Paperless  |   Email  |   Hubungi Kami  |   Sitemap  |   Switch to English English
SDPPI Tab Image
… …..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang.................… …..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang.......… …Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.… …Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun international.

Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling menganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP, serta sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi berupa sistem data processing dan database penggunaan frekuensi radio nasional (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi/SIMF), serta sistem pengawasan/monitoring penggunaan frekuensi radio yang tersebar di seluruh ibu kota propinsi.

Ditjen SDPPI berkomitmen untuk terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada pengguna frekuensi radio yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan tertentu hingga diterapkannya e-licensing.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 971.A Tahun 2013 tentang Penetapan Visi, Misi, Moto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak dan Kewajiban Serta Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio, bahwa :

  1. Standar pelayanan :
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Microwave Link
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Studio to Transmitter Link (STL) Televisi dan Radio Siaran
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Sistem Radio Konvensional
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Trunking
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Base Transceiver Station (BTS) Penyelenggaraan Fixed Wireless Access (FWA)
    • Pelayanan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Penyelenggaraan Seluler dan FWA
    • Pelayanan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Penyelenggaraan BWA
    • Pelayanan Izin Penggunaan Frekuensi untuk Pertahanan dan Keamanan
    • Pelayanan Izin Penggunaan Frekuensi untuk Sementara
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Penyiaran Televisi (LPP, LPS dan LPK)
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Penyiaran Radio (LPP, LPS dan LPK)
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim (stasiun pantai, stasiun kapal)
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Penerbangan (stasiun darat, stasiun pesawat terbang)
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Satelit (stasiun bumi, stasiun angkasa)
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Radar
    • Pelayanan Izin Stasiun Radio (ISR) Meteorologi
  2. Visi : "Tersedianya infrastruktur penunjang komunikasi lancar informasi benar melalui birokrasi layanan Spektrum Frekuensi Radio yang profesional dan berintegritas"
  3. Misi
    • Mewujudkan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio yang mudah dan mandiri, cepat, akurat, pasti dan benar;
    • Meningkatkan inovasi berbasis IT yang tepat dalam proses perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
    • Mengutamakan transparansi dalam kegiatan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
    • Mengedepankan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanganan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
    • Menerapkan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
    • Melaksanakan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio dengan etos kerja dan kinerja yang tinggi.
  4. Moto : "Dengan santun memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan pasti tanpa gratifikasi"
  5. Maklumat : ''Pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio pada Direktorat Operasi Sumber Daya dilaksanakan paling lama dalam waktu 44 (empat puluh empat) hari sebagaimana ISO 9001:2008 sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2005"
  6. Etika Pelayanan
    • Setiap pegawai akan memegang teguh rahasia dan bertanggung-jawab penuh atas pekerjaan;
    • Setiap pegawai tidak akan memberikan informasi kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait dokumen dan/atau data yang diberikan oleh pemohon maupun dokumen dan/atau data perizinan yang diterbitkan;
    • Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas tidak akan menerima uang atau dalam bentuk apapun sebagai gratifikasi;
    • Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas akan menghormati hak setiap pemohon untuk mendapatkan perlakuan dan prioritas pelayanan yang sama atau tanpa pembedaan dalam bentuk apapun
  7. Hak dan Kewajiban
    • Direktorat Operasi Sumber Daya wajib memberikan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio dengan perlakuan dan prioritas pelayanan yang sama atau tanpa pembedaan dalam bentuk apapun;
    • Direktorat Operasi Sumber Daya berhak menerbitkan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio setelah dipenuhinya persyaratan perizinan, ketersediaan frekuensi radio atau callsigned, hasil analisa teknis atau lulus ujian Negara, atau tidak menerbitkan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio apabila tidak dipenuhinya persyaratan perizinan, ketersediaan frekuensi radio atau callsigned, hasil analisa teknis atau lulus ujian Negara;
    • Pemohon wajib memberikan dokumen, data dan/atau apapun yang diperlukan bagi pelaksanaan proses perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
    • Pemohon berhak mendapatkan informasi yang akurat dan kepastian atas status proses perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio

A. KETENTUAN UMUM

  1. Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara.
  2. Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio serta harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
  3. Penggunaan spektrum frekuensi radio bukan merupakan hak milik perseorangan, instansi pemerintah dan atau badan hukum.
  4. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan Izin Stasiun Radio dan dilarang merubah dan atau mengganti frekuensi radio, data administrasi dan data teknis stasiun radio yang telah tercantum dalam Izin Stasiun Radio.
  5. Perubahan data administrasi, perpindahan alamat/lokasi dan data teknis stasiun radio harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
  6. Izin Stasiun Radio atau salinannya wajib ditempatkan pada lokasi perangkat stasiun radio.

Ketentuan regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilihat pada link regulasi.

B. TATA CARA DAN PERSYARATAN

Izin penggunaan spektrum frekuensi radio, meliputi :

  1. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR)
    IPSFR diberikan dalam bentuk pita frekuensi radio untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun.
  2. Izin Stasiun Radio (ISR)
    ISR diberikan dalam bentuk kanal frekuensi radio untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.
  3. Izin Kelas (class license)
    Izin Kelas diberikan kepada pengguna frekuensi yang mengoperasikan perangkatnya dengan ketentuan teknis tertentu sehingga penggunaan frekuensinya dapat dimanfaatkan secara bersama (sharing). Izin Kelas melekat pada sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal SDPPI.

Tata cara dan prosedur permohonan izin penggunaan frekuensi radio secara umum dapat di lihat pada diagram alir dibawah ini.

Standar mutu waktu proses izin penggunaan frekuensi radio secara umum dapat di lihat pada gambar dibawah ini.

C. PERSYARATAN PERMOHONAN ISR

Persyaratan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal (ISR) secara umum adalah sebagai berikut :

  1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  2. Fotocopy akta pendirian badan hukum beserta salinan pengesahan dan akta perubahan terakhir
  3. Perangkat yang digunakan telah memiliki sertifikat
  4. Data administrasi dan data teknis secara lengkap dan benar.

Formulir isian ISR dapat diunduh di sini.


Pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dikategorikan berdasarkan jenis layanan/dinasnya. Informasi lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan silahkan meng-klik link di bawah ini.

  1. DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT
    a. DINAS TETAP
    Dinas tetap antara lain: microwave link, komunikasi HF, dan wireless broadband
    b. DINAS BERGERAK DARAT
    Dinas bergerak darat antara lain: radio trunking, komunikasi data, sistem komunikasi radio konvensiona/komrad/konsesi dengan perangkat repeater, rig/mobile-unit, Handy-Talky (HT)
  2. NON DINAS TETAP DAN BERGERAK DARAT
    a. DINAS PENYIARAN
    Dinas penyiaran antara lain: radio siaran dan televisi siaran
    b. DINAS MARITIM
    Dinas maritim antara lain: stasiun kapal dan stasiun pantai
    c. DINAS PENERBANGAN
    Dinas penerbangan antara lain: stasiun pesawat udara dan stasiun darat-udara (ground-to-air)
    d. DINAS SATELIT
    Dinas satelit antara lain: stasiun angkasa dan stasiun bumi

D. PENGHAPUSAN DATA STASIUN RADIO (PENGGUDANGAN)

  1. Pemohon dapat mengajukan permohonan penghapusan datas stasiun radio (penggudangan) ISR apabila sudah tidak menggunakan frekuensi radio.
  2. ISR yang telah digudangkan dinyatakan tidak berlaku, sehingga frekuensi radio tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan.
  3. Penggudangan ISR agar diajukan sebelum masa laku ISR berakhir. Apabila diajukan melebihi masa laku ISR, harus membayar BHP Frekuensi tahun berikutnya serta dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Permohonan penggudangan ISR tetap diproses, meskipun pemohon masih memiliki tunggakan BHP Frekuensi Radio. Meskipun demikian, tunggakan BHP Frekuensi Radio beserta dendanya tetap wajib dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. PERUBAHAN DATA STASIUN RADIO (MUTASI)

Perubahan data administrasi, perpindahan alamat/lokasi dan data teknis stasiun radio harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

  1. Perubahan data stasiun radio dengan Analisa Teknis
    Perubahan data stasiun radio yang mengalami perubahan data teknis (misal: penggantian perangkat dengan spesifikasi teknis yang berbeda) dan/atau pindah lokasi stasiun radio, sehingga harus dilakukan analisa teknis dan diproses sama dengan permohonan izin baru.
  2. Perubahan data stasiun radio tanpa Analisa Teknis
    Perubahan data stasiun radio yang tidak diperlukan analisa teknis, antara lain:
    a. Perubahan alamat korespodensi
    b. Perubahan nama dan alamat perusahaan

Perubahan nama dan alamat perusahaan bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi khusus dan penyelenggara penyiaran terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian pada izin penyelenggaraannya.

F. KEWAJIBAN MEMBAYAR BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

  1. Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar dimuka setiap tahun Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio wajib dilakukan melalui sistem Host to Host dengan bank yang telah ditunjuk.
  3. Permasalahan yang timbul akibat pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang tidak dilakukan melalui sistem Host to Host sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib bayar/pengguna spektrum frekuensi radio.
  4. Setiap penggunaan frekuensi radio wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio. Seluruh BHP frekuensi radio masuk ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagaimana menghitung BHP Frekuensi Radio :

BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk ISR dihitung berdasarkan parameter teknis dan zona dengan formula sebagai berikut :

Keterangan:

b = lebar pita frekuensi yang digunakan (bandwidth)

P = besar daya pancar keluaran antena (EIRP)

Ib = indeks biaya pendudukan lebar pita

Ip = indeks biaya daya pancar frekuensi

HDLP = harga dasar lebar pita

HDDP = harga dasar daya pancar

Nilai HDLP dan HDDP diatur dalam PP 7/2009 sebagaimana telah diubah dengan PP 76/2010, sedangkan Ib, IP, dan zona diatur dalam PM 19/2005 sebagaimana telah diubah dengan PM 24/2010.

Contoh perhitungan formula tarif BHP frekuensi radio untuk radio siaran FM pada Zona 4 :

HDLP = 5.155 Rp/KHz (HDLP, Zona 4, VHF) dilihat pada Lampiran PP 7/2009
HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF) dilihat pada Lampiran PP 7/2009
Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM) dilihat pada Lampiran PM 19/2005
Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM) dilihat pada Lampiran PM 19/2005
b = 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)
Power = 1.000 Watt
p = 10 x (log power) + Gain - Line Loss + 30
= 10 x (log 1000) + 3 - 1 + 30
= 62 dBmW (sesuai perhitungan)
Rumusan =
= Rp 1.532.502,00

Untuk simulasi tarif BHP frekuensi radio silahkan klik disini.

G. SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

  1. Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio atau tidak sesuai peruntukannya dan menimbulkan gangguan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Apabila menimbulkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
  2. Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

H. KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN

Untuk konsultasi dan pengaduan pelayanan perizinan frekuensi radio dapat menghubungi :

  1. Call center : 021-30003100
  2. Email : callcenter_sdppi@postel.go.id
  3. Loket Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio, Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110

Contact Center Uji Coba eLicensing Tahap 1 Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi SIAP: Sistem Informasi Pegawai Online
Siaran Pers
Konsultasi Publik
Pengumuman
Seputar SDPPI
Kampanye Stop Korupsi