Pemerintah Serius Tangani Keluhan Gangguan Komunikasi Penerbangan

16-06-2017

Suasana Bimtek Radio Nelayan yang dihadiri oleh nelayan dan anggota koperasi nelayan

Surabaya (SDPPI) - Pemerintah dalam hal ini Ditjen SDPPI Kemkominfo bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan bimbingan teknis perangkat radio nelayan dalam upaya menangani polemik terganggunya alat komunikasi penerbangan yang ditengarai berasal dari radio-radio nelayan.

Dirjen SDPPI Ismail menegaskan “Bimtek Perangkat Radio Nelayan” ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk segera menangani gangguan blankspot telekomunikasi penerbangan, yang juga menyangkut keselamatan transportasi udara dan laut.

Sebagai solusi lainnya, lanjut Ismail, pemerintah bekerjasama dengan vendor alat komunikasi juga sedang mengupayakan untuk membuat perangkat radio nelayan yang aman dan berharga terjangkau. Bukan saja kontrol deteksi ikan, perangkat radio nelayan itu juga dilengkapi aplikasi yang memudahkan nelayan dalam menjual hasil tangkapannya dengan bertransaksi online di atas kapal, kata Ismail saat membuka Bimtek di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitoring Frekuensi Radio Surabaya, Jawa Timur, Jumat. Dengan kontrol deteksi ikan dan aplikasi online untuk menjual hasil tangkapan, perangkat radio nelayan ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas para nelayan di Indonesia.

Ismail menegaskan kembali bahwa Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo merupakan administrasi telekomunikasi nasional dan regulator dalam penggunaan spektrum frekuensi radio, yang memiliki mandat menjalankan tugas-tugas pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Mandat tersebut juga mencakup keamanan perangkat radio telekomunikasi, sertifikasi kompetensi operator radio serta sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat dan dipasarkan di Indonesia. Dalam tugasnya Ditjen SDPPI didukung UPT sebagai aparatur Ditjen SDPPI di daerah dan berkedudukan di ibukota provinsi.

Gangguan-gangguan dari radio nelayan, jelas Ismail, sering mengganggu komunikasi penerbangan di Indonesia pada zona tertentu, sehingga pilot harus ekstra hati-hati ketika memasuki area blankspot. “Oleh karenanya, menjadi tanggung-jawab kita bersama untuk terus berupaya meningkatkan pemuktahiran perangkat spektrum frekuensi radio yang akan digunakan para nelayan secara baik, aman, dan tidak membahayakan dunia penerbangan,” kata Ismail.

Layanan Radio Nelayan

Guna mendukung pelayanan masyarakat, khususnya kebutuhan perangkat radio nelayan, maka Ditjen SDPPI berkomitmen memberikan perizinan sertifikasi radio nelayan yang lebih baik serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo dalam paparannya berjanji membantu nelayan dan anggota koperasi serta UKM untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan kredit (pinjaman) tanpa agunan. Braman Setyo bahkan membagikan nomor telepon selulernya kepada nelayan sebagai kesediaan membantu apabila nelayan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman.

Bimtek Radio Nelayan diikuti oleh 50 orang perwakilan nelayan dari Bangkalan, Pacitan, Lamongan, Sidoarjo, serta 43 perwakilan koperasi UKM khususnya pengguna frekuensi radio maritim di wilayah jawa Timur. Fathulmuin, seorang nelayan dari Sidoarjo mengungkapkan bahwa alat komunikasi yang banyak digunakan nelayan di daerah itu masih snagat sederhana, seperti halnya handphone. “Jadi hanya mengandalkan sinyal, jika sinyal hilang maka nelayan pun hanya bisa pasrah di tengah lautan mengharap sinyalnya segera tersambung kembali,” jelasnya. Melalui Bimtek ini ia berharap nantinya ada bantuan dari pemerintah untuk memudahkan nelayan mendapatkan perangkat komunikasi yang aman, handal, dan harganya terjangkau.

Sumber/Foto : (Mukhsinun/Rastana)

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

SIARAN PERS NO. 38/HM/KOMINFO/04/2017
04-04-2017

Menkominfo Serukan Isu Pemerataan Dicantumkan pada Deklarasi G20 Digital Mi…

Seputar SDPPI

Kementerian Kominfo Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Kominfo
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian Komunikasi dan Informatika meresmikan Pelayanan Terpadu Satu...

Penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penataan Organisasi UPT Monitor Spektrum Frekuensi...
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian PANRB menyerahkan surat persetujuan penataan organisasi dan...

Rudiantara: Transportasi Mudik Lancar, Komunikasi Lancar
20-06-2017

Jakarta (SDPPI) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika