Paperless  |   Email  |   Hubungi Kami  |   Sitemap  |   Switch to English English
SDPPI Tab Image
… …..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang.................… …..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang.......… …Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.… …Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

Siaran Pers

09-05-2007
Siaran Pers No. 65/DJPT.1/KOMINFO/5/2007
Ditjen Postel Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Sofyan A. Djalil Serta Menyambut Selamat Datang dan Komited Sepenuhnya Dalam Mendukung Kepemimpinan Bapak Muhammad Nuh Sebagai Menteri Kominfo Yang Baru

Tepat jam 19.00 WIB beberapa jam yang lalu telah mulai berlangsung upacara serah terima jabatan Menteri Kominfo dari Bapak Sofyan A. Djalil kepada Bapak Muhammad Nuh selaku Menteri Kominfo yang baru. Acara yang berakhir jam 20.00 WIB di Gedung Depkominfo tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Budiono dan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Tosari Wijaya serta hampir seluruh pejabat Eselon I dan II Departemen Kominfo, anggota KPI dan para Direksi (yang mewakili) dari komunitas dan industri telekomunikasi, penyiaran dan media cetak Seusai serah terima dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Acara tersebut diselenggarakan mengingat mulai hari ini tanggal 9 Mei 2007 setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik beberapa Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri Yang Baru dalam Kabinet Indonesia Baru, maka Bapak Mohammad Nuh secara resmi telah menjadi Menteri Kominfo yang baru menggantikan Bapak Sofyan A. Djalil, yang mendapat tugas baru sebagai Menteri Negara BUMN. Kepada Bapak Sofyan A. Djalil, seluruh jajaran pimpinan dan staf Ditjen Postel sebagai bagian dari Departemen Kominfo mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya atas kepemimpinan, keteladanan, dedikasi, komitmen, kerja keras, inisiatif dan tanggung-jawabnya selama menjabat sebagai Menteri Kominfo. Dalam salah satu bagian sambutannya, Bapak Sofyan A. Djalil menyampaikan rasa bersyukurnya karena telah berhasil melewati masa-masa yang paling kritis di era kepemimpinannya di Departemen Kominfo. Beliau datang di Departemen Kominfo dengan niat yang konstruktif, dan meninggalkannyapun dengan kenangan yang sangat indah. Sedangkan Bapak Muhammad Nuh dalam salah satu sambutannya menyatakan, bahwa sesuai pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu memanggilnya, beliau akan komited untuk mengembangkan ICT untuk kepentingan pendidikan, kepentingan pemerintahan dan kepentingan komersial. Sambil menceritakan kisahnya sewaktu dipanggil di Cikeas, beliau dengan bahasa Jawa yang sangat halus mengatakan kesiapannya secara total dalam bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu.

Sebagai informasi, selama kepemimpinan Bapak Sofyan A. Djalil telah banyak bebijakan dan regulasi di bidang pos dan telekomunikasi yang telah dihasilkan serta juga yang sedang disusun finalisasi rancangannya (terhitung sejak bulan Mei 2005 Ditjen Postel bergabung dengan Departemen Kominfo dari yang semula di Departemen Perhubungan, dimana sejak tanggal 2 Juni 2005 jabatan Dirjen Postel mulai dijabat oleh Bapak Basuki Yusuf Iskandar hingga saat ini) adalah sebagai berikut:

  1. Periode Tahun 2005:
    1. Peraturan Pemerintah:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika .

    1. Peraturan Menteri Kominfo:
      1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/PER/M.KOMINFO/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.
      2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.
      3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Service Obligation.
      4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Kamunikasi Kabel Laut.
      5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
      6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Dan Badan Hukum.
      7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
      8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan.
      9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 21/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi.
      10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.
      11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
      12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi.
      13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER /M.KOMINFO/11/2005 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor km. 31 tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
    2. Surat Keputusan Bersama:
    1. Nota Kesepahaman Antar Menteri:

    Nota Kesepahaman Antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 339/M/KOMINFO/10/2005; NOMOR: 127 Tahun 2005; Nomor: 04/M-PDT/KB/X/2005 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal.

    1. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi:
      1. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 09/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Bluetooth.
      2. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 13/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Videophone PSTN.
      3. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 155/Dirjen/2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
      4. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 193/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link.
      5. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor 214/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Dan Daya Pancar Di Bawah 10 MW.
      6. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 264/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Customer Premises Equitment (CPE) Universal Mobile Telecommunication System-Time Divison Duplexing (UMTS-TDD).
      7. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 265/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Digital Terresterial L-Band Trasmitter Untuk Multichannel Multipoint Distribution System(MMDS).
      8. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 266/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Radio Maritim.
      9. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 267/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Jaringan Radio ( Radio Network ) Berbasis Universal Mobile Telecommunication System – Time Division Duplexing (UMTS-TDD).
      10. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 268/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Set Top Box Satelit Digital.
      11. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 250/Dirjen/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Untuk Interface Analog Perangkat Pelanggan Terhubung Ke Public Switched Telephone Network (PSTN).
  1. Periode Tahun 2006:
    1. Peraturan Presiden Republik Indonesia :

    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2006 tentang Pengesahan Seventh Additional Protokol Of The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia).

    1. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika:
      1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/KOMINFO/01/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.
      2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/KOMINFO/01/2006 Tentang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz .
      3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 04/PER/ KOMINFO/01/2006 Tentang Tata Cara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.
      4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/01/2006 Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.
      5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.
      6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Interkoneksi.
      7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal Dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap.
      8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.
      9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler.
      10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/03/2006 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000 ) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.
      11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.. 84 Tahun 2002 Tentang Kliring Trafik Telekomunikasi.
      12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.Kominfo/09/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19/ P/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negar Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
      13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
      14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/ PER/M.KOMINFO/11/2006 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan.
      15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 35/ PER/M.KOMINFO/11/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan.
      16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/ PER/M.KOMINFO/12/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13/Per/M.Kominfo/8/2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.
      17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 40/PER/M.KOMINFO/12/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
    2. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika:
      1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Seleksi Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) Pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
      2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Peluang Usaha Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Generasi Ketiga Dengan Cakupan Nasional.
      3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Penetapan Dokumen Lelang Dalam Rangka Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Imt-2000 Pada Pita Frekuensi 2,1 GHz.
      4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Harga Dasar (Reserve Price) Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz.
      5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Imt-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.
      6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/ KEP/M.KOMINFO/3/2006 tentang Besaran Tarif Izin Penggunaan Pita Frekuensi Radio Pada Pita 2,1 GHz Untuk Jaringan Bergerak Seluler.
      7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio Dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.
      8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 88/ KEP/M.KOMINFO/09/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoparima Mikroselindo.
      9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 181/ KEP/M.KOMINFO/02/2006 tentang Pengalokasi Kanal Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
    3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika:

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/SE/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penyampaian Data Pelanggan Dalam Rangka Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

    1. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi:
      1. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 42/Dirjen/2006 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Pernagkat Antena.
      2. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 43/Dirjen/2006 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Pernagkat Warung Telekomunikasi (Wartel) Akses Radio.
      3. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 44/Dirjen/2006 tentang Persyaratan Alat Dan Perangkat Telepon Tanpa Kabel (Cordless Telephone).
      4. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 73/Dirjen/2006 tentang Tatacara Penetapan Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25 % Atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Segmentasi Layanannya.
      5. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 121/Dirjen/2006 tentang Tatacara Evaluasi Dokuemen Penawaran Interkoneksi.
      6. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 141/Dirjen/2006 tentang Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25 % Atau Lebih Dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2006.
  1. Periode Tahun 2007:
    1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika:
      1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PER/M.KOMINFO/01/2007 Tentang Sewa Jaringan.
      2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :05/ PER/M.KOMINFO/03/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Pelayanan Universal.
      3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :11/ PER/M.KOMINFO/04/2007 Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.
      4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :15/ PER/M.KOMINFO/03/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8/Per/M.Kominfo/3/2007 Tentang Tatacara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
      5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :10/ PER/M.KOMINFO/03/2007 Tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi.
      6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :26/ PER/M.KOMINFO/05/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
    2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika:
  1. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pos dan Telekomunikasi yang dalam proses penyelesaian:
    1. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia :
      1. Rancangan Undang-Undang tentang Perposan.
      2. Rancangan Undang-Undang tentang Telekomunikasi.
    2. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
      1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
      2. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
      3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
      4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Rekaman Informasi.
      5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    3. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia:
      1. Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan The General Regulations Of Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia).
      2. Rancangan Peraturan Presiden Pengesahan Universal Postal Convention And Final Protocol, Letter Post Regulation And Parcel Post Regulation (Konvensi Pos Sedunia Dan Protokol Akhir, Peraturan Pelaksanaan Suratpos Dan Peraturan Pelaksanaan Paketpos).
    4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika:
      1. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Innformatika Tentang Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Dan Jasa Multimedia Pada Jaringan Bergerak Seluler.
      2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Sanksi Denda Terhadap Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
      3. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penataan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Akses Pita Lebar Berbasis Nirkabel (Broadband Wireless Access /BWA).
      4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor KM.10 Tahun 2005 Tentang Sertifikasi Alat Dan Perangakat Telekomunikasi.
      5. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.
      6. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Standar Wajib Kinerja Operasional Penyelenggaraan Jaringan Dan Jasa Telepon Bergerak Seluler.
      7. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Panduan Dan Evaluasi Dari Public Service Telepon Network/ Intergrated Service Digital Network (Pstn/Isdn) Menuju Next Generation Network (NGN).
      8. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh Dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel.
      9. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi.
      10. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Sub-Sub Bidang Pos.
      11. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Tatacara Pengawasan Dan Pengendalian.
      12. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Berbasis SMS dan MMS.
      13. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Roadmap Pembangunan Telekomunikasi Yang Terpadu Dengan Roadmap Telekomunikasi Internasional Dan Pengembangan SDM.
      14. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Penyediaan Call Center Untuk Menangani Pengaduan Terutama Menyangkut Pengaduan Konsumen Telekomunikasi.
      15. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Penetapan Definisi Kriteria Dan Mekanisme Evaluasi Produksi Dalam Negeri.
      16. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Persaingan Usaha Yang Sehat Dibidang Telekomunikasi.
      17. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Interkoneksi.
      18. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Tatacara Penetapan Tarif Awal Dan Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap.
      19. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler.
      20. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Tata Kerja Dan Tanggung Jawab Tim Pelaksanaan Fungsi Lembaga Sertifikasi.
    5. Rancangan Peraturan Diretur Jenderal Pos dan Telekomunikasi:
      1. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tentang Standar Giro Pos.
      2. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
      3. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tentang Prosedur Penanganan Gangguan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.
      4. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tentang Penerbitan Prangko.
      5. Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tentang Penetapan Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan.
      6. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tentang Tata Cara Evaluasi Usulan Jenis Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan Dan Data Perhitungan.
      7. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tentang Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
      8. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tentang Standar Wajib Kualitas Pelayanan Teleponi Dasar Untuk Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Jarak Jauh, Dan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Internasional.

Sedang program-program yang terselesaikan selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pembentukan BTIP (Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan) berdasarkan Permen Kominfo Nomor 35/PER/M.Kominfo/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
  2. Peningkatan status UPT Balai Pengujian Perangkat Telekomuniaksi menjadi Balai Besar serta Loka Banten, Pontianak dan Merauke menjadi Balai Monitoring Frekuensi Kelas II.
  3. Keberhasilan Indonesia untuk kembali menjadi salah satu anggota Dewan ITU pada Plenipotentiary Conference di Antalya, Turki tahun 2006.
  4. Pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio berdasarkan Peraturan Bersama Menkominfo dan Kepala BKN No. 09/PER/M.Kominfo/3/2007 dan No. 20A Tahun 2007 tentang Petujnjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekeunsi Radio dan Angka Kreditnya.
  5. SKTT (Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi). Sampai dengan Desember 2006, pelaksanaan SKTT sudah sampai pada tahap Uji Laik Operasi (Lanjutan), ULO ini merupakan kelanjutan dari ULO yang telah dilaksanakan sebelumnya. Saat ini pelaksana SKTT sedang melakukan perubahan kepemilikan saham, di mana operator telekomunikasi terlibat aktif dalam kepemilikan sahamnya. Proses due diligent sedang dilakukan para operator untuk mengetahui company valeu.. Setelah proses kepemilikan saham selesai, tahap berikutnya adalah menyempurnakan Kepmenhub. No. 84/2002.
  6. Pengawasan dan Penyelesaian Masalah Atas Kode Aksess SLJJ (lanjutan). Penyelenggara Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP-VoIP) yang selama ini menggunakan kode akses "01X" telah mengganti dengan kode akses ITKP "010XY" (di mana X dan Y adalah angka 0-9) sebelum 31 Desember 2006. Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri No. 6 tahun 2005 , kode akses SLJJ harus dapat dilaksanakan secara bertahap s/d. tahun 2010.
  7. Fixed Wireless Access (FWA). Dalam implementasi di lapangan telah ditemukan bahwa ketiga operator FWA (Telkom, Indosat dan Bakrie Telecom) telah melakukan pelanggaran berupa perlanggaran mobilitas (yang seharusnya hanya terbatas pada satu kode area-limited mobility). Pada tanggal 7 November 2006 BRTI mengeluarkan surat yang isinya berupa instruksi agar PT Telkom, PT Indosat, dan PT Bakrie Telecom untuk mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku dalam layanan FWA dan diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 1 Desember 2006 untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pelanggaran wilayah layanan. Ketentuan tersebut akhirnya dapat dipatuhi bersama.
  8. Interkoneksi (terkait dengan Evaluasi dan Penetapan DPI). PT Telkom, PT Indosat, dan PT Telkomsel yang ditetapkan sebagai penyelenggara dominant telah menyampaikan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) kepada BRTI.
  9. Sewa Jaringan. RPM pengaturan sirkit sewa telah dibahas bersama para operator telekomunikasi, baik oleh penyedia jaringan (yang mempunyai ijin Penyelenggara Jaringan Tertutup) dan pengguna jaringan dan sekarang telah dicantumkan di website untuk mendapatkan tanggapan dari publik.
  10. SMS Premium. Sepanjang tahun 2006, BRTI telah banyak menerima keluhan dan informasi terkait dengan layanan dari Content Provider yang bekerjasama dengan operator telekomunikasi. BRTI telah "menegur" dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara dan beberapa kali melakukan "blocking" kepada beberapa penyelenggara Content Provider melalui Operator seperti: PT Code Jawa dengan short number 9090 (layanan SMS Seleberiti), PT Infokom Elektrindo dengan short number 6288 (kuis interaktif berhadiah di TV yang disinyalir mengandung unsur judi), dan PT STAR dengan short number 9700 (yang ditemukenali bersifat normally open).
  11. Penyempurnaan Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Saat ini BRTIsedang dilakukan proses pengkajian dengan telah dibentuknya Tim Kajian Analisis Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Dikaitkan Dengan Perkembangan Konvergensi Telematika. BRTI menemukenali hal-hal pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 serta jabaran pengatuannya (PP, Permen dan KM) yang kurang mendukung perkembangan bisnis telekomunikasi saat ini. Pengaturan pada Undang Undang Nomor 36/1999 masih berdasarkan kepada teleponi dasar berbasis circuit switches, padahal bisnis telekomunikasi tidak hanya teleponi dasar, tetapi messaging (SMS dan MMS), data, video, games, inter-active telah menjadi bagian dari telekomunikasi. Telah diselesaikan White Paper Kajian Akademik Perubahan Undang-undang No. 36/1999 untuk diadakan konsultasi publik.
  12. Pengawasan implementasi persaingan di sektor telekomunikasi. Selama tahun 2006 BRTI telah menemukan sejumlah perilaku para operator maupun lembaga pemerintah yang berpotensi menghambat persaingan usaha di industri telekomunikasi. Misalnya antaralain: kesulitan melakukan interkoneksi yang dilakukan kepada operator incumbent terhadap sejumlah operator. Di samping itu, hubungan bisnis antara TELKOM dan Warung Telkom menghambat pelanggan untuk bebas memilih operator yang melayani hubungan internasional. Selain itu peraturan daerah yang mengharuskan satu menara harus menampung minimal 3 (tiga) operator selular dapat berpotensi menghambat persaingan. Hal ini mengingat sulitnya untuk "mengumpulkan" tiga operator yang akan menggunakan satu menara, sedangkan satu operator incumbent bersama dengan 2 (dua) anak perusahaannya dapat langsung membangun menara.
  13. Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Pos (PSO) 2005 – 2006. Dana PSO dari Pemerintah diberikan kepada PT. Pos Indonesia.
  14. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Berbasis IMT-2000 (layanan 3G), dikenakan BHP pita. Melalui seleksi, terpilih Telkomsel, Excelcomindo Pratama, dan Indosat sebagai penyelenggara layanan berbasis IMT-2000 dengan perolehan PNBP tahun 2006 sebesar Rp. 1.292 Triliun dari up-front fee dan annual fee berdasarkan hasil lelang. Hutchison dan NTS sebagai price taker membayar masing-masing di tahun 2006 Rp. 32 Miliar . Setiap tahun penyelenggara IMT-2000 rata-rata membayar Rp. 160 Miliar. Primasel (dan WIN) ditetapkan sebagai penyelenggara selular CDMA 1900 MHz dan wajib membayar BHP Pita Rp. 80 Milyar (menggunakan setengah dari blok pita IMT-2000) dimulai sejak tahun 2008.

Sedangkan sejumlah "pekerjaan rumah" yang masih sangat segera harus diselesaikan adalah sebagai berikut:

  1. Pelelangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO melalui Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO. Sejauh ini persiapan-persiapan yang sudah diselesaikan adalah: Penetapan PM No 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal; Penetapan KM No 145/KEP/M.KOMIFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi; Laporan Konsultan Perencana untuk Rekomendasi Penentuan Besaran Pembiayaan Unit per Desa per Bulan, Tata Cara Pelelangan dan Kategorisasi/Pengelompokkan wilayah KPU/USO; Penyusunan Buku Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) ; Proses Finalisasi Dokumen Pengadaan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO; Proses Penyusunan RKM Dokumen Pengadaan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO (Menunggu Finalisasi Dokumen Pengadaan); Proses Finalisasi Panitia Lelang Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi KPU/USO; Proses Penyusunan Surat Ijin MENKOMINFO tentang Pelaksanaan Pelelangan Jasa Akses Telekomunikasi KPU/USO (Menungu Finalisasi Dokumen, Keputusan Menkominfo tentang Dokumen Pelelangan).
  2. Program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi. Penelitian ini diharapkan menghasilkan produk telekomunikasi dalam negeri.
  3. Penyusunan 5 Rancangan Peraturan Standar Wajib Kualitas Pelayanan Jasa-Jasa Telekomunikasi ( Standar Wajib Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggaraan Jaringan Tetap SLJJ, dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap SLI, Standar Wajib Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Telepon Bergerak Selular , S tandar Wajib Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Telepon Bergerak Satelit ; Standar Kualitas Pelayanan untuk penyelenggaraan Internet: dial up , leased line , dan broadband ; serta S tandar Wajib Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Broadband Wireless Access.
  4. Penyusunan program Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastrcture (ID-SIRTII, yang merupakan program yang akan dilaksanakan untuk upaya pencegahan dan penyimpanan bukti digital terhadap gangguan/keamanan internet ).
  5. Program Electronic Numbering Mapping (ENUM) merupakan program untuk persiapan menerapan ENUM untuk translasi komunikasi PSTN/Mobile dengan IP Network. Perangkat ujicoba (server) telah dipasang di Indonesia Internet Exchange (IIX) – APJII. Sebagian besar operator telekomunikasi (PSTN/Mobile) dan 32 ISP telah menyatakan bersedia ikut serta.
  6. Program menuju implementasi Next Generation Network (NGN). Telah dilakukan kajian tentang migrasi NGN khususnya persiapan yang diperlukan bagi regulator. Telah diperoleh kesepakatan bersama Stakeholder (Bali Declaration) untuk menyusun roadmap industri/infrastruktur menuju NGN.
  7. Kelanjutan validasi program registrasi kartu pra bayar (selular dan FWA).
  8. Pembangunan Jaringan Serat Optik Nasional Palapa Ring. Palapa Ring dibagi dalam 2 tahap: Tahap I Indonesia Bagian Timur (IBT) dan Tahap II Indonesia Bagian Barat (IBB). Untuk Tahap I (IBT); berupa perumusan model bisnis IBT sudah tahap finalisasi, pembentukan konsorsium à target akhir Mei 2007, dan 6 perusahaan sudah komitmen bergabung dalam konsorsium IBT. Sedangkan untuk Tahap II (IBB) berupa penyusunan model bisnis IBB lebih kompleks karena masalah infrastrukturexisting dan isu legacy . Penyusunan kajian model bisnis dibantu konsultan World Bank. Sampai dengan saat ini (terhitung sampai dengan hasil pertemuan Dirjen Postel dengan para calon anggota konsorsium pada tanggal 9 Mei 2007 di Ditjen Postel, para calon konsorsium itu adalah terdiri dari PT Telkom (termasuk PT Telkomsel belum komit besaran prosentase, namun diperkirakan komited terhadap sisa prosentasi yang ditawarkan pada konsorsium tersebut), PT Indosat (prosentase yang ditawarkan adalah 10%), PT Excelcomindo Pratama (10%), PT Bakrie Telecom (10%), PT Infokom Elektrindo (termasuk Mobile-8 sebesar 5%), PT Nusantara Ekaprana Teknogunakelola (10-33%), PT Powertek Utama Internusa (representasi Linbrooke Worldwide Ltd sebesar 10%).
  9. Pemutakhiran Fundamental Technical Plan (FTP) 2000. Pekerjaan ini untuk mengantisipasi perkembangan teknologi Next Generation Networks/NG. Pemutakhiran FTP 2000 dibagi menjadi 2 tahap: Tahap I (TA 2007): Pengaturan/Pemutakhiran Penomoran Nasional dan Tahap II (TA 2008): Penyesuaian rencana teknis lainnya yaitu : interkoneksi, pembebanan, routing, transmisi, pensinyalan, switching, sinkronisasi, keamanan dan ketersedian jaringan, akses penyelenggaraan jaringan, manajemen jaringan dan NGN.
  10. Perhitungan ulang biaya interkoneksi Tahun 2007. Implementasi regulasi sewa j aringan kepada operator dominan maupun non dominan .
  11. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri t entang Tata Cara Perhitungan Tarif STBS.
  12. Pembukaan peluang usaha di bidang telekomunikasi.
  13. Revisi PP No. 52 Tahun 2000.
  14. Penyelesaian status filling satelit orbit Indonesia, dimana beberapa filing slot orbit lain sedang dalam tahap klarifikasi dan penyelesaian dengan ITU
  15. Penyelesaian Perundang-undangan tentang Perposan. Penyelesaian naskah akademis disesuaikan dengan dinamika yang terus tumbuh dan berkembang di lingkup interna/eksternal, nasional, dan internasional.
  16. Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Pos (PSO) 2007.
  17. Penetapan Penyelenggara BWA pita 2.3 GHz. Penataan pita frekuensi 2.3 GHz selebar 90 MHz. Pita 15 MHz (1 blok) dialokasikan untuk USO. Diprioritaskan menggunakan alat produksi dalam negeri.
  18. Penyelenggara BWA selain pita 2.3 GHz.
  19. Penyesuaian ISR Satelit. sedang dalam proses pendaftaran para pengguna satelit asing maupun penyelenggara satelit Indonesia . Telah dikirim permintaan pernyataan resiprokal dari administrasi negara asal satelit asing. Telah dilakukan konsultasi publik melalui workshop, pemberitahuan melalui media internet, pengumuman peringatan melalui koran Kompas . Status yang mendaftar sudah dipublikasikan melalui website Postel.go.id.
  20. Penyesuaian ISR Penyiaran. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk pelaksanaan UU 32/2002 tentang Penyiaran. Depkominfo (Ditjen SKDI) sudah mempersiapkan proses pelaksanaan penyesuaian izin bagi Lembaga Penyiaran eksisting. Depkominfo dan KPI sedang mempersiapkan proses pelaksanaan penetapan izin penyelenggaraan Lembaga Penyiaran (eksisting dan yang baru)
  21. Penataan Frekuensi pada pita UHF (438 – 470 MHz) berdasarkan SKB antara Dirjen Postel dan Dirjen KuatHan-Dephankam Oktober 2005. Secara bertahap diawali dengan penetapan alokasi khusus (438-450, 457.5-460, 467.5-470 MHz) untuk keperluan pertahanan keamanan. Proses pemindahan pengguna eksisting non Hankam telah dilakukan secara bertahap. Pembebasan secara bertahap pita frekuensi 450 – 457.5 dan 460 – 467.5 MHz untuk keperluan selular CDMA-450
  22. Pembersihan pita di bawah 3 GHz dari penggunaan microwave link. Program realokasi harus dilaksanakan sebagai bagian dari pembersihan pita frekuensi yang saat ini digunakan untuk keperluan penyelenggaran telekomunikasi.
  23. Penetapan BHP Frekuensi berdasarkan pita. Sedang dipersiapkan suatu penyusunan perhitungan skema tarif PNBP frekuensi berdasarkan pita.
  24. Penetapan unified access license. Sudah dimulai proses kebijakan melalui "benchmarking (workshop)".
  25. Optimalisasi penggunaan frekuensi. Pelaksanaan penertiban terhadap penggunaan stasiun radio untuk keperluan selular.
  26. Peningkatan pelayanan perizinan (ISO-9001:2000), dimana penerbitan ISR sudah dapat dilaksanakan maksimum 45 hari.

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 0811898504


« Artikel SebelumnyaArtikel Berikutnya »

Contact Center Uji Coba eLicensing Tahap 1 Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi SIAP: Sistem Informasi Pegawai Online
Siaran Pers
Konsultasi Publik
Pengumuman
Seputar SDPPI
Kampanye Stop Korupsi