Kemkominfo akan Terbitkan Permen Standardisasi Instrastuktur Pusat Data

20-05-2017

Kasubdit Standardisasi Teknologi Informasi Ditjen SDPPI Kemkominfo R. Rudy Herdarwin  (tengah-kanan) saat membuka rapat tindak lanjut Rancangan Peranturan Menteri (RPM) Standardisasi Infrastruktur Pusat Data di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/5).

Bekasi (SDPPI) - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menerbitkan peraturan menteri mengenai standardisasi infrastruktur pusat data (data center) guna mendukung perkembangan bisnis pusat data di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kasubdit Standardisasi Teknologi Informasi Ditjen SDPPI Kemkominfo R. Rudy Herdarwin saat membuka rapat tindak lanjut Rancangan Peranturan Menteri (RPM) Standardisasi Infrastruktur Pusat Data di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/5).

Dalam rapat yang menghadirkan nara sumber dari ID Pro, yakni Wisnoe, Suminto, dan Imelson Lang, Kasubdit Standardisasi Teknologi Informasi Rudy Herdarwin tidak mengungkapkan kapan peraturan menteri tersebut akan diterbitkan.

Dalam paparannya, para nara sumber dari ID Pro menyampaikan bahwa lokasi pusat data yang terbaik adalah di Pulau Jawa karena sudah terintegrasi dengan sumer-sumber penghasil listrik, meskipun ada beberapa perusahaan yang sudah membangun pusat data di Kalimantan.

Menurut ID Pro, penyumbang terbesar perkembangan pusat data sekarang ini antara lain intranet, aplikasi layanan mobile, aplikasi perbankan dan finansial.

Mengenai elemen pusat data, disebutkan ada delapan elemen utama, yang meliputi jaringan, keamanan, deteksi, listrik, arsitektur, tata udara, dan standar operasional.

Panel listrik merupakan komponen sangat penting yang mendistribusikan listrik dari PLN ke rak server. Dan, panel listrik harus memiliki standar yang tepat dan memenuhi persyaratan standar global International Electrotechnical Commission (IEC 61349).

Idealnya, pasokan listrik pusat data berasal dari dua sumber, sementera di Indonesia hanya ada satu sumber utama pemasok listrik yakni PLN. Recovery Time menjadi hal utama dalam pembangunan pusat data di Indonesia mengingat kurang stabilnya pasokan listrik dari PLN.

Mengeni ketentuan instalasi kabel untuk pusat data, menurut ID Pro, itu bisa merujuk pada peraturan menteri mengenai IKR (Instalasi Kabel Rumah/Gedung), sedangkan untuk standar keselamatan instalasi listrik bisa mengikuti Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang terbaru.

Untuk acuan aturan standar keselamatan dari bahaya kebakaran dapat mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung.

Dari sisi kerahasiaan data (kedaulatan data) IDPRO sangat tidak setuju apabila pusat data diletakkan di luar negeri. Penyelenggara pusat data juga harus bisa menjamin keamanan data, dan pihak yang akan mengakses diwajibkan memiliki izin dari instansi terkait dan pemilik data center.

(Sumber/Foto : Anne/rst)

Siaran Pers

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Tentang K…

Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizina…

Siaran Pers No. 182/HM/KOMINFO/09/2017
02-10-2017

Pembukaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz dan Pita Frekuensi …

Seputar SDPPI

Tekan Gangguan Frekuensi Penerbangan, UPT Merauke Tertibkan Radio Nelayan
17-11-2017

Merauke (SDPPI) - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, yang merupakan...

SDPPI Sapa Warga Yogyakarta Melalui Pameran di Malioboro
16-11-2017

Yogyakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika hadir...

BBPPT Resmi Implementasikan Pembayaran Host to Host
14-11-2017

Bekasi (SDPPI) - Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) telah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika