Ditjen SDPPI Sosialisasikan Soal Revisi Anggaran 2017 ke Seluruh Satker

09-03-2017

Direktorat Jenderal Sumber Daya  dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) pada Kamis (9/3) mensosialisasikan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran 2017 kepada seluruh satuan kerjanya

Bandung (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) pada Kamis (9/3) mensosialisasikan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran 2017 kepada seluruh satuan kerjanya, menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017.

Perubahan mengenai tata cara revisi anggaran bukanlah hal baru dan setiap tahun Kementerian Keuangan terus melakukan penyempurnaan akibat adanya dinamika anggaran. Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga (K/L) harus menyesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku, kata Kepala Bagian Keuangan Setditjen SDPPI Supriyanto saat membuka sosialisasi yang digelar di Bandung, Jawa Barat itu.

Menurut Supriyanto, pada dasarnya Kementerian Keuangan meminta setiap K/L konsisten terhadap anggaran yang sudah disusunnya, namun bukan berarti revisi tidak boleh dilakukan asalkan memang diperlukan dari sisi kebutuhan dan urgensinya.

Menambahkan pernyataan Supriyanto, Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan Fidyah Ernawati mengatakan semakin seringnya satu satuan kerja (Satker) merevisi anggaran, itu mengindikasikan perencanaan anggarannya belum disusun dengan baik sesuai kebutuhan anggaran.

Ditemui di tempat yang sama, Kasubag Pelaksana Anggaran Among Wardoyo yang juga Ketua Pelaksana Kegiatan mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan persepsi mengenai revisi anggaran tahun 2017 agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Among menegaskan bahwa kegiatan ini penting guna mendukung percepatan dalam realisasi program kerja/prioritas kegiatan berdasarkan Money Follow Program, sehingga anggaran tahun 2017 dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk pendalaman sosialisasi PMK mengenai revisi anggaran ini, Ditjen SDPPI juga menghadirkan nara sumber dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

“Kesempatan itulah kiranya dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh peserta untuk menggali dan mengupas mengenai permasalahan yang terkait dengan revisi,” ujar Among.

Perlu diketahui bahwa Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggran 2017 ini dihadiri para Kasubag TU dan petugas RKAKL pada Kantor Pusat Ditjen SDPPI dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari seluruh wilayah Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan layanan kepada K/L, Kementerian Keuangan mulai tahun 2017 memberikan kemudahan pengujuan usulan revisi secara elektronik, sehingga kedepannya usulan revisi DIPA akan diproses secara online. Meskipun, belum seluruh K/L memanfaatkan layanan ini karena masih dalam tahap penyempurnaan dan pengembangan.

(Sumber/Foto : gat/rst)

Sisipan:

Press Release

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018
10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Around SDPPI

Pendakwah Belum Maksimal Manfaatkan Media Digital
22-05-2018

Bandung (SDPPI) - Dalam era digital sekarang ini, internet memiliki jangkauan jarak dan...

Dirjen SDPPI Ajak Jajarannya Buat Perubahan Perlahan Tapi Permanen
21-05-2018

Bandung (SDPPI) - Memaknai Hari Kebangkitan Nasional ke-110 pada 20 Mei 2018, Direktur...

Harkitnas Momentum Bangsa Indonesia Tingkatkan Kapasitas Diri
21-05-2018

Bandung (SDPPI) - Dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan, bangsa Indonesia harus...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika