Regulasi PPI > Regulasi Pos dan Telekomunikasi

REGULASI POS

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang POS, dengan meningkatnya perkembangan nasional dan meluasnya mobilitas masyarakat, pos sebagai perasaan komunikasi dalalm bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemananan nasional pada hakikatnya harus mampu :

  1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara mempererat hubungan antar bangsa;
  2. Melancarkan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat dan di antara anggota masyarakat;
  3. Menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru dibuka.

Untuk itu pos diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum, dan guna mencapai tujuan itu berlaku ketentuan wajib angkut pos bagi sarana angkutan umum darat, laut, dan udara serta media telekomunikasi.

Dalam mengisi Wawasan Nusantara diperlukan penyelenggaraan pos yang mampu mempererat hubungan antara warga masyarakat dan instansi Pemerintah untuk mengelola tugas-tugas pemerintahan, membina, dan mengarahkan bermacam-macam kegiatan oleh dan untuk masyarakat. Demikian juga penyelenggaraan pos mendekatkan anggota dan lapisan masyarakat dengan Pemerintah secara timbal balik guna menyampaikan dan menyelesaikan kepentingan dan urusan lain. Untuk mempererat hubungan dan kerjasama antar bangsa dan antar negara, pos mempunyai peranan penting. Dalam usaha menjangkau seluruh wilayah tanah air, perluasan penyelenggaraan pos akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan Indonesia sebagai kesatuan ekonomi pada masa yang lampau penuh dengan tantangan yang telah diatasi dengan landasan-landasan seperti tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Sektor-sektor pembangunan maju pesat dengan meluas dan menyebarnya kegiatan-kegiatan usaha di seluruh wilayah tanah air. Dalam hubungan ini, penyelenggaraan pos merupakan penunjang pengiriman dan penyampaian berita, barang, dan uang bagi penyelesaian macam-macam transaksi persetujuan serta kesepakatan yang lazim dalam bidang usaha.

Dengan menggunakan prasarana pos, kalangan produsen mempersingkat waktu dan jarak dalam hubungan timbal balik dengan konsumen serta memerlukan pemasaran. Lalu lintas untuk berbagai keperluan usaha dan kewajiban sosial dipermudah dengan penyelenggaraan pos yang merata ke seluruh daerah. Dalam usaha memajukan tingkat hidup masyarakat, penyelenggaraan pos mempermudah perkembangan dan penyebaran pendidikan serta ilmu pengetahuan. Hubungan di antara anggota masyarakat dipermudah dengan penyelenggaraan pos, sehingga pembinaan dalam bidang sosial dan budaya dapat ditingkatkan. Dengan dikaitkannya penyelenggaraan pos pada pola pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, diihtiarkan suatu landasan konsepsional tentang kedudukan, tugas, dan fungsi pos seperti yang diatur dalam Undang-Undang.

REGULASI TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi pada hakekatnya terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Penyelenggara Jasa telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi dalam negeri (Domestik) adalah PT. Telkom dan Badan Penyelenggara untuk jasa telekomunikasi luar negeri (Internasional) adalah PT. Indosat. Badan Usaha Milik Negara tersebut diberi wewenang untuk yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, seperti telepon, telex, faksimili, dan sebagainya, maupun jasa telekomunikasi berupa jasa-jasa nilai tambah (Value Added Service). Badan lain di luar badan penyelenggara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Koperasi juga berhak untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi non dasar. Sedang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar, Badan Lain dapat bekerjasama dengan PT Telkom dan atau PT Indosat. Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dan badan lain ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1993, yaitu dapat berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), usaha patungan dan kontrak manajemen.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perorangan atau Badan Hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri.
Telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu atau badan hukum (perseroan terbatas atau koperasi) yang ditentukan berdasarkan hukum. Telekomunikasi khusus diselenggarakan berdasarkan ijin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus hanya diberikan Badan Hukum apabila wilayah tersebut belum tersedia atau belum terjangkau fasilitas telekomunikasi yang dapat disediakan oleh Badan Penyelenggara atau Badan Lain.
Telekomunikasi untuk keperluan khusus hanya dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan jangkauan atau pengoperasiannya perlu bentuk sendiri.

Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :
  1. Instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugas khusus;
  2. Perseorangan atau;
  3. Badan hukum.

Ciri dari telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah :

  1. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg diselenggarakan oleh Dephankan dan/atau ABRI;
  2. Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara;
  3. Bukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

3. Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara diatur bahwa :

  1. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI.
  2. Penyelenggaraan diperuntukan bagi Pertahanan Keamanan Negara.
  3. Bukan merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

SIARAN PERS NO. 38/HM/KOMINFO/04/2017
04-04-2017

Menkominfo Serukan Isu Pemerataan Dicantumkan pada Deklarasi G20 Digital Mi…

Seputar SDPPI

Kementerian Kominfo Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Kominfo
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian Komunikasi dan Informatika meresmikan Pelayanan Terpadu Satu...

Penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penataan Organisasi UPT Monitor Spektrum Frekuensi...
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian PANRB menyerahkan surat persetujuan penataan organisasi dan...

Rudiantara: Transportasi Mudik Lancar, Komunikasi Lancar
20-06-2017

Jakarta (SDPPI) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika