Izin Spektrum Frekuensi Radio > Info Pelayanan

I. PELAYANAN DINAS TETAP

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, mempunyai nilai strategis dan ekonomis yang tinggi serta dikelola dan dikuasai oleh negara.

Penggunaan spetrum frekuensi radio antara lain untuk sistem komunikasi radio Microwave Link. Penetepan frekuensi radio Microwave Link dilakukan berdasarkan analisa teknis ketersediaan kanal frekuensi radio dengan prinsip first-come first-served.

Dalam rangka efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, penetapan izin penggunaan frekuensi radio atau Izin Stasiun Radio (ISR) untuk Microwave Link dapat diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi. Badan hukum atau instansi pemerintah yang memerlukan sistem komunikasi radio Microwave Link dapat menyewa kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Gambar: Contoh Sistem Komunikasi Radio Dinas Tetap - Microwave Link
Gambar Contoh Sistem Komunikasi Radio Dinas Tetap - Microwave Link (Sumber: hasil pencarian dengan Google Image)

STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN ISR

Standar waktu penyelesaian permohonan ISR baru adalah 44 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Ilustrasi Waktu Penyelesaian Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

PERIZINAN ONLINE (ELICENSING)
Permohonan ISR Dinas Bergerak Darat dapat diajukan melalui fasilitas perizinan online (elicensing). Tata cara registrasi untuk mendapatkan username dan password serta prosedur penggunaan elicensing dapat dilihat melalui alamat website http://spectraweb.ditfrek.postel.go.id
KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN

Untuk konsultasi dan pengaduan pelayanan dapat menghubungi :
Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI
Gedung Menara Merdeka Lt. 11

Jl. Budi Kemuliaan I No.2, Jakarta 10110
Contact Center : 021-30003100
Fax : 021-30003111
Email : callcenter_sdppi@postel.go.id
website : www.postel.go.id

II. PELAYANAN DINAS BERGERAK DARAT

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, mempunyai nilai strategis dan ekonomis yang tinggi serta dikelola dan dikuasai oleh negara.

Sebelum menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang mengunakan spektrum frekuensi radio, terlebih dahulu harus memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk dinas bergerak darat yaitu komunikasi radio antara stasiun radio bergerak dan stasiun radio tetap darat atau antara stasiun - stasiun radio bergerak darat, seperti: sistem komunikasi radio konvensional atau konsesi/komrad, repeater, base station, base-taxi, portable/mobile unit dan Handy Talky, yang dapat diselenggarakan oleh perusahaan atau instansi pemerintah sebagai sarana komunikasi internal untuk keperluan sendiri.

Contoh Sistem Komunikasi Radio Dinas Bergerak Darat
Contoh Sistem Komunikasi Radio Dinas Bergerak Darat (Sumber: hasil pencarian dengan Google Image)

Dalam rangka efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, perusahaan atau instansi pemerintah dapat menyewa kepada penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, seperti penyelenggara jasa radio trunking.

STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN ISR

Standar waktu penyelesaian permohonan ISR baru adalah 44 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Ilustrasi Waktu Penyelesaian Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

PERIZINAN ONLINE (ELICENSING)
Permohonan ISR Dinas Bergerak Darat dapat diajukan melalui fasilitas perizinan online (elicensing). Tata cara registrasi untuk mendapatkan username dan password serta prosedur penggunaan elicensing dapat dilihat melalui alamat website http://spectraweb.ditfrek.postel.go.id
KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN

Untuk konsultasi dan pengaduan pelayanan dapat menghubungi :
Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI
Gedung Menara Merdeka Lt. 11

Jl. Budi Kemuliaan I No.2, Jakarta 10110
Contact Center : 021-30003100
Fax : 021-30003111
Email : callcenter_sdppi@postel.go.id
website : www.postel.go.id

III. PELAYANAN IZIN STASIUN RADIO PENYIARAN

Izin Stasiun Radio (ISR) Penyiaran diwajibkan bagi setiap pengguna frekuensi radio termasuk penyiaran, yakni meliputi setiap stasiun televisi dan radio siaran yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan berdasarkan atas Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan (IPP) Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Setelah mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan (IPP) Penyiaran kemudian mengajukan permohonan ISR secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110, Call Center : 021-30003100.

Tambahan Info tentang Perubahan Data Teknis dan Administrasi

Ketentuan dan Sanksi Penggunaan Frekuensi Radio
Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999

Pasal 33 ayat (1) dan (2) :

Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) :

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun.
Perhatian
  1. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) harus ditujukan langsung kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dan pengurusannya langsung pada Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI;
  2. Pengajuan harus dilakukan oleh pengguna frekuensi (apabila pengguna frekuensi adalah instansi/badan hukum, dapat menugaskan pegawai atau staf dengan surat kuasa ditandatangani oleh pimpinan instansi/ badan hukum yang bersangkutan);
  3. Untuk mempercepat proses perizinan, isilah formulir permohonan ISR dengan lengkap dan benar, permohonan yang tidak lengkap akan ditolak;
  4. Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dilakukan setiap tahun, melalui Full Host to Host Bank Mandiri dengan kode instansi 50000 (tidak perlu nomor rekening);
  5. Bayarlah setiap tagihan sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera dan mohon cantumkan nama Anda/Instansi/ Badan Hukum seperti tertera pada ISR, nomor Client (Client ID) serta nomor aplikasi (Application ID), dan simpanlah sebagai bukti pembayaran;
  6. Untuk perpanjangan ISR, bayarlah BHP Frekuensi Radio sebelum jatuh tempo guna menghindari denda dan pencabutan ISR;
  7. Apabila 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) untuk perpanjangan ISR belum diterima, segera hubungi Pusat pelayanan Ditjen SDPPI Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jalan Budi Kemuliaan I No.2, Jakarta 10110, Call Center : 021-30003100 Fax : 021-30003111 atau UPT monfrek setempat;
  8. Informasikan kepada kami, jika mengetahui ada praktek percaloan dalam proses ISR. Nama pelapor akan dirahasiakan;
  9. Informasi lebih lanjut tentang pelayanan ISR lihat pada situs www.postel.go.id dan atau e-mail : yanfrek@postel.go.id.

IV. PELAYANAN IZIN STASIUN RADIO PENERBANGAN

Penyelenggaraan Frekuensi Radio

Komunikasi Radio adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio. Penyelenggaraan Komunikasi Radio dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan hukum di Indonesia.

Penyelenggaraan Komunikasi Radio dilaksanakan berdasarkan atas Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Masa berlaku maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan diajukan paling lambar 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu ISR berakhir ( Permenkominfo Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 ).

Perhatian
  1. Izin Stasiun Radio (ISR) harus diajukan langsung melalui Loket Resmi di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI / Unit Pelayanan Teknis (UPT) setempat, tidak melalui perantara atau pihak ketiga (Calo);
  2. Pengajuan harus dilakukan oleh pengguna frekuensi atau perwakilan yang ditunjuk dengan surat kuasa dari pengguna frekuensi (apabila pengguna frekuensi adalah Instansi / Badan Hukum, surat kuasa ditandatangani oleh pimpinan Instansi / Badan Hukum yang bersangkutan);
  3. Untuk perpanjangan ISR dianjurkan 60 hari sebelum masa berlaku berakhir;
  4. Informasikan kepada kami, jika mengetahui ada praktek pencaloan selama proses ISR. Nama Pelapor akan dirahasiakan;
  5. Info lebih lanjut tentang pelayanan ISR , lihat pada situs www.postel.go.id dan atau e-mail yanfrek@postel.go.id;
  6. Perangkat yang digunakan, perangkat khusus untuk maritim ( aero nautical transceiver ).
Sanksi Pelanggaran Frekuensi Radio

Barang siapa yang menggunakan frekuensi radio tanpa izin dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999

V. PELAYANAN IZIN STASIUN RADIO MARITIM

Penyelenggaraan Frekuensi Radio

Komunikasi Radio adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio. Penyelenggaraan Komunikasi Radio dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan hukum di Indonesia.

Penyelenggaraan Komunikasi Radio dilaksanakan berdasarkan atas Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Masa berlaku maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan diajukan paling lambar 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu ISR berakhir ( Permenkominfo Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 ).

Perhatian
  1. Izin Stasiun Radio (ISR) harus diajukan langsung melalui Loket Resmi di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI / Unit Pelayanan Teknis (UPT) setempat, tidak melaui perantara atau pihak ketiga (Calo);
  2. Pengajuan harus dilakukan oleh pengguna frekuensi atau perwakilan yang ditunjuk dengan surat kuasa dari pengguna frekuensi (apabila pengguna frekuensi adalah Instansi / Badan Hukum, surat kuasa ditandatangani oleh pimpinan Instansi / Badan Hukum yang bersangkutan);
  3. Untuk perpanjangan ISR dianjurkan 60 hari sebelum masa berlaku berakhir;
  4. Informasikan kepada kami, jika mengetahui ada praktek pencaloan selama proses ISR. Nama pelapor akan dirahasiakan;
  5. Info lebih lanjut tentang pelayanan ISR , lihat pada situs www.postel.go.id dan atau e-mail yanfrek@postel.go.id;
  6. Perangkat yang digunakan, khusus untuk maritim (marine transceiver) bukan perangkat amatir.
Sanksi Pelanggaran Frekuensi Radio

Barang siapa yang menggunakan frekuensi radio tanpa izin dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999

VI. PELAYANAN IZIN STASIUN RADIO SATELIT

Penyelenggaraan Frekuensi Radio

Komunikasi Radio adalah Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio. Penyelenggaraan Komunikasi Radio dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan hukum di Indonesia.

Penyelenggaraan Komunikasi Radio dilaksanakan berdasarkan atas Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Masa berlaku maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan diajukan paling lambar 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu ISR berakhir (Permenkominfo Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010).

Sanksi

Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, Pasal 53 :

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Perhatian
  1. Izin Stasiun Radio (ISR) harus diajukan langsung melalui Pusat Pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) / Unit Pelaksana Teknis (UPT) setempat, tidak melalui perantara atau pihak ketiga;
  2. Pengajuan harus dilakukan oleh pengguna frekuensi atau perwakilan yang ditunjuk dengan surat kuasa dari pengguna frekuensi (Apabila pengguna frekuensi radio adalah instansi/badan hukum, surat kuasa ditandatangani oleh pimpinan instansi / badan hukum yang bersangkutan);
  3. Untuk mempercepat proses perizinan, isilah formulir permohonan ISR dengan lengkap dan benar;
  4. Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dilakukan setiap tahun, melalui Full Host To Host Bank Mandiri dengan Kode Instansi 50000 (tidak perlu nomor rekening) dan mencantumkan Invoice ID (Nomor SPP) dan Client ID (Nomor Client);
  5. Bayarlah setiap tagihan sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera dan mohon cantumkan nama Anda/Instansi/Badan Hukum seperti tertera pada ISR, Nomor Client (Client ID) serta Nomor SPP (Invoice ID) dan simpanlah dengan baik bukti pembayaran tersebut;
  6. Untuk perpanjangan ISR, bayarlah BHP Frekuensi Radio sebelum jatuh tempo guna menghindari denda dan pencabutan ISR;
  7. Apabila Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) untuk perpanjangan ISR belum diterima, segera hubungi Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110, Call Center : 021-30003100, Fax : 021-30003111 atau UPT setempat;
  8. Informasikan kepada kami jika mengetahui ada praktek pencaloan selama proses ISR. Nama pelapor akan dirahasiakan;
  9. Info lebih lanjut tentang pelayanan ISR, dapat dilihat pada situs resmi www.postel.go.id.

Siaran Pers

SIARAN PERS NO.18/PIH/KOMINFO/3/2015
24-03-2015

Kewajiban Pengamanan Jaringan Bagi Seluruh Penyelenggara Internet Service P…

SIARAN PERS NO.17/PIH/KOMINFO/3/2015
17-03-2015

Hasil Sementara Investigasi Internal Operator Telekomunikasi atas Dugaan Pe…

SIARAN PERS NO. 15/PIH/KOMINFO/3/2015
12-03-2015

Aksi Penanganan Penggunaan Repeater Seluler Ilegal

Seputar SDPPI

Budaya Kerja PROAKTIF
15-04-2015

(Jakarta, 15 April 2015) Dalam rangka melakukan pengukuran indeks kesehatan budaya...

Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun...
13-04-2015

(Jakarta, 13 April 2015) Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen Sumber Daya...

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016
01-04-2015

(Bogor, 1 April 2015) Pada hari Rabu tanggal 1 April 2015, bertempat di Wisma Pusat...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika