WG2: Perlu Segera Dibentuk Forum Validasi Data

27-04-2017

Ketua WG 2, Jenny M. Lumingkewas (kiri) saat memimpin working Group2

Bandung (SDPPI) - Working Group (WG) 2, kelompok yang membahas peningkatan kualitas layanan perizinan dan validasi data dalam Lokakarya Ditjen SDPPI 2017, merekomendasikan perlunya segera dibentuk Forum Validasi Data ISR (Izin Stasiun Radio) dalam upaya penyempurnaan database dan perbaikan pelayanan kedepan.

Dalam pembahasan penyusunan rekomendasi lokakarya, Kamis pagi hingga siang, WG2 sepakat mengusulkan pembentukan forum itu disepakati dilaksanakan pada 15 Mei Jakarta.

Forum tersebut nantinya yang akan bertugas untuk menyusun rencana kerja validasi data secara komprehensif, termasuk membuat roadmap pelaksanaan validasi, monitoring dan evaluasi capaian validasi, hingga mengidentifikasi prosentase data valid dan non valid.

Mengenai waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaikan validasi data— yang mencakup setidaknya identitas pengguna frekuensi, alamat wajib bayar, lokasi alat atau perangkat dioperasikan, hingga status ISR-nya—, masih menjadi perdebatan meskipun ada usulan target 1 tahun.

Hal lain yang menjadi pokok pembahasan dalam WG2 antara lain mengenai perlunya penetapan tugas dan fungsi (fusi) Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait tugas-tugas tambahan terkait validasi data dan administrasi terkait sistem perizinan.

Sekditjen SDPPI Sadjan yang hadir dalam grup ini mengatakan bahwa penetapan atau revisi fusi UPT ini sejalan dengan usulan peningkatan peran UPT yang sedang diusulkan ke Kementerian PAN-RB dan minggu depan (minggu pertama Mei) akan difinalisasi.

“Terkait peningkatan peran UPT itu kita sedang membahas revisi Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 yang akan difinalisasi pekan depan,” kata Sadjan.

Sementara mengenai ketentuan mandatory bahwa pengoperasian perangkat frekuensi radio dibutuhkan SKOR (Sertifikat Kecakapan Operator Radio) tetap akan diberlakukan karena sesuai amanat dengan undang-undang.

Hanya saja, dalam peraturan menteri perlu disertakan atau ditambahkan sanksi bagi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga dibutuhkan revisi permen.

Sejumlah rekomendasi ini, selain beberapa lainnya, menurut Jenny Mien Lumingkewas selaku Ketua WG2 yang juga menjadi Kepala Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, akan disempurnakan oleh tim perumus yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat pleno rekomendasi Lokakarya SDPPI 2017.

(Sumber/Foto : hms, Setditjen SDPPI)

Siaran Pers

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Tentang K…

Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizina…

Siaran Pers No. 182/HM/KOMINFO/09/2017
02-10-2017

Pembukaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz dan Pita Frekuensi …

Seputar SDPPI

Tekan Gangguan Frekuensi Penerbangan, UPT Merauke Tertibkan Radio Nelayan
17-11-2017

Merauke (SDPPI) - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, yang merupakan...

SDPPI Sapa Warga Yogyakarta Melalui Pameran di Malioboro
16-11-2017

Yogyakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika hadir...

BBPPT Resmi Implementasikan Pembayaran Host to Host
14-11-2017

Bekasi (SDPPI) - Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) telah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika