Kominfo Apresiasi Kerjasama Induk Sewa Infrastruktur Pasif Jaringan Telekomunikasi

14-06-2017

Dirjen SDPPI

Jakarta, Kominfo - Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyambut baik Perjanjian Kerjasama Induk Sewa Infrastruktur Pasif Jaringan Telekomunikasi antara anggota Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dengan PT. Jabar Telematika. “Kami menyambut baik ide ini agar bisa lebih cepat pembangunan infrastruktur broadband,” kata Ismail pada acara penandatanganan kerjasama di Ruang Ukir, Kantor Pusat Kementerian Kominfo Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Menurut Dirjen Ismail, Kementerian Kominfo senantiasa mendukung setiap upaya penyediaan layanan broadband kepada masyarakat. "Kami Kominfo hadir disini untuk membantu, ingin support, bukan malah membuat cost biaya tinggi dan lain sebagainya, bukan untuk membuat regulasi yang ga perlu. Kalau diperlukan pedoman-pedoman, kita buat,” tambahnya.

Ismail menjelaskan manfaat pedoman yang disusun oleh Kementerian Kominfo. “Mungkin manfaatnya untuk aparat penegak hukum. Kalau sudah ada pedoman Bapak lebih mudah menunjukan bahwa ini loh aturan umum dari pemerintah pusat, teknis yang dimungkinkan seperti ini tapi bukan yang mengikat. Kita buat yang minimal-minimal sehingga ketika berhadapan dengan auditor, Bapak punya pegangan,” jelasnya.

Dirjen SDPPI, menyatakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo akan selalu diupayakan tidak memberatkan pelaku usaha dan pembuatannya pun akan melibatkan stakeholders. “Dengan adanya pedoman teknis dan sebagainya, Bapak-Bapak punya pegangan setidak-tidaknya dan itu kami buat seminimal mungkin tidak memberatkan dan tidak membuat kontraktor harus mengikuti suatu beban yang nantinya jadi berat. Ini akan dibuat secara konsensus,” katanya.

Mengenai isu tata kelola yang membicarakan hubungan banyak pihak, Ismail mengatakan bahwa setiap alternatif-alternatif perlu untuk ditampung. “Berbagai alternatif yang mungkin supaya kita bisa tampung sehingga nanti dari teman-teman di daerah punya pilihan-pilihan sesuai kondisi keuangan, APBD, dan sebagainya ” katanya.

Dirjen Ismail juga menekankan pihaknya akan selalu bekerjasama dengan asosiasi untuk menyusun berbagai pedoman teknis. “Kominfo akan hadir bekerja sama dengan asosiasi. Kami anggap ini sebagai input awal. Kami akan payungi untuk mensupport bisa diturunkan atau direplikasi ke daerah-daerah lain,” tandasnya. (PS)

Jakarta, Kominfo - Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyambut baik Perjanjian Kerjasama Induk Sewa Infrastruktur Pasif Jaringan Telekomunikasi antara anggota Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dengan PT. Jabar Telematika. “Kami menyambut baik ide ini agar bisa lebih cepat pembangunan infrastruktur broadband,” kata Ismail pada acara penandatanganan kerjasama di Ruang Ukir, Kantor Pusat Kementerian Kominfo Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Menurut Dirjen Ismail, Kementerian Kominfo senantiasa mendukung setiap upaya penyediaan layanan broadband kepada masyarakat. "Kami Kominfo hadir disini untuk membantu, ingin support, bukan malah membuat cost biaya tinggi dan lain sebagainya, bukan untuk membuat regulasi yang ga perlu. Kalau diperlukan pedoman-pedoman, kita buat,” tambahnya.

Ismail menjelaskan manfaat pedoman yang disusun oleh Kementerian Kominfo. “Mungkin manfaatnya untuk aparat penegak hukum. Kalau sudah ada pedoman Bapak lebih mudah menunjukan bahwa ini loh aturan umum dari pemerintah pusat, teknis yang dimungkinkan seperti ini tapi bukan yang mengikat. Kita buat yang minimal-minimal sehingga ketika berhadapan dengan auditor, Bapak punya pegangan,” jelasnya.

Dirjen SDPPI, menyatakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo akan selalu diupayakan tidak memberatkan pelaku usaha dan pembuatannya pun akan melibatkan stakeholders. “Dengan adanya pedoman teknis dan sebagainya, Bapak-Bapak punya pegangan setidak-tidaknya dan itu kami buat seminimal mungkin tidak memberatkan dan tidak membuat kontraktor harus mengikuti suatu beban yang nantinya jadi berat. Ini akan dibuat secara konsensus,” katanya.

Mengenai isu tata kelola yang membicarakan hubungan banyak pihak, Ismail mengatakan bahwa setiap alternatif-alternatif perlu untuk ditampung. “Berbagai alternatif yang mungkin supaya kita bisa tampung sehingga nanti dari teman-teman di daerah punya pilihan-pilihan sesuai kondisi keuangan, APBD, dan sebagainya ” katanya.

Dirjen Ismail juga menekankan pihaknya akan selalu bekerjasama dengan asosiasi untuk menyusun berbagai pedoman teknis. “Kominfo akan hadir bekerja sama dengan asosiasi. Kami anggap ini sebagai input awal. Kami akan payungi untuk mensupport bisa diturunkan atau direplikasi ke daerah-daerah lain,” tandasnya. (PS)

---sumber berita : www.kominfo.go.id---

Press Release

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

SIARAN PERS NO. 38/HM/KOMINFO/04/2017
04-04-2017

Menkominfo Serukan Isu Pemerataan Dicantumkan pada Deklarasi G20 Digital Mi…

Around SDPPI

Kementerian Kominfo Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Kominfo
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian Komunikasi dan Informatika meresmikan Pelayanan Terpadu Satu...

Penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penataan Organisasi UPT Monitor Spektrum Frekuensi...
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian PANRB menyerahkan surat persetujuan penataan organisasi dan...

Rudiantara: Transportasi Mudik Lancar, Komunikasi Lancar
20-06-2017

Jakarta (SDPPI) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika