Working Group 4 Usulkan Standar Komposisi PPNS

27-04-2017

Working Group 4 Lokakarya SDPPI 2017 bahas mengenai penertiban perangkat telekomunikasi

Bandung (SDPPI) - Working Group 4, kelompok yang membahas masalah penertiban perangkat telekomunikasi dalam Lokakarya Ditjen SDPPI 2017, merekomendasikan perlunya dibuat standar komposisi kebutuhan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) guna meningkatkan kinerja penerbitan perangkat telekomuniksi ilegal yang beredar di Indonesia.

Usulan itu disampaikan untuk mengatasi belum meratanya penyebaran PPNS pada tiap-tiap Balai Monitoring dan Loka di berbagai daerah, sementara peredaran alat dan perangkat telekomunikasi ilegal atau tak bersertifikasi masih marak, kata Ketua WG4 Subagyo saat membacakan rekomendasi, Kamis sore.

Selain perlunya standar komposisi PPNS, Subagyo yang juga Kepala Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika, menyampaikan beberapa rekomendasi lain dalam kaitan penertiban perangkat telekomunikasi ilegal.

Dengan masih maraknya peredaran perangkat telekomunikasi ilegal, Ditjen SDPPI perlu meningkatkan pengawasan peredarannya, sedangkan mengenai belum adanya landasan hukum yang kuat untuk UPT dalam penindakan perangkat ilegal, WG4 merekomendasikan perlunya percepatan proses revisi Permen Kominfo Nomor 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011 yang kemudian diubah menjadi Permen Kominfo 10/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Mengenai masih terbatasnya saksi ahli dalam penertiban, kelompok ini merekomendasikan pemberdayaan PPNS yang ada, sementara untuk meningkatkan pengetahuan mereka diperlukan bimbingan teknis, termasuk mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Masalah lain yang diidentifikasi adalah belum semua satuan kerja saat ini memiliki ruang penyimpanan barang bukti sehingga segera diimplementasikan SOP enyimpanan Barang Bukti (Perdirjen Nomor 451 Tahun 2016).

Rekomendasi-rekomendasi lainnya yang disampaikan Subagyo termasuk perlunya bantuan hukum terhadap anggota PPNS Ditjen SDPPI untuk mendukung tugas-tugas mereka, kemudian perlunya peningkatan volume kegiatan sosialisasi bidang SDPPI terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam WG4 yang diketuai Subagyo, juga ada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Hasyim Flater sebagai wakil ketuanya, dengan koordinator materi Mohan Rifqo Virhani, Apul Robert Sitanggang, Iwan Purnama, dan Walujo Pambudi.

Lokakarya Ditjen SDPPI 2017 digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 sampai dengan 27 April 2017 dengan mengambil tema “Melalui Lokakarya Ditjen SDPPI 2017 Kita Tingkatkan Pengelolaan Spektrum, Pelayanan Publik, Infrastruktur, dan Penguatan Industri Dalam Negeri”.

(Sumber/Foto : hms, Setditjen SDPPI)

Press Release

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Tentang K…

Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizina…

Siaran Pers No. 182/HM/KOMINFO/09/2017
02-10-2017

Pembukaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz dan Pita Frekuensi …

Around SDPPI

Tekan Gangguan Frekuensi Penerbangan, UPT Merauke Tertibkan Radio Nelayan
17-11-2017

Merauke (SDPPI) - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, yang merupakan...

SDPPI Sapa Warga Yogyakarta Melalui Pameran di Malioboro
16-11-2017

Yogyakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika hadir...

BBPPT Resmi Implementasikan Pembayaran Host to Host
14-11-2017

Bekasi (SDPPI) - Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) telah...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika