Working Group 4 Usulkan Standar Komposisi PPNS

27-04-2017

Working Group 4 Lokakarya SDPPI 2017 bahas mengenai penertiban perangkat telekomunikasi

Bandung (SDPPI) - Working Group 4, kelompok yang membahas masalah penertiban perangkat telekomunikasi dalam Lokakarya Ditjen SDPPI 2017, merekomendasikan perlunya dibuat standar komposisi kebutuhan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) guna meningkatkan kinerja penerbitan perangkat telekomuniksi ilegal yang beredar di Indonesia.

Usulan itu disampaikan untuk mengatasi belum meratanya penyebaran PPNS pada tiap-tiap Balai Monitoring dan Loka di berbagai daerah, sementara peredaran alat dan perangkat telekomunikasi ilegal atau tak bersertifikasi masih marak, kata Ketua WG4 Subagyo saat membacakan rekomendasi, Kamis sore.

Selain perlunya standar komposisi PPNS, Subagyo yang juga Kepala Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika, menyampaikan beberapa rekomendasi lain dalam kaitan penertiban perangkat telekomunikasi ilegal.

Dengan masih maraknya peredaran perangkat telekomunikasi ilegal, Ditjen SDPPI perlu meningkatkan pengawasan peredarannya, sedangkan mengenai belum adanya landasan hukum yang kuat untuk UPT dalam penindakan perangkat ilegal, WG4 merekomendasikan perlunya percepatan proses revisi Permen Kominfo Nomor 03 /PER/M.KOMINFO/03/2011 yang kemudian diubah menjadi Permen Kominfo 10/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Mengenai masih terbatasnya saksi ahli dalam penertiban, kelompok ini merekomendasikan pemberdayaan PPNS yang ada, sementara untuk meningkatkan pengetahuan mereka diperlukan bimbingan teknis, termasuk mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Masalah lain yang diidentifikasi adalah belum semua satuan kerja saat ini memiliki ruang penyimpanan barang bukti sehingga segera diimplementasikan SOP enyimpanan Barang Bukti (Perdirjen Nomor 451 Tahun 2016).

Rekomendasi-rekomendasi lainnya yang disampaikan Subagyo termasuk perlunya bantuan hukum terhadap anggota PPNS Ditjen SDPPI untuk mendukung tugas-tugas mereka, kemudian perlunya peningkatan volume kegiatan sosialisasi bidang SDPPI terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam WG4 yang diketuai Subagyo, juga ada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Hasyim Flater sebagai wakil ketuanya, dengan koordinator materi Mohan Rifqo Virhani, Apul Robert Sitanggang, Iwan Purnama, dan Walujo Pambudi.

Lokakarya Ditjen SDPPI 2017 digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 sampai dengan 27 April 2017 dengan mengambil tema “Melalui Lokakarya Ditjen SDPPI 2017 Kita Tingkatkan Pengelolaan Spektrum, Pelayanan Publik, Infrastruktur, dan Penguatan Industri Dalam Negeri”.

(Sumber/Foto : hms, Setditjen SDPPI)

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 123/HM/KOMINFO/08/2017
15-08-2017

Sambut HUT RI Ke-72, Menkominfo Luncurkan Sistem Ticketing Aduan Konten

110/HM/KOMINFO/08/2017
09-08-2017

Penyelamatan Filing Satelit Palapa PAC-C 146E dan Palapa PAC-KU 146E

SIARAN PERS NO. 98/HM/KOMINFO/07/2017 TANGGAL 30 JULI 2017
30-07-2017

Pentingnya Operasi Penertiban Terhadap Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Seputar SDPPI

Big Data SDPPI Juga Dukung Implementasi 5G dan IoT
18-08-2017

Palembang (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika...

Penyelamatan Filing Satelit : Kerja Bersama Kementerian Kominfo dan Stakeholder
17-08-2017

Jakarta (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail,...

Monitoring di Pulau Rupat Temukan 45 Kanal Frekuensi Perlu Ditindaklanjuti Malaysia
16-08-2017

Dumai (SDPPI) - Dalam upaya harmonisasi penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika