Sosialisasi Regulasi Frekuensi Sangat Penting Ditengah Perkembangan Pesat Teknologi

05-10-2017

Dirjen SDPPI, Ismail membuka Workshop Advokasi Hukum ditandai dengan pemukulan Gong pada Rabu (4/10) di Bali.

Bali (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya, Perangkat Pos, dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo Ismail mengatakan bahwa sosialisasi regulasi, khususnya dalam bidang spektrum frekuensi radio, sangatlah penting guna menciptakan ketaatan hukum dikalangan masyarakat seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini.

Ketaatan masyarakat pada peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika menjadi urgensi dalam sektor TIK, pasalnya perkembangan teknologi dan beragam layanan TIK di Indonesia tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya spektrum frekuensi radio, kata Ismail ketika memberikan sambutan pada Workshop Advokasi Hukum di Bali, Rabu (4/10).

Selain itu, katanya, perkembangan teknologi menyebabkan pesatnya perkembangan manufaktur perangkat-perangkat TIK yang baru yang tentunya menambah permasalahan dalam hal penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi tersebut.

“Permasalahan-permasalahan tersebut tidak jarang menimbulkan sengketa peradilan, baik sengketa tata usaha negara, perdata, maupun pidana dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika,” jelas Ismail.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dalam sektor information and communication technology (ICT), upaya sosialisasi dan pemahaman terhadap aturan teknis dan regulasi bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika menjadi penting dan krusial.

Sebab, para pemutus sengketa (para hakim) akan mendapatkan informasi terkini dan menyeluruh baik mengenai peraturan dan ketentuan teknis maupun permasalahan-permasalahan dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

“Sehingga dalam memutuskan perkara dapat lebih adil dan sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat,” kata Ismail di hadapan para hakim peserta workshop.

Forum ini diharapkan dapat menjembatani kurangnya informasi yang terkait dengan aturan teknis dan permasalahan-permasalahan dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika kepada para hakim, dan memberikan gambaran yang lebih dalam serta komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, kata Ismail menambahkan.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen SDPPI yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Workshop Advokasi Hukum 2017 Muchtarul Huda mengatakan bahwa workshop tahun ini mengangkat tema “Implementasi Regulasi dan Teknis Penyelenggaraan, Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi Dalam Kerangka Good Governance

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai media diseminasi hukum maupun ketentuan teknis terkait bidang spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi.

“Harapan kami kedepannya adalah setiap kebijakan yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peraturan-peraturan maupun ketentuan teknis serta permasalahan-permasalahan baru dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dapat tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh stakeholder terkait,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, diharapkan melalui kegiatan ini akan tercipta suatu jaringan komunikasi yang baik antara lembaga eksekutif dengan yudikatif.

Workshop kali ini dihadiri oleh 35 orang hakim yang mewakili institusi Mahkamah Agung RI, yaitu badan peradilan tata usaha negara serta badan peradilan umum, baik hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, serta anggota dan pejabat Komisi Yudisial.

Kemudian sekitar 30 orang para undangan dari satuan kerja terkait di lingkungan Kemkominfo, mulai dari Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Ditjen SDPPI, serta Sekretariat Ditjen PPI.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Ditjen SDPPI ini, disampaikan materi-materi antara lain hukum telekomunikasi, penyiaran, dan informasi, kemudian peran telekomunikasi dalam pembangunan, penataan spektrum frekuensi radio dalam upaya mewujudkan Indonesia Broadband Plan, keamanan transaksi online, migrasi TV analog ke digital, hingga standardisasi perangkat dan alat telekomunikasi.

Juga mengenai urgensi standardisasi perangkat telekomunikasi dan penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam mengembangkan industri dalam negeri, serta pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

(sumber/Foto : rst)

Press Release

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018
10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Tentang K…

Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizina…

Around SDPPI

21 Jabatan Kepala UPT Monitor SFR Diserahterimakan
19-01-2018

Dirjen SDPPI Ismail meminta jajarannya segera bebenah diri melakukan perubahan mendasar. Hal...

SDPPI Susun Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017
19-01-2018

Bogor (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen...

Tujuh Pos Jabatan Setditjen SDPPI Diserahterimakan
16-01-2018

Jakarta (SDPPI) - Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika