Dirjen SDPPI: Saatnya Bangkit Majukan Industri TIK Indonesia

13-04-2017

Dirjen SDPPI, Ismail membuka kegiatan Temu Vendor dengan tema

Bandung (SDPPI) - "Sekarang saatnya kita bangkit bersama untuk memajukan dan membangkitkan industri alat dan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail di Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Indonesia tidak kurang sumber daya bidang TIK, namun perlu dukungan dan partisipasi berbagai pihak yakni pemerintah dan swasta untuk membangun industri TIK seperti negara-negara lainnya sehingga akan menumbuhkan ekosistem industri telekomunikasi yang baik, kata Ismail dalam sambutannya pada Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Ismail mengatakan, Indonesia dengan jumlah penduduk pada Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa (menurut Data Badan Pusat Statistik) memiliki potensi besar untuk pengembangan pasar dan industri TIK, termasuk dalam penyediaan infrastruktur broadband oleh para penyelenggara telekomunikasi.

Tersedianya layanan telekomunikasi broadband yang handal, cepat, dan multifungsi tentunya perlu didukung dengan penyediaan beraneka ragam perangkat TIK yang dapat mendukung berbagai jenis layanan yang disediakan para penyelenggara telekomunikasi.

Dengan potensi besar penggunaan perangkat TIK, Ditjen SDPPI Kemkominfo selalu pemerintah selalu mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi dalam hal pabrikasi alat dan perangkat TIK dalam negeri.

“Agar kita tidak selamanya menjadi negara pengimpor alat atau perangkat TIK,” jelasnya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian, kata Ismail, telah mendorong berbagai kebijakan dalam hal penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diberbagai sektor termasuk sektor TIK.

Dalam sektor ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pembina sektor TIK telah menyusun beberapa regulasi TKDN. Terakhir, pada 2015 Kemkominfo, Kemenperin, dan Kemendag mempunyai kesepahaman bersama dalam mengatur regulasi perangkat yang menggunakan teknologi Long Term Evolution (LTE) atau disebut 4G.

Terkait hal itu, Kemkominfo telah menyusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang persyaratan teknis alat dan perangkat berbasis standar LTE.

“Atas nama Menteri Komunikasi dan lnformatika saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada para pelaku usaha yang telah membangun industri perangkat telekomunikasi di tanah air dengan telah membuktikan pada dunia bahwa kita mampu walaupun tidak semuanya dibuat atau diproses di Indonesia,” jelasnya.

Ismail mengharapkan industri komponen juga setahap demi setahap dapat tumbuh di Indonesia sehingga akan tercipta ekosistem industri TIK mulai dari riset dan pengembangan, industri komponen, dan industri perangkatnya.

Pemerintah mendukung penuh terhadap para pihak yang telah berkomitmen membangun industri perangkat telekomunikasi di Indonesia. Salah satu dukungan tersebut adalah melalui simplifikasi proses sertifikasi dengan diterbitkannya Peraturan Menkominfo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Melalui Peraturan Menteri ini para vendor atau pemasok perangkat telekomunikasi dapat melakukan sertifkiasi dengan lebih mudah dan lebih cepat karena skema sertifikasinya menggunakan self declaration of conformity.

Para pemohon sertifkasi dapat menggunakan test report dari laboratorium-laboratorium yang diakui secara global. Bentuk dukungan lainnya adalah dengan menamba laboratorium -laboratorium dalam negeri yang ditetapkan oleh Dirjen SDPPI sehingga lebih banyak parameter yang bisa dilakukan pengujiannya di dalam negeri.

Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi 2017 ini mengambil tema “Simplifikasi Proses Bisnis Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam Rangka Percepatan Peredaran Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Indonesia dan Program Migrasi TV Analog ke TV Digital”.

Nara sumber yang dihadirkan pada sesi pertama, meliputi Plt Direktur Standardisasi PPI Mochamad Hadiyana, Plt Direktur Penataan Sumber Daya Denny Setiawan, dan Dini Hanggandari dari Kemenperin.

Pada sesi kedua diisi oleh Kasubdit Harmonisasi dan Transformasi Proses Bisnis PP INSW Tri Haryono Suhud, kemudian Yusri Sini (EGM DDS PT Telekomunikasi Indonesia), dan Heru Yuni Prasetyo dari Direktorat Standardisasi PPI.

(Sumber/Foto : bbg/rth/mks)

Press Release

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

SIARAN PERS NO. 38/HM/KOMINFO/04/2017
04-04-2017

Menkominfo Serukan Isu Pemerataan Dicantumkan pada Deklarasi G20 Digital Mi…

Around SDPPI

Kementerian Kominfo Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Kominfo
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian Komunikasi dan Informatika meresmikan Pelayanan Terpadu Satu...

Penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penataan Organisasi UPT Monitor Spektrum Frekuensi...
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian PANRB menyerahkan surat persetujuan penataan organisasi dan...

Rudiantara: Transportasi Mudik Lancar, Komunikasi Lancar
20-06-2017

Jakarta (SDPPI) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika