UPT Mataram Sita 32 Perangkat Ilegal Dalam Operasi Pekan Terakhir Juli

31-07-2017

Penertiban perangkat Ilegal oleh PPNS UPT Mataram. Sebanyak 32 Perangkat Ilegal disita dalam operasi yang digelar pada pekan terakhir Juli

Mataram (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyita 32 unit perangkat telekomunikasi ilegal dalam operasi penertiban yang dilangsungkan pada pekan terakhir Juli 2017.

Operasi penertiban lima hari dari 24 hingga 28 Juli lalu itu dipimpin langsung oleh Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram Zainullah Manan dengan melibatkan aparat Polda serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam operasi itu, UPT Mataram telah menyegel dan menyita 32 unit perangkat telekomunikasi dari kurang lebih 11 perusahaan atau lembaga yang menggunakan radio komunikasi tanpa dilengkapi Izin Stasiun Radio (ISR).

Belasan perusahaan yang melanggar ketentuan dan perundang-undangan tersebut diketahui bergerak dalam bidang properti, rumah sakit, hotel, bahkan lembaga pendidikan. Terhadap para target operasi ini, UPT Mataram sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan hasil observasi, dan investigasi.

Anggota Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) juga tidak luput dari operasi penertiban ini. Tercatat dua stasiun RAPI serta satu stasiun ORARI diperiksa kelengkapan perizinannya, dengan satu stasiun RAPI di antaranya diberikan surat peringatan.

Peringatan disampaikan agar mereka kembali menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009, sedangkan dua stasiun lainnya (1 RAPI dan 1 ORARI) telah dilengkapi dengan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).

Sebelum operasi digelar, Kepala UPT Mataram Zainullah Manan memberikan arahan bahwa dalam melaksanakan penertiban hendaknya petugas tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, sopan, serta berkoordinasi solid antaranggota tim.

Berdasarkan prinsip praduga tak bersalah tersebut, bagi para pengguna radio komunikasi tanpa izin yang terjaring operasi, diberikan kesempatan selama 14 hari kerja sejak tindakan penertiban/penyitaan untuk segera mengurus atau mengajukan permohonan ISR.

“Bagi pengguna yang terjaring penertiban setelah 14 (empat belas) hari tidak mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) akan ditingkatkan prosesnya ke tingkat penyidikan sampai P.21 oleh PPNS UPT Mataram” terang Zainullah

Setelah operasi penertiban, UPT Mataram juga segera mengadakan rapat evaluasi hasil operasi dan penertiban yang diikuti seluruh anggota tim.

(foto/sumber : zainullah)

Press Release

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018
10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Around SDPPI

Dirjen Ismail Jelaskan Soal Frekuensi Radio kepada Awak Media
23-05-2018

Tangerang (SDPPI) - Dalam upaya mengedukasi publik mengenai pemanfaatan frekuensi radio,...

Pendakwah Belum Maksimal Manfaatkan Media Digital
22-05-2018

Bandung (SDPPI) - Dalam era digital sekarang ini, internet memiliki jangkauan jarak dan...

Dirjen SDPPI Ajak Jajarannya Buat Perubahan Perlahan Tapi Permanen
21-05-2018

Bandung (SDPPI) - Memaknai Hari Kebangkitan Nasional ke-110 pada 20 Mei 2018, Direktur...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika