Pengguna Frekuensi Tanpa ISR di Mataram Divonis Lima Bulan Penjara dan Denda

08-07-2017

PPNS dan tim menyelesaikan beberapa admistrasi penyidikan

Mataram (SDPPI) - Pengadilan Negeri Praya, Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam sidang 13 Juni 2017 lalu memvonis seorang direktur Hotel KB (inisial) dengan hukuman lima bulan penjara ditambah denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 bulan penjara karena terbukti bersalah menyelenggarakan telekomunikasi tanpa dilengkapi Izin Stasiun Radio (ISR), sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 89/Pid. Sus/2017/PN.Pya tertanggal 13 Juni 2017.

Persidangan kasus pelanggaraan penggunaan spektrum frekuensi radio itu merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram yang menemukan bahwa Hotel KB di Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah dengan direktur berinisial nama SSK/DDK telah menyelenggarakan telekomunikasi tanpa memiliki ISR.

Berkas penyidikan kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh Pihak Kejaksaan Tinggi NTB pada tanggal 01 Maret 2017 dengan nomor registrasi B-628/P-2-4/EUH.1/03/2017, serta dilanjutkan dengan serah terima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti pada 16 April 2017.

Pada saat serah terima tahap dua itu tersangka SSK/DDK yang juga direktur Hotel KB (inisial) ditahan oleh pihak kejaksaan.

Kasus penyelenggara telekomunikasi tanpa dilengkapi ISR yang terjadi diwilayah kerja UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram ini telah melalui proses yang cukup lama dan putusan pengadilan dalam kasus ini adalah putusan yang paling tinggi hukumannya dibanding dengan kasus-kasus sebelumnya.

Spektrum frekuensi radio, gelombang elektromagnetik yang merambat di ruang bebas, merupakan sumber daya alam terbatas dan bernilai sangat strategis. Oleh karena itu, Ditjen SDPPI beserta Unit Pelaksana Teknisnya (UPT) di daerah terus menegakkan hukum demi terciptanya pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan sesuai peruntukkannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Demikian juga dengan UPT Spektrum Frekuensi Radio Mataram, bersama unsur-unsur PPNS, penyidik Polda NTB, penyidik Polres Lombok Tengah, dan Dinas Perhubungan dan Informatika setempat telah menyelenggarakan operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan.

Operasi penertiban digelar selama tiga hari dengan target operasi (TO) adalah para pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang sebelumnya melalui kegiatan Observasi dan Validasi telah diberikan peringatan untuk segera mengurus ISR mereka. Namun, sampai dengan pelaksanaan operasi mereka masih membandel dan belum juga mengurus ISR.

Dalam operasi itu, PPNS UPT Spektrum Frekuensi Radio Mataram telah menyita dan mengamankan beberapa barang bukti berupa radio komunikasi yang dalam penyelenggaraannya tidak dilengkapi ISR. Sebelum menyita, PPNS dan tim menyelesaikan beberapa admistrasi penyidikan diantaranya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Stasiun Radio, Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Serah Terima Barang Bukti serta beberapa admistrasi lainnya.

Guna memperkuat tindakan, UPT pun menggelar rapat evaluasi hasil penertiban yang dihadiri oleh Korwas PPNS POLDA NTB, Penyidik Polres Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil atas Barang Bukti yang telah disita.

Tim juga memberikan waktu selama dua minggu kepada para pemilik perangkat komunikasi untuk segera mengurus Izin Stasiun Radio (ISR), dan apabila sampai dengan limit waktu yang diberikan mereka tidak memenuhinya maka penyidik PPNS melanjutkan kasus itu ke proses penyidikan seperti yang dialami Hotel KB beserta direkturnya.

(Sumber/foto : IB. Agung Mahendrayana, UPT Monitor SFR Mataram)

Siaran Pers

SIARAN PERS NO.157/HM/KOMINFO/09/2017
13-09-2017

Pelantikan Pejabat Eselon II di Kementerian Kominfo

SIARAN PERS NO. 145/HM/KOMINFO/08/2017
30-08-2017

Kesinambungan Layanan Telekomunikasi yang Memanfaatkan Satelit Telkom-1

SIARAN PERS NO. 123/HM/KOMINFO/08/2017
15-08-2017

Sambut HUT RI Ke-72, Menkominfo Luncurkan Sistem Ticketing Aduan Konten

Seputar SDPPI

SDPPI Maksimalkan Pameran Manado untuk Sosialisasi Frekuensi
22-09-2017

Manado (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen...

Penguatan Laboratorium BBPPT Menuju Perangkat Hasil Uji Lebih Berkualitas
20-09-2017

Jakarta (SDPPI) - Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kementerian...

PPNS SDPPI Terima Penghargaan Polri
20-09-2017

Jakarta (SDPPI) - Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika