WG2: Perlu Segera Dibentuk Forum Validasi Data

27-04-2017

Ketua WG 2, Jenny M. Lumingkewas (kiri) saat memimpin working Group2

Bandung (SDPPI) - Working Group (WG) 2, kelompok yang membahas peningkatan kualitas layanan perizinan dan validasi data dalam Lokakarya Ditjen SDPPI 2017, merekomendasikan perlunya segera dibentuk Forum Validasi Data ISR (Izin Stasiun Radio) dalam upaya penyempurnaan database dan perbaikan pelayanan kedepan.

Dalam pembahasan penyusunan rekomendasi lokakarya, Kamis pagi hingga siang, WG2 sepakat mengusulkan pembentukan forum itu disepakati dilaksanakan pada 15 Mei Jakarta.

Forum tersebut nantinya yang akan bertugas untuk menyusun rencana kerja validasi data secara komprehensif, termasuk membuat roadmap pelaksanaan validasi, monitoring dan evaluasi capaian validasi, hingga mengidentifikasi prosentase data valid dan non valid.

Mengenai waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaikan validasi data— yang mencakup setidaknya identitas pengguna frekuensi, alamat wajib bayar, lokasi alat atau perangkat dioperasikan, hingga status ISR-nya—, masih menjadi perdebatan meskipun ada usulan target 1 tahun.

Hal lain yang menjadi pokok pembahasan dalam WG2 antara lain mengenai perlunya penetapan tugas dan fungsi (fusi) Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait tugas-tugas tambahan terkait validasi data dan administrasi terkait sistem perizinan.

Sekditjen SDPPI Sadjan yang hadir dalam grup ini mengatakan bahwa penetapan atau revisi fusi UPT ini sejalan dengan usulan peningkatan peran UPT yang sedang diusulkan ke Kementerian PAN-RB dan minggu depan (minggu pertama Mei) akan difinalisasi.

“Terkait peningkatan peran UPT itu kita sedang membahas revisi Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 yang akan difinalisasi pekan depan,” kata Sadjan.

Sementara mengenai ketentuan mandatory bahwa pengoperasian perangkat frekuensi radio dibutuhkan SKOR (Sertifikat Kecakapan Operator Radio) tetap akan diberlakukan karena sesuai amanat dengan undang-undang.

Hanya saja, dalam peraturan menteri perlu disertakan atau ditambahkan sanksi bagi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga dibutuhkan revisi permen.

Sejumlah rekomendasi ini, selain beberapa lainnya, menurut Jenny Mien Lumingkewas selaku Ketua WG2 yang juga menjadi Kepala Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, akan disempurnakan oleh tim perumus yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat pleno rekomendasi Lokakarya SDPPI 2017.

(Sumber/Foto : hms, Setditjen SDPPI)

Press Release

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

SIARAN PERS NO. 38/HM/KOMINFO/04/2017
04-04-2017

Menkominfo Serukan Isu Pemerataan Dicantumkan pada Deklarasi G20 Digital Mi…

Around SDPPI

Ditjen SDPPI Minta Antaroperator e-money Segera Interkoneksi
25-07-2017

Bekasi (SDPPI) - Kasubdit Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio, Indra Utama, mewakili...

UPT Semarang Edukasi Pengguna Soal Pemanfaatan e-Licensing
25-07-2017

Semarang (SDPPI) - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang, sebuah Unit...

Sosialisasi Standar Perangkat Telekomunikasi di Malang Sasar Kaum Muda
24-07-2017

Malang (SDPPI) - Guna menanamkan sejak dini kesadaran penggunaan alat/perangkat...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika