Pengguna Frekuensi Tanpa ISR di Mataram Divonis Lima Bulan Penjara dan Denda

08-07-2017

PPNS dan tim menyelesaikan beberapa admistrasi penyidikan

Mataram (SDPPI) - Pengadilan Negeri Praya, Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam sidang 13 Juni 2017 lalu memvonis seorang direktur Hotel KB (inisial) dengan hukuman lima bulan penjara ditambah denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 bulan penjara karena terbukti bersalah menyelenggarakan telekomunikasi tanpa dilengkapi Izin Stasiun Radio (ISR), sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 89/Pid. Sus/2017/PN.Pya tertanggal 13 Juni 2017.

Persidangan kasus pelanggaraan penggunaan spektrum frekuensi radio itu merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram yang menemukan bahwa Hotel KB di Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah dengan direktur berinisial nama SSK/DDK telah menyelenggarakan telekomunikasi tanpa memiliki ISR.

Berkas penyidikan kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh Pihak Kejaksaan Tinggi NTB pada tanggal 01 Maret 2017 dengan nomor registrasi B-628/P-2-4/EUH.1/03/2017, serta dilanjutkan dengan serah terima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti pada 16 April 2017.

Pada saat serah terima tahap dua itu tersangka SSK/DDK yang juga direktur Hotel KB (inisial) ditahan oleh pihak kejaksaan.

Kasus penyelenggara telekomunikasi tanpa dilengkapi ISR yang terjadi diwilayah kerja UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram ini telah melalui proses yang cukup lama dan putusan pengadilan dalam kasus ini adalah putusan yang paling tinggi hukumannya dibanding dengan kasus-kasus sebelumnya.

Spektrum frekuensi radio, gelombang elektromagnetik yang merambat di ruang bebas, merupakan sumber daya alam terbatas dan bernilai sangat strategis. Oleh karena itu, Ditjen SDPPI beserta Unit Pelaksana Teknisnya (UPT) di daerah terus menegakkan hukum demi terciptanya pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan sesuai peruntukkannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Demikian juga dengan UPT Spektrum Frekuensi Radio Mataram, bersama unsur-unsur PPNS, penyidik Polda NTB, penyidik Polres Lombok Tengah, dan Dinas Perhubungan dan Informatika setempat telah menyelenggarakan operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan.

Operasi penertiban digelar selama tiga hari dengan target operasi (TO) adalah para pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang sebelumnya melalui kegiatan Observasi dan Validasi telah diberikan peringatan untuk segera mengurus ISR mereka. Namun, sampai dengan pelaksanaan operasi mereka masih membandel dan belum juga mengurus ISR.

Dalam operasi itu, PPNS UPT Spektrum Frekuensi Radio Mataram telah menyita dan mengamankan beberapa barang bukti berupa radio komunikasi yang dalam penyelenggaraannya tidak dilengkapi ISR. Sebelum menyita, PPNS dan tim menyelesaikan beberapa admistrasi penyidikan diantaranya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio, Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Serah Terima Barang Bukti serta beberapa admistrasi lainnya.

Guna memperkuat tindakan, UPT pun menggelar rapat evaluasi hasil penertiban yang dihadiri oleh Korwas PPNS POLDA NTB, Penyidik Polres Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil atas Barang Bukti yang telah disita.

Tim juga memberikan waktu selama dua minggu kepada para pemilik perangkat komunikasi untuk segera mengurus Izin Stasiun Radio (ISR), dan apabila sampai dengan limit waktu yang diberikan mereka tidak memenuhinya maka penyidik PPNS melanjutkan kasus itu ke proses penyidikan seperti yang dialami Hotel KB beserta direkturnya.

(Sumber/foto : IB. Agung Mahendrayana, UPT Monitor SFR Mataram)

Press Release

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

SIARAN PERS NO. 38/HM/KOMINFO/04/2017
04-04-2017

Menkominfo Serukan Isu Pemerataan Dicantumkan pada Deklarasi G20 Digital Mi…

Around SDPPI

Ditjen SDPPI Minta Antaroperator e-money Segera Interkoneksi
25-07-2017

Bekasi (SDPPI) - Kasubdit Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio, Indra Utama, mewakili...

UPT Semarang Edukasi Pengguna Soal Pemanfaatan e-Licensing
25-07-2017

Semarang (SDPPI) - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang, sebuah Unit...

Sosialisasi Standar Perangkat Telekomunikasi di Malang Sasar Kaum Muda
24-07-2017

Malang (SDPPI) - Guna menanamkan sejak dini kesadaran penggunaan alat/perangkat...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika