SIARAN PERS NO. 123/HM/KOMINFO/08/2017
Sambut HUT RI Ke-72, Menkominfo Luncurkan Sistem Ticketing Aduan Konten

15-08-2017

Siaran Pers No. 123/HM/KOMINFO/08/2017
Tanggal 15 Agustus 2017
Tentang
Sambut HUT RI Ke-72, Menkominfo Luncurkan Sistem Ticketing Aduan Konten

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, sore ini (15/8/2017) memulai sof launching sistem ticketing aduan konten sekaligus menutup Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) di Lapangan Anantakupa. “Hari ini kita mulai soft launching sistem ticketing aduan konten. Sistem ini berbeda dengan sebelumnya dimana terkadang saat mengadukan konten negative melalui situs terkadang aduan konten tersebut hilang,” ungkap Rudiantara.

Lebih lanjut Menkominfo menjelaskan bahwa dengan sistem ticketing ini kita menerapkan prinsip transparansi. Sehingga masyarakat yang mengadukan konten negative akan mengetahui proses pengaduannya sudah sampai dimana. Juga bisa mengetahui apakah proses aduannya sudah selesai atau belum. “Masyarakat berhak tahu sampai sejauh mana aduan konten tersebut diproses. Kita meminta partisipasi dam transparansi dari masyarakat. Kita harus merubah mindset untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” lanjut Chief RA.

Pemerintah sendiri memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang diterapkan adalah dua sisi yaitu Pertama, Pengendalian Sosial dan Budaya yaitu mendorong masyarakat semakin sadar dan memahami adanya konten negatif dan diberikan pemahaman dan cara bagaimana memperlakukan konten negatif melalui sosialisasi dan literasi oleh berbagai pihak baik oleh kalangan dari pemerintah, kalangan dari tokoh masyarakat dan kalangan dari para penggiat di masyarakat baik asosiasi, gerakan ataupun LSM. Dorongan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan bisa memilah informasi yang diterima.

Apabila informasi adalah negatif, maka masyarakat menjadi sadar untuk tidak menshare juga konten informasi negatif lainnya. Ini merupakan kegiatan yang mengedepankan Kontrol sosial dan budaya. Pendekatan ini yang terus didorong karena memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap masyarakat dalam memperhatikan konten di internet atau media sosial.

Kedua, Pengendalian melalui Sarana Teknologi Informasi dengan cara melakukan pemblokiran, penutupan atau penghapusan konten yang memang berpotensi tidak sesuai dengan norma luhur bangsa Indonesia, dinilai dapat menimbulkan konflik di mayarakat dan konten negatif lainnya berkenaan dengan perundang-undangan.

Tindakan kedua ini juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dan juga berbagai lembaga melalui pengaduan konten negatif. Pendekatan pengendalian secara teknologi ini sangat erat dengan koordinasi dengan penyelenggara jasa akses Internet (ISP) dan penyedia layanan aplikasi/konten.

Pelaksanaan penanganan konten negatif merupakan perwujukan dari apa yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam UU ITE terdapat Pasal-Pasal yang berisi Perbuatan Yang Dilarang (dilakukan terkait dengan Internet atau Siber), Kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi Informasi dengan baik, serta dalam kondisi tertentu apabia diperlukan pemutusan akses terkait dengan Pasal 40 ayat 2a pada UU No 11 Tahun 2016 yang memuat Revisi UU ITE.

Dalam pengelolaan penanganan konten negatif, dilakukan klasifikasi untuk kemudahan pengelolaannya,

1. Informasi/dokumen elektronik yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan

a. Pornografi/Pornografi Anak
b. Perjudian
c. Pemerasan
d. Penipuan
e. Kekerasan/Kekerasan Anak
f. Fitnah/Pencemaran Nama Baik
f. Pelanggaran Kekayaan Intelektual
h. Produk dengan Aturan Khusus
i. Provokasi SARA
j. Berita Bohong
k. Terorisme/Radikalisme
l. Informasi/Dokumen Elektronik Melanggar UU

2. Informasi/dokumen elektronik yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarkaat

a. Informasi/dokumen elektronik yang meresahkan masyarakat

b. Informasi/dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepantasan untuk ditampilkan di muka umum

3. Informasi elektronik/dokumen elektronik tertentu yang membuat dapat diaksesnya konten negatif yang terblokir (web proxy, open proxy, open browser dan lainnya).

Alamat Penyampaian Aduan Konten Negatif

Selama ini telah disediakan alamat pengaduan konten negatif. Masyarakat dapat menyampaikan aduan konten negatif kepada Kementerian Kominfo yang masuk melalui pengisian form:

Sistem Pengaduan Konten Internet Negatif Berbasis Ticketing

Selama ini sistem pengaduan konten internet negatif yang eksisting dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan institusi melalui formulir Trust+, email, whatsapp, telepon dan datang langsung untuk kemudian di lakukan verifikasi untuk rekomendasi penapisan atau tidak. Namun sitem eksisting ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya: (1) Sistem pemrosesan laporan masih manual; (2) Tidak ada informasi tindaklanjut laporan ke pelapor; (3) Belum ada standard estimasi waktu pemrosesan; (4) Belum ada standard formulir pelaporan dan formulir
surat permohonan penapisan dari institusi.

Untuk itu Kementerian Kominfo membuat sistem pengaduan konten internet negatif berbasis ticketing yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu:

a. Tahap Pelaporan

Pelaporan bersumber dari masyarakat dengan cara mendaftarkan diri pada situs aduankonten.id, mengunggah URL dan screenshot konten negatif, dan memberikan deskripsi alasan pelaporan.

b. Tahap Verifikasi

Ditahap verifikasi akan dianalisa laporan tersebut untuk menentukan apakah konten yang dilaporkan merupakan konten negatif. Jika termasuk konten negatif maka akan mendapatkan rekomendasi penapisan dari verifikator. Jika konten berkaitan dengan kewenangan instansi lain, maka konten akan diteruskan ke instansi tersebut untuk mendapatkan rekomendasi penapisan.

c. Tahap Persetujuan

Tahap persetujuan penapisan dibagi menjadi dua (1) Jika melalui website/aplikasi maka akan diinput ke dalam database balck list; (2) Apabila melalui pengaduan media sosial maka akan diberikan rekomendasi penapisan ke penyelenggaran medsos.

Dengan sistem ticketing ini, setiap aduan konten yang diterima akan diberikan nomor tiket. Dengan nomor tiket maka pemohon dapat mengecek status aduannya. Pada tahap awal sedang diselesaikan untuk sistem pengaduan ini berbasis web dan selanjutnya akan dikembangkan untk yang berbasis mobile. Sistem pengaduan konten negatif nantinya dapat diakses melalui alamat : http://aduankonten.id.

Jumlah Pengaduan Konten Negatif Yang Diterima

Kementerian Komindo selama periode 1 Januari s.d. akhir Juli 2017 telah menerima email pengaduan konten negatif. Jumlah email dan kategorinya adalah sebagai berikut :

KATEGORI

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

JUMLAH KATEGORI

SARA/Kebencian

5142

1650

561

467

1318

1051

403

10592

Pornografi

308

2148

2715

715

1159

1105

977

9127

Hoax

5070

658

111

102

278

286

127

6632

Perjudian

17

197

747

128

183

195

320

1787

Radikalisme/Terorisme

267

27

26

11

198

490

166

1185

Penipuan Online

80

334

87

87

172

368

235

1363

Obat-Obatan dan Kosmetik Ilegal

0

43

19

335

73

37

37

544

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

2

48

70

38

50

195

28

431

Investasi Ilegal

0

1

0

2

161

5

0

169

Kekerasan

2

5

20

11

8

37

6

89

Kekerasan/Pornografi Anak

1

1

7

12

2

3

1

27

Keamanan Internet (Malware/Virus/Phising)

0

5

4

23

7

7

3

49

Lain-Lain

79

91

48

41

65

40

74

438

Normalisasi

1

2

4

5

7

2

11

32

TOTAL

32465

Berdasarkan tabel aduan di atas, kategori SARA/Kebencian, pornografi dan Hoax menempati tiga urutan tertinggi pengaduan konten negatif. Konten SARA mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 aduan.

Jumlah Situs Konten Negatif Yang Diblokir

Sampai dengan akhir Juli 2017, Jumlah situs yang diblokir adalah sebagai berikut :

Bulan

kategori

Pornografi

SARA

Penipuan/Dagang Ilegal

Narkoba

Perjudian

Radikalisme

Kekerasan

Anak

Kemanan Internet

HKI

Normalisasi

Posisi sebelumnya (s.d. Des 2016)

8E+05

87

946

5

3796

88

0

3

4

175

302

Januari

619

36

34

51

31

1

166

30

Februari

356

20

244

19

102

6

Maret

993

3

40

139

2

1

2

April

745

5

127

177

9

1

6

4

Mei

822

7

52

138

1

2

3

Juni

1125

3

121

107

1

1

Juli

622

2

127

165

100

3

Jumlah

8E+05

163

1691

75

4655

199

0

3

10

348

351

Biro Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Siaran Pers

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Tentang K…

Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizina…

Siaran Pers No. 182/HM/KOMINFO/09/2017
02-10-2017

Pembukaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz dan Pita Frekuensi …

Seputar SDPPI

Tekan Gangguan Frekuensi Penerbangan, UPT Merauke Tertibkan Radio Nelayan
17-11-2017

Merauke (SDPPI) - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, yang merupakan...

SDPPI Sapa Warga Yogyakarta Melalui Pameran di Malioboro
16-11-2017

Yogyakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika hadir...

BBPPT Resmi Implementasikan Pembayaran Host to Host
14-11-2017

Bekasi (SDPPI) - Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) telah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika