Maskapai Penerbangan Ikuti Asistensi Teknis e-Licensing ISR di Jakarta

08-08-2017

Direktur Operasi Sumber Daya Rachmat Widayana membuka kegiatan asistensi e-licensing dinas penerbangan

Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Selasa (8/8) di Jakarta memberikan asistensi teknis mengenai penggunaan sistem perizinan online (e-Licensing) Izin Stasiun Radio (ISR) kepada para pengguna frekuensi radio penerbangan, khususnya maskapai.

Asistensi teknis itu diselenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pelayanan ISR melalui e-Licensing kepada masyarakat sehingga mereka bisa dengan mudah menggunakan sistem itu ketika pengajukan ISR bidang penerbangan.

Acara yang diikuti maskapai penerbangan di seluruh Indonesia itu dibuka oleh Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Rachmat Widayana, dengan narasumber Kepala Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat, Gunadi, serta Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Nurhaedah.

Ibarat pepatah “tak kenal maka tak sayang”, maka dengan mengikuti asistensi teknis ini peserta akan benar-benar merasakan manfaat dari pertemuan hari ini, kata Rachmat Widayana dalam sambutan pembukaan acara.

Perlu disadari bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya harus sesuai dengan peruntukannya agar tidak menimbulkan gangguan yang merugikan satu sama lain.

Penggunaan frekuensi radio harus diatur secara efisien dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, agar seluruh kebutuhan spektrum frekuensi radio dalam layanan telekomunikasi bisa terpenuhi dengan baik dan dimanfaatkan optimal.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan publik, khususnya perizinan spektrum frekuensi radio, pada hakekatnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.

e-Licensing dimaksudkan agar masyarakat bisa memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio dengan cepat dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik.

Dan dengan e-Licensing, masyarakat bisa mengajukan permohonan izin frekuensi radio kapan saja dan dari mana saja sehingga pemohon tidak perlu repot-repot harus datang ke Gedung Menara Merdeka Jakarta (kantor pusat Ditjen SDPPI), dengan demikian akan lebih efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga, jelas Rachmat Widayana.

Pemegang ISR juga sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan data dan administrasi dan tentunya dalam mengurusnya tidak bisa diwakilkan kepada siapa pun. Sampai saat ini penerbitan ISR Penerbangan tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) radio. ISR berlaku selama 5 tahun serta dapat diperpanjang kembali satu kali.

(Sumber/foto: Anne/Rastana)

Press Release

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018
10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Around SDPPI

Dirjen Ismail Jelaskan Soal Frekuensi Radio kepada Awak Media
23-05-2018

Tangerang (SDPPI) - Dalam upaya mengedukasi publik mengenai pemanfaatan frekuensi radio,...

Pendakwah Belum Maksimal Manfaatkan Media Digital
22-05-2018

Bandung (SDPPI) - Dalam era digital sekarang ini, internet memiliki jangkauan jarak dan...

Dirjen SDPPI Ajak Jajarannya Buat Perubahan Perlahan Tapi Permanen
21-05-2018

Bandung (SDPPI) - Memaknai Hari Kebangkitan Nasional ke-110 pada 20 Mei 2018, Direktur...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika