Keputusan Menteri - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

! ..........................Simulasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio pada Layanan Mandiri Perizinan Frekuensi Radio.................................... ! ................................Surat Edaran Dirjen SDPPI Tentang Penggunaan Fasilitas Perizinan Daring (Online) Untuk Pencetakan Izin Stasiun Radio.................. ! ....................Masyarakat Dilarang Memasang Penguat Sinyal (Repeater) Handphone Karena Dapat Mengganggu Jaringan Seluler dan Diancam Pidana 6 Tahun dan Denda Rp. 600 Juta.................... ! ...............Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang SDPPI, kami menyediakan layanan Call Center SDPPI : 02130003100, Fax : 02130003111, email : callcenter_sdppi@postel.go.id, Livechat : www.postel.go.id/callcenter, Twitter : @LayananSDPPI, Facebook : Fan Page Pelayanan SDPPI............... ! ..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang................. ! ..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang....... ! Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu. ! Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

Keputusan Menteri

Pilih:

Klik ikon dokumen untuk mengunduh dokumen

Nama Regulasi	Deskripsi	Berkas
Keputusan Menkominfo Nomor: 03/KEP/M.KOMINFO/1/2011	2011 tentang Penetapan Bank Indonesia Rate untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2011
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.363/KEP/M.KOMINFO/10/2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR:181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGG
Keputusan Menteri Kominfo No. 4/KEP/M.KOMINFO/1/2009	Tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NO. 114/KEP/M.KOMINFO/4/2009	TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NO. 4/KEP/M.KOMINFO/4/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIR
KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NOMOR: 162/KEP/M.KOMINFO/5/2007	TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 181/KEP/M.KOMINFO/12/ 2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENY
KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NOMOR: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006	TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL
KM. 2 Tahun 2005	Tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400-2483.5 MHZ
KM 35 Th 2004	TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS
KM 33 Th 2004	TENTANG PENGAWASAN KOMPETISI YANG SEHAT DALAM PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP DAN PENYELENGGARAAN JASA TELEPONI DASAR
KM 32 Th 2004	TENTANG BIAYA INTERKONEKSI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
KM 31 Th 2004	TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
KM 30 Th 2004	TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
KM 29 Th 2004	TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 20 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
KM 28 Th 2004	TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KM. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
KM. NOMOR 15 TAHUN 2003	TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)
KM. 76 TAHUN 2003	RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)
KM. 31 Th 2003	TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

«
<
1
2
3
>
»

Siaran Pers

65/HM/KOMINFO/02/2018

05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018

18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018

10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Seputar SDPPI

SDPPI Undang ITU dan Lintas Kementerian Bicarakan Interferensi Radio Maritim

26-04-2018

Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,...

Sosialisasi Izin Frekuensi di Jayapura Diapresiasi Pemprov Papua

26-04-2018

Jayapura (SDPPI) - Dalam upaya peningkatan pelayanan Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum...

Ismail: Perlu Pemerataan Jenjang Skill SDM di Tiap UPT

23-04-2018

Bogor (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian...

Sorotan Media

Missed Call dari Nomor Luar Negeri, Pemerintah Harus Lindungi Data Masyarakat

Oke Zone Technology | 02-04-2018

LAPAN Pastikan Satelit Tiangong-1 Tidak Jatuh di Indonesia

Oke Zone Technology | 31-03-2018

Menkominfo Siapkan Jaringan 5G untuk Industri di 2020

Oke Zone Technology | 30-03-2018

Gangguan Layanan XL Ternyata Bukan Sebatas Penataan Jaringan

Bisnis Indonesia | 28-03-2018

Tentang Kami

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia

Direktorat Jenderal SDPPI berfokus pada pengaturan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan perangkat pos dan informatika yang terkait dengan penggunaan oleh internal (pemerintahan) maupun publik luas/masyarakat.

Kontak Ditjen SDPPI

Gedung Sapta Pesona
Jl. Medan Merdeka Barat No.17
Jakarta 10110, Indonesia
Phone: 021 3000 3100
Faxsimile : 021 3000 3111
Email : callcenter_sdppi@postel.go.id
Live chat : postel.go.id/callcenter

Media Sosial SDPPI

Ikon Youtube

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Berani Jujur Hebat!