Hingga H+3 Lebaran, Potensi Gangguan Komunikasi Bisa Diatasi

28-06-2017

Tim monitoring dan Penertiban Ditjen SDPPI melakukan pengamanan gangguan frekuensi Idul Fitri 1438H

Jakarta (SDPPI) - Hingga H+3 Idul Fitri 1438 Hijriah atau Rabu (28/6), Posko Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ditjen SDPPI melaporkan bahwa seluruh potensi gangguan komunikasi di jalur-jalur krusial arus mudik, termasuk bandara dan pelabuhan, masih bisa diatasi dengan baik.

Penyimpangan parameter teknis stasiun radio siaran yang berpotensi mengganggu dapat diatasi melalui koordinasi intens dengan penyelenggaranya, dan berdasarkan laporan yang sudah masuk dari 24 Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum ada kejadian mendesak yang harus melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Disisi lain, anggota komunitas radio komunikasi seperti Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) juga berpartisipasi aktif dalam posko monitoring gabungan ini.

Selain, melaporkan kondisi setempat secara berjenjang, mereka juga memandu sesama komunitas yang membutuhkan pertolongan.

Posko Monitoring jalur komunikasi yang memastikan kelancaran komunikasi guna mengatur kelancaran arus mudik Lebaran 2017, dilepas oleh Dirjen SDPPI Ismail pada 19 Juni lalu dari halaman kantor Ditjen SDPPI di Jalan Medan Merdeka Barat 17 Jakarta.

Bersamaan dengan itu dilepas juga drive-test kuat sinyal layanan seluler yang dimulai dari Merak hingga Cirebon dan kembali melalui jalur selatan. Dari hasil drive-test ini pemerintah bisa memberi masukan bagi operator telekomunikasi untuk memperbaiki coverage layanananya.

Paralel dengan kegiatan di kantor pusat, UPT di daerah juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengamankan jalur komunikasi pada simpul-simpul kepadatan arus mudik.

Peningkatan frekuensi penerbangan di beberapa bandara juga membutuhkan jaminan akurasi komunikasi petugas ATC (Air Traffic Control) dalam mengatur pergerakan pesawat.

Merujuk pada permintaan dukungan monitoring dari AirNav Indonesia, setidaknya ada 15 bandara yang diprediksi mengalami peningkatan akvititas signifikan.

UPT melakukan scanning terhadap kanal-kanal frekuensi yang digunakan dan memverifikasi penggunanya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian segera ditindak di lapangan oleh PPNS.

Khusus untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sekitarnya telah dilakukan penertiban pada awal Juni 2017, dimana tim monitoring dan penertiban gabungan UPT Tangerang, Banten telah mengamankan barang bukti di 10 tempat kejadian perkara (TKP).

(sumber: tim monitoring dan penertiban Dit Pengendalian SDPPI)

Press Release

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018
10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Around SDPPI

Ismail: Perlu Pemerataan Jenjang Skill SDM di Tiap UPT
23-04-2018

Bogor (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian...

SDPPI Ingin Diklat Monitoring SFR Cidokom Jadi Standar Nasional
23-04-2018

Bogor (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen...

Balmon Bajarmasin Dorong Pengguna Frekuensi Kalsel Manfaatkan Perizinan Online
20-04-2018

Banjarmasin (SDPPI) - Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin pada Kamis (19/4)...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika