WG2: Perlu Segera Dibentuk Forum Validasi Data

27-04-2017

Ketua WG 2, Jenny M. Lumingkewas (kiri) saat memimpin working Group2

Bandung (SDPPI) - Working Group (WG) 2, kelompok yang membahas peningkatan kualitas layanan perizinan dan validasi data dalam Lokakarya Ditjen SDPPI 2017, merekomendasikan perlunya segera dibentuk Forum Validasi Data ISR (Izin Stasiun Radio) dalam upaya penyempurnaan database dan perbaikan pelayanan kedepan.

Dalam pembahasan penyusunan rekomendasi lokakarya, Kamis pagi hingga siang, WG2 sepakat mengusulkan pembentukan forum itu disepakati dilaksanakan pada 15 Mei Jakarta.

Forum tersebut nantinya yang akan bertugas untuk menyusun rencana kerja validasi data secara komprehensif, termasuk membuat roadmap pelaksanaan validasi, monitoring dan evaluasi capaian validasi, hingga mengidentifikasi prosentase data valid dan non valid.

Mengenai waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaikan validasi data— yang mencakup setidaknya identitas pengguna frekuensi, alamat wajib bayar, lokasi alat atau perangkat dioperasikan, hingga status ISR-nya—, masih menjadi perdebatan meskipun ada usulan target 1 tahun.

Hal lain yang menjadi pokok pembahasan dalam WG2 antara lain mengenai perlunya penetapan tugas dan fungsi (fusi) Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait tugas-tugas tambahan terkait validasi data dan administrasi terkait sistem perizinan.

Sekditjen SDPPI Sadjan yang hadir dalam grup ini mengatakan bahwa penetapan atau revisi fusi UPT ini sejalan dengan usulan peningkatan peran UPT yang sedang diusulkan ke Kementerian PAN-RB dan minggu depan (minggu pertama Mei) akan difinalisasi.

“Terkait peningkatan peran UPT itu kita sedang membahas revisi Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 yang akan difinalisasi pekan depan,” kata Sadjan.

Sementara mengenai ketentuan mandatory bahwa pengoperasian perangkat frekuensi radio dibutuhkan SKOR (Sertifikat Kecakapan Operator Radio) tetap akan diberlakukan karena sesuai amanat dengan undang-undang.

Hanya saja, dalam peraturan menteri perlu disertakan atau ditambahkan sanksi bagi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga dibutuhkan revisi permen.

Sejumlah rekomendasi ini, selain beberapa lainnya, menurut Jenny Mien Lumingkewas selaku Ketua WG2 yang juga menjadi Kepala Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, akan disempurnakan oleh tim perumus yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat pleno rekomendasi Lokakarya SDPPI 2017.

(Sumber/Foto : hms, Setditjen SDPPI)

Press Release

114/HM/KOMINFO/05/2018
24-05-2018

Penjelasan Adanya Hoax Terkait Informasi Viral IMEI dan Cyber Crime Polri

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Around SDPPI

Cek ke Lapangan, Dirdal SDPPI Kunjungi Posko Lebaran Terpadu Makassar
13-06-2018

Makassar (SDPPI) - Plt Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan...

SDPPI Kerahkan 35 UPT Pastikan Kelancaran Komunikasi Selama Libur Lebaran
08-06-2018

Bandung (SDPPI) - Mengerahkan 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah di...

Sesditjen Tutup Pelatihan Manajemen Survival Batch III
08-06-2018

Jakarta (SDPPI) - Pelatihan Survival Management Batch III, yang diikuti 20 pejabat eselon...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika