UPT Mataram Sita 32 Perangkat Ilegal Dalam Operasi Pekan Terakhir Juli

31-07-2017

Penertiban perangkat Ilegal oleh PPNS UPT Mataram. Sebanyak 32 Perangkat Ilegal disita dalam operasi yang digelar pada pekan terakhir Juli

Mataram (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyita 32 unit perangkat telekomunikasi ilegal dalam operasi penertiban yang dilangsungkan pada pekan terakhir Juli 2017.

Operasi penertiban lima hari dari 24 hingga 28 Juli lalu itu dipimpin langsung oleh Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram Zainullah Manan dengan melibatkan aparat Polda serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam operasi itu, UPT Mataram telah menyegel dan menyita 32 unit perangkat telekomunikasi dari kurang lebih 11 perusahaan atau lembaga yang menggunakan radio komunikasi tanpa dilengkapi Izin Stasiun Radio (ISR).

Belasan perusahaan yang melanggar ketentuan dan perundang-undangan tersebut diketahui bergerak dalam bidang properti, rumah sakit, hotel, bahkan lembaga pendidikan. Terhadap para target operasi ini, UPT Mataram sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan hasil observasi, dan investigasi.

Anggota Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) juga tidak luput dari operasi penertiban ini. Tercatat dua stasiun RAPI serta satu stasiun ORARI diperiksa kelengkapan perizinannya, dengan satu stasiun RAPI di antaranya diberikan surat peringatan.

Peringatan disampaikan agar mereka kembali menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009, sedangkan dua stasiun lainnya (1 RAPI dan 1 ORARI) telah dilengkapi dengan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).

Sebelum operasi digelar, Kepala UPT Mataram Zainullah Manan memberikan arahan bahwa dalam melaksanakan penertiban hendaknya petugas tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, sopan, serta berkoordinasi solid antaranggota tim.

Berdasarkan prinsip praduga tak bersalah tersebut, bagi para pengguna radio komunikasi tanpa izin yang terjaring operasi, diberikan kesempatan selama 14 hari kerja sejak tindakan penertiban/penyitaan untuk segera mengurus atau mengajukan permohonan ISR.

“Bagi pengguna yang terjaring penertiban setelah 14 (empat belas) hari tidak mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) akan ditingkatkan prosesnya ke tingkat penyidikan sampai P.21 oleh PPNS UPT Mataram” terang Zainullah

Setelah operasi penertiban, UPT Mataram juga segera mengadakan rapat evaluasi hasil operasi dan penertiban yang diikuti seluruh anggota tim.

(foto/sumber : zainullah)

Siaran Pers

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Tentang K…

Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizina…

Siaran Pers No. 182/HM/KOMINFO/09/2017
02-10-2017

Pembukaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz dan Pita Frekuensi …

Seputar SDPPI

Tekan Gangguan Frekuensi Penerbangan, UPT Merauke Tertibkan Radio Nelayan
17-11-2017

Merauke (SDPPI) - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, yang merupakan...

SDPPI Sapa Warga Yogyakarta Melalui Pameran di Malioboro
16-11-2017

Yogyakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika hadir...

BBPPT Resmi Implementasikan Pembayaran Host to Host
14-11-2017

Bekasi (SDPPI) - Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) telah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika