Paperless  |   Email  |   Hubungi Kami  |   Sitemap  |   Switch to English English
SDPPI Tab Image
… …..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang.................… …..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang.......… …Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.… …Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

Sekretariat Direktorat Jenderal SDPPI

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

  • koordinasi dan penyusunan rencana, program anggaran, dan administrasi bantuan teknik luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  • koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  • koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  • koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  • pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal;
  • pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

  1. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  2. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
  3. Bagian Keuangan; dan
  4. Bagian Umum dan Organisasi.

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengolahan data, dan pengembangan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Bagian Penyusunan Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, rencana kerja, rencana kerja anggaran, serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
  3. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Bagian Penyusunan Program dan Laporan terdiri atas:

  1. Subbagian Pengolahan Data; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
  2. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, rencana kerja, rencana kerja anggaran, serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
  3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Bagian Hukum dan Kerja Sama

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pemberian bantuan dan advokasi hukum, serta administrasi kerja sama di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum dan pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  2. penyiapan bahan koordinasi, telaahan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
  3. penyiapan bahan koordinasi administrasi, pengelolaan, dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

  1. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
  2. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
  3. Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi, pengelolaan, dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
  2. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, dan perhitungan anggaran; dan
  3. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan, serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas:

  1. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan dan pemantauan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
  2. Subbagian Verifikasi; mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan, verifikasi, dan perhitungan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
  3. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta penyiapan bahan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Umum dan Organisasi

Bagian Umum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, penataan organisasi, dan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
  2. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga lingkungan direktorat jenderal; dan
  3. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, dan keprotokolan di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Umum dan Organisasi terdiri atas:

  1. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.
  2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, dan distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.
  3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, keprotokolan, persuratan, arsip, dan penggandaan di lingkungan direktorat jenderal.

Contact Center Kotak Pengaduan Pelayanan Publik Ijin Penggunaan Frekuensi Radio Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Uji Coba eLicensing Tahap 1 Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi SIAP: Sistem Informasi Pegawai Online
Siaran Pers
20-03-2014
Siaran Pers No. 28/PIH/KOMINFO/3/2013
16-03-2014
Siaran Pers No. 27/PIH/KOMINFO/3/2014
06-03-2014
Siaran Pers No. 25/PIH/KOMINFO/3/2014
Konsultasi Publik
Pengumuman
Seputar SDPPI
Kampanye Stop Korupsi