Paperless  |   Email  |   Hubungi Kami  |   Sitemap  |   Switch to English English
SDPPI Tab Image
… …..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang.................… …..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang.......… …Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.… …Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

Siaran Pers

02-01-2012
Siaran Pers No. 1/PIH/Kominfo/1/2012
Catatan Strategis dan Prestasi Kementerian Kominfo Sepanjang Tahun 2011
Sumber ilustrasi: www.bisnis-kti.com/show_ image_ NpAdvMainFea.php?filename =/2011/12/desa -informas

(Jakarta, 2 Januari 2012). Tahun 2011 baru saja berlalu, dan kini sudah berada di awal tahun 2012. Searah dengan itu, dalam Siaran Pers ini, Kementerian Kominfo menyampaikan paparan mengenai prestasi kinerja Kementerian Kominfo selama tahun 2011 dan berikut dengan sejumlah kendala dan tantangan yang ada. Siaran Pers ini memang sengaja dipublikasikan tepat di awal tahun 2012, karena untuk dapat secara komprehensif merefleksikan gambaran utuh sepanjang tahun 2011 dan harapannya di tahun 2012.

Adapun rinciannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

  1. Bidang regulasi:
    1. Kementerian Kominfo sebagai bagian dari unsur pemerintah (dengan leading sector adalah Bank Indonesia) dalam pembahasan dengan DPR-RI telah berhasil mendorong DPR-RI pada tanggal 22 Pebruari 2011 bagi pengesahan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
    2. Setelah cukup lama dibahas internal dan ekternal, Kementerian Kominfo masih memfinalisasi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Posisi saat ini, terhadap RUU tersebut akan segera dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
    3. Sebagai komitmen sejak akhir tahun 2009, Kementerian Kominfo masih membahas dan memfinalisasi revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Saat ini sedang menunggu proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
    4. RPP Penyelenggaraan ITE (RPP amanat UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE) sudah diharmonisasi pada tanggal 14 Juli 2011 di Kementerian Hukum dan HAM dan terdapat beberapa usulan penyempurnaan dari pemangku kepentingan. Usulan-usulan tersebut sudah diakomodir dalam RPP tersebut untuk selanjutnya segera dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM bagi proses selanjutnya.
    5. Penyusunan RPP Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos masih pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
    6. Sejumlah Peraturan Menteri Kominfo yang telah disahkan adalah sebagai berikut:
      1. Peraturan Menteri Kominfo No. 1/PER/M.KOMINFO/2/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 Tentang Penetapan BRTI.
      2. Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/232011 tentang Peraturan Tentang Sertifikasi Radio Elektronika Dan Operator Radio.
      3. Peraturan Menteri Kominfo No. 3/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
      4. Peraturan Menteri Kominfo No. 4/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
      5. Peraturan Menteri Kominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Museum Penerangan.
      6. Peraturan Menteri Kominfo No. 6/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Monumen Pers Nasional.
      7. Peraturan Menteri Kominfo No. 7/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
      8. Peraturan Menteri Kominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta.
      9. Peraturan Menteri Kominfo No. 9/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
      10. Peraturan Menteri Kominfo No. 10/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
      11. Peraturan Menteri Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.
      12. Peraturan Menteri Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers.
      13. Peraturan Menteri Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/4/2011 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik.
      14. Peraturan Menteri Kominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/6/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Kominfo Yang Mengatur Materi Muatan.
      15. Peraturan Menteri Kominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/6/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap.
      16. Peraturan Menteri Kominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara, Keuangan dan Fasilitas Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
      17. Peraturan Menteri Kominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/9/2011 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio.
      18. Peraturan Menteri Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/9/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Pelayanan Pita Lebar Nirkabel Berbasis Netral Teknologi.
      19. Peraturan Menteri Kominfo No. 20/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.
      20. Peraturan Menteri Kominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund).
      21. Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran televisi Digital teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar(Free to Air).
      22. Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial.
      23. Peraturan Menteri Kominfo No. 24/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan No. 26/PER/M.KOMINFO/05/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan.
  2. Rincian target dan realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tahun 2011 (terhitung untuk tanggal 23 Desember untuk Ditjen SDPPI dan 14 Desember untuk Ditjen PPI) adalah sebagai berikut:

No.

Jenis Pendapatan

Target 2011

Realisasi (Rp)

%

I.

Ditjen SDPPI (posisi 23 Des 2011)

8.512.145.078.046

8.806.822.517.251

103,50

a.

BHP Frekuensi

8.461.222.697.673

8.742.363.355.106

103,32

b.

Biaya Sertifikasi

50.000.500.000

63.388.186.073

126,78

c.

Uang Pendidikan (REOR)

258.125.000

68.700.000

26,62

d.

IAR (KRAP)

560.000.000

1.080.722.500

192,99

e.

Sewa Rumah Dinas

90.000.000

71.309.081

79,23

f.

Lain-Lain

13.755.373

2.751.223.991

20.001,1

II.

Ditjen PPI (posisi 14 Des 2011)

2.178.817.313.708

2.221.967.417.431

101,98

a.

BHP Telekomunikasi

589.810.355.061

598.698.038.758

101,51

b.

Penyelenggaraan Penyiaran

4.796.471.000

9.580.776.462

199,75

c.

Jasa Titipan

27.000.000

59.000.000

218,52

d.

KPPU/USO & Jasa Perbankan

1.584.183.487.647

1.613.629.602.211

101,86

TOTAL

10.700.625.933.806

11.028.789.934.682

103,07

  1. Tingkat capaian pelaksanaan USO:

No.

Indikator

Target

2011

Target

2014

Capaian 2011

Keterangan

1.

Desa di wilayah non komersial yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia).

100%

100%

91%

2.

Desa di wilayah non komersial yang dilayani akses internet.

20%

80%

Desa pinter (100 desa/76%) dari 131 desa; PLIK (5.330 kecamatan dari 5.748/93%).

3.

Ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik.

30%

100%

65% (323 kab/kota dari total 497 kab/kota).

Dibangun oleh PT Telkom s/d 2014 untuk membangun koneksi 420 kab/kota (85%).

4.

Ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband.

30%

75%

65% (323 kab/kota dari total 497 kab/kota).

Dibangun oleh PT Telkom s/d 2014 untuk membangun koneksi 420 kab/kota (85%).

5.

Ibukota provinsi yang memiliki national internet exchange.

30%

75%

8 provinsi (24%)

6.

Prosentase 4 ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange.

30%

50%

Penyusunan tender IIX di 4 provinsi.

7.

Jumlah desa informasi yang dilengkapi radio komunitas.

76 desa

500 desa

80 desa (105%).

  1. Data jumlah permohonan lembaga penyiaran televisi dan radio hingga tanggal 30 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

No.

Jenis Lembaga Penyiaran Televisi

Jumlah Pemohon

Yang Sudah Disetujui (IPP Prinsip dan IPP Tetap)

1.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

24

12

2.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

672

312

3.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)

38

11

4.

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

212

124

Jumlah Pemohon

946

459

No.

Jenis Lembaga Penyiaran Radio

Jumlah Pemohon

Yang Sudah Disetujui (IPP Prinsip dan IPP Tetap)

1.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

2209

1305

2.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)

681

63

Jumlah Pemohon

2890

1368

  1. Untuk standarisasi, telah diterbitkan sebanyak 5.009 sertifikat (hingga pertengahan Desember 2011). Akan halnya peraturan standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang telah ditetapkan adalah: 1). Perdirjen No. 55/DIRJEN/2011 tentang Tata Cara Penilaian QoS Jasa Teleponi Dasar); 2). Perdirjen No. 138/DIRJEN/2011 tentang MSAG; 3). Peraturan Menteri Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/4/2011 tentang Standar Kualitas Layanan Jasa ITKP; 4). Perdirjen No. 201/DIRJEN/2011 tentang Encoder IPTV; 5). Perdirjen No. 200/DIRJEN/2011 tentang IRD; 6). Perdirjen No. 201/DIRJEN/2011 tentang STB IPTV; 7). Perdirjen No. 195/DIRJEN/2011 tentang Video Conference. Sedangkan dukungan penelitian produk telekomunikasi oleh Ditjen SDPPI untuk membuat pra prototipe produk mobile BWA yang terdiri dari 4 sub sistem perangkat adalah sebagai berikut: 1). Pengembangan software LTE dan m-Wimax dengan target akhir Pra Prototype Software LTE / m-Wimax 16e – 16m, yang dikerjakan oleh tim dari ITB; 2). Baseband Processing dan Digital Front End dengan target akhir Pra Prototype Chip Baseband m-Wimax/LTE, yang dikerjakan oleh tim dari ITB; 3). Pengembangan Antena m-BWA dengan target akhir Antena MIMO, yang dikerjakan oleh tim dari UI; dan 4). RF Module Mobile Broadband dengan target akhir RF-Module, yang dikerjakan oleh tim dari LIPI.
  2. Dalam pengembangan e-Business, telah dibangun Model Pusat Komunitas Kreatif yaitu di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lamongan. Sedangkan layanan e-Business bagi komunitas UKM, yaitu berupa pembuatan aplikasi model supply chain untuk e-UKM, model interoperabilitas dan interkonektivitas common platform e–commerce, dan aplikasi sistem portal dan fasilitas infrastruktur common platform e-commerce dan aplikasi sistem e-payment engine.
  3. Dalam pengembangan sistem keamanan informasi, sebanyak 49 instansi telah menggunakan aplikasi informasi yang berguna untuk menentukantingkat kematangan penerapan tata kelola keamanan informasi. Mereka itu adalah:
    1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
    2. Kementerian Lingkungan Hidup.
    3. Kementerian Kominfo.
    4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
    5. Kementerian Pekerjaan Umum.
    6. Kementerian Perdagangan.
    7. Kementerian Perhubungan.
    8. Kementerian Perindustrian.
    9. Kementerian PPN / BAPPENAS.
    10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    11. Sekretariat Negara.
    12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
    13. BATAN.
    14. BAKOSURTANAL.
    15. BMKG.
    16. BPPT.
    17. Mabes TNI.
    18. Mahkamah Agung.
    19. Arsip Nasional RI.
    20. MPR RI.
    21. TVRI.

  1. Sampai dengan Desember 2011 telah terdaftar sebanyak 4.606 vendor dan 10 instansi pemerintah pengguna sistem SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah) dengan total paket pengadaan sebanyak 2.125 paket yang bernilai lebih dari Rp 16,7 trilyun. Sistem tersebut telah menyesuaikan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  2. Dalam upaya mendorong lembaga-lembaga / badan publik lain untuk membentuk PPID, Kementerian Kominfo telah mendorong dan memfasilitasi hingga terbentuknya sebanyak puluhan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di seluruh Indonesia. Hingga 27 Desember 2011, PPID yang dibentuk di 113 badan publik adalah sebagai berikut:

No.

Lembaga

Jumlah

Telah Membentuk PPID

Prosentase

1.

Kementerian

34

22

64,71%

2.

Lembaga Negara Non Kementerian

129

29

22,48%

3.

Provinsi

33

12

36,36%

4.

Kabupaten

398

40

10,05%

5.

Kota

93

10

10,75%

687

113

16,45%

Sedangkan Komisi Informasi Publik di daerah yang sudah terbentuk adalah di:

  1. Jawa Tengah.
  2. Jawa Timur.
  3. Kepulauan Riau.
  4. Gorontalo.
  5. Lampung.
  6. Banten.
  7. Sulawesi Selatan.
  8. Jawa Barat.
  9. Sumatera Selatan.
  10. Kalimantan Tengah.
  11. DKI Jakarta.
  12. DIY.
  1. Telah dilakukan pemberian bantuan pembangunan media center di 15 lokasi di beberapa daerah di Indonesia. Dan juga penguatan (tambahan bantuan) media center di 20 lokasi yang lain.
  2. Sepanjang tahun 2011, Kementerian Kominfo telah memberikan bea siswa S2 sebanyak 211 orang dengan rincian S2 di dalam negeri di bidang chief information officer dan ilmu komunikasi di UGM, UI, ITB, ITS dan UNP kepada 159 orang, dan untuk yang keluar negeri di bidang TIK program S2 sebanyak 52 orang di Belanda, Jerman, Hongkong, Korea Selatan dan Australia.
  3. Setelahcukup lamasempat menimbulkanpolemik sejumlah pihakmeskipun tidak ada maksud Kementerian Kominfo untuk terlalu kaku pada kebijakannya, pada akhirnya Kementerian Kominfo pada tanggal 24 Agustus 2011 telah menetapkan keputusan strategis yang terkait dengan kelanjutan penggelaran layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband) atau Jaringan Tetap Lokal BerbasisPacket Switchedyang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel. Keputusan penting yang telah diambil pada rapat di tanggal tersebut adalah:
    1. Kepada para penyelenggara BWA hasil seleksi/lelang tahun 2009 tersebut diberikan pilihan (bukan paksaan) sebagai berikut: Opsi 1, untuk tetap menggunakan tehnologi sesuai Dokumen Seleksi tahun 2009, dengan nilai BHP IPSFR Tahunan sesuai hasil seleksi lelang tahun 2009, atau Opsi 2, yaitu untuk menggunakan tehnologi BWA lainnya dengan konsekuensi wajib menerima nilai BHP IPSFR dari penyesuaian nilai harga seleksi lelang tahun 2009.
    2. Pertemuan tersebut tidak memberikan opsi tawar-menawar nilai BHP IPSFR Tahunan, karena pilihannya hanyatake it or leave itdan hal tersebut merupakan murni keputusan dari penyelenggara BWA.
    3. Pada perkembangan berikutnya, 4 penyelenggara BWA yang memilih Opsi 2 berikut konsekuensi penambahan harga BHP IPSFR, dan 1 penyelenggara BWA yang menyatakan akan tetap dengan Opsi 1 dengan berbagai pertimbangan yang ada.
    4. Pada tahap berikutnya, dalam Menteri Kominfo pada tanggal 14 September 2011 telah menetapkanPeraturan Menteri Kominfo No. 19/PERJM.KOMINF0/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi,yang kemudian diikuti dengan penetapanPeraturan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika No. 213/DIRJEN/2011 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHzpada tanggal 26 Oktober 2011.
  1. Khusus untuk kelanjutan persiapan menjelang era digitalisasi penyiaran, selama tahun 2011, Kementerian Kominfo telah menetapkan Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) tertanggal 22 November 2011 dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial, tertanggal 22 November 2011. Selanjutnya Kementerian Kominfo pada tanggal 26 s/d. 30 Desember 2011 mengadakan konsultasi publik atau uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Indonesia dan juga Rancangan Keputusan Menteri Kominfo tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).
  2. Sedangkan mengenai penataan kanal frekuensi radio untuk layanan 3G, Kementerian Kominfo dan BRTI beserta beberapa penyelenggara telekomunikasi, pada tanggal 6 Desember 2011 telah menyepakati mekanisme penyelesaian sebagai berikut:
    1. Diputuskan untuk melakukan optimalisasi blok 11 dan 12, yang dilakukan melalui proses seleksi / evaluasi untuk menentukan penyelenggara telekomunikasi layanan 3G yang nantinya berhak untuk mendapatkan alokasi blok 11 dan 12.
    2. Khusus untuk blok 2 dan blok 6 yang semula kosong atau belum ada yang dialokasikan, kemudian dikukuhkan keputusannya melalui Keputusan Menteri Kominfo No. 636/KEP/M.KOMINFO/12/2011 yang mengatur mengenai penetapan alokasi tambahan blok pita frekuensi radio untuk NTS dan HCPT.
    3. Dengan demikian, alokasi ketika masa transisi saat ini adalah sebagai berikut: untuk uplink urutan alokasinya adalah sebagai berikut: blok 1 (telah dialokasikan untuk HCPT); blok 2 (NTS); blok 3 (NTS); blok 4 (Telkomsel), blok 5 (Telkomsel); blok 6 (HCPT); blok 7 (Indosat); blok 8 (Indosat); blok 9 (XL Axiata); blok 10 (XL Axiata); blok 11 (kosong/belum ada yang dialokasikan); dan blok 12 (kosong/belum ada yang dialokasikan). Demikian pula untuk downlink (sebagai pasangannya) urutan alokasinya adalah sebagai berikut: blok 1 (telah dialokasikan untuk HCPT); blok 2 (NTS); blok 3 (NTS); blok 4 (Telkomsel), blok 5 (Telkomsel); blok 6 (HCPT); blok 7 (Indosat); blok 8 (Indosat); blok 9 (XL Axiata); blok 10 (XL Axiata); blok 11 (kosong/belum ada yang dialokasikan); dan blok 12 (kosong/belum ada yang dialokasikan).
    4. Tahapan optimalisasi blok 11 dan blok 12 dilakukan paling lambat akhir kuartal pertama tahun 2012, dan kemudian dilanjutkan dengan penataan menyeluruh yang mencakup rentang frekuensi radio blok 1 s/d. blok 12 yaitu 1920 – 1980 MHz (uplink) berpasangan dengan 2110 – 2170 MHz (downlink), dengan tujuan utama adalah agar setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2.1 GHz mendapatkan alokasi blok-blok yang bersebelahan (contiguous).
    5. Adapun mengenai rencana seleksi / evaluasi yang akan diadakan dalam waktu dekat ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Menteri Kominfo dan Peraturan Menteri Kominfo yang khusus mengatur masalah peluang usaha dan atau yang berkaitan dengan tata cara seleksi / evaluasinya sebagai dasar hukum untuk mengadakan proses seleksi / evaluasi.
  3. Beberapa nota kesepahaman dan atau setingkat hasil kesepakatan yang telah ditanda-tangani di sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:
    1. MoU/Agreement RI – Korea Utara.
    2. MoU PT. Pos Indonesia dengan Pos Iran.
    3. MoU antar Balitbang Kominfo dengan ETRI (Electronic and Telecommunication Research Institute).
    4. MoU antara Balitbang SDM dengan PT. Huawei.
    5. Agreed Minutes WLTF (Agreed Level Task Force) ke-1 antara RI – Korea di Bali.
    6. Agreed Minutes WLTF (Agreed Level Task Force) ke-2 antara RI – Korea di Seoul.
    7. Agreed Minutes Trilateral Indonesia-Malaysia-Singapura di bidang Spektrum Frekuensi Perbatasan di Johor Baharu Malaysia.
    8. Agreed Minutes di bidang Spektrum Frekuensi Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini di Batam Indonesia.
    9. Agreed Minutes JCC (Joint Communication Committee) RI – Malaysia di bidang Spektrum Frekuensi Perbatasan di Bandung.
    10. Agreed Minutes BCCM (Border Communication Committee Meeting) RI –Singapura di bidang Spektrum Frekuensi Perbatasan di Singapura.
    11. Agreed Minutes ICJC (Information and Communication Joint Committee) RI – Singapura di Singapura.
    12. Summary Records of Satellite Coordination Meeting antara Indonesia dan Malaysia di Trengganu, Malaysia.
    13. Summary Records of the 5 th Satellite Coordination Meeting antara Indonesia dan Korea Selatan di Jeju, Korsel.
    14. Operator Review Meeting (ORM) yang merupakan pertemuan koordinasi satelit tahunan antar operator satelit MSS yang delakukan berdasarkan MoU antar Negara pemilik satelit MSS.

  1. Satu-satunya penghargaan untuk peringkat pertama yang diterima oleh Kementerian Kominfo adalah penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai badan publik terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam bidang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dilakukan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Kominfo. Komisi Informasi Pusat memberikan penilaian atas dasar berbagai parameter penilaian, monitoring dan evaluasi secara obyektif yang telah ditetapkan oleh KIP terhadap 82 badan publik di seluruh Indonesia selama jangka waktu 2010 - 2011. Penilaian yang dilakukan oleh K omisi Informasi Pusat i tu bersifat obyektif, transparan dan profesional. Ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesan negatif karena adanya kedekatan KIP dengan Kementerian Kominfo. Pada dasarnya status badan publik Kementerian Kominfo adalah sama dengan badan-badan publik lainnya (eksekutif, yudikatif, legislatif pusat dan daerah) dan juga partai politik, BUMN serta LSM sejauh memperoleh APBN dan atau APBD seluruhnya atau sebagian. Artinya, badan publik Kementerian Kominfo (tanpa pengecualian dan tanpa diperlakukan secara khusus) wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan KIP termasuk jika dipersengketakan oleh pemohon informasi. Adapun 10 badan publik penerima piagam penghargaan Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

No.

Institusi / Badan Publik

Nilai

1.

Kementerian Kominfo

68,0

2.

Kementerian Keuangan

62,9

3.

DPR-RI

57,2

4.

Kementerian Perhubungan

57,0

5.

Kementerian Pekerjaan Umum

53,9

6.

Mahkamah Agung

51,0

7.

Kementerian Pertanian

51,0

8.

Kejaksaan Agung

50,6

9.

Kementerian Kesehatan

50,2

10.

Kementerian Kehutanan

49,4

Secara kronologis, beberapa hal penting yang telah berlangsung dan dilakukan oleh Kementerian Kominfo di sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

  1. Pada tanggal 17 Januari 2011, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah menyampaikan informasi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR-RI tentang hasil pertemuan BRTI dengan RIM (Research in Motion dari Kanada) mengenai komitmen RIM untuk mematuhi 4 komitmennya dalam penyediaan layanan BlackBerry di Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya, pada tanggal 8 Desember 2011, BRTI dan Kementerian Kominfo mengadakan pertemuan dengan RIM dan dihadiri oleh perwakilan penyelenggara telekomunikasi (Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Axis Telekom / NTS dan Smartfren).Pertemuan tersebut diadakan untuk mengetahui progress report yang harus disampaikan oleh RIM terhadap 3 komitmen RIM yang pernah dijanjikan pada tanggal 17 Januari 2011 (setelah sebelumnya filtering konten pornografi sudah ditepati RIM pada tanggal 19 Januari 2011). Akhirnya, disepakati, bahwa RIM sudah dianggap memenuhi komitmen untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal penyadapan sesuai prosedur dan penyediaan lebih dari 40 layanan purna jual. Hanya saja, untuk pembangunan regional network aggregator, RIM dianggap belum mematuhinya, karena hanya sebatas router dan itupun tidak di Indonesia melainkan Singapura. Sesuai kebijakan Menteri Kominfo, akhirnya diputuskan, bahwa masalah tersebut akan diuji ulang pada saat kemungkinan diberlakukannya RPP Penyelenggaraan ITE di tahun 2012.
  2. Pada tanggal 28 Pebruari 2011,Menteri Kominfo Tifatul Sembiring dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Gories Mere pada tanggal 28 Pebruari 2011 di Kementerian Kominfo telah menanda-tangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahahan dan Pemberantasan Penyalah-gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika . Secara konkret, ruang lingkup kerja-sama ini adalah: penyediaan dan penyebarluasan bahan-bahan informasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN); sosialisasi dan diseminasi tentang penyalahgunaan narkotika dan pre k ursor narkotika; konsultasi teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan keandalan infrastruktur TIK; peningkatan kapasitas SDM TIK; monitoring dan analisis transaksi narkotika melalui pos, telekomunikasi, penyiaran, informasi dan transaksi elektronik; dan bantuan ahli TIK termasuk saksi ahli TIK. Kerjasa-sama tersebut dilatar-belakangi, di antaranya adanya peningkatan peredaran gelap narkotika yang antara lain ditengarai dilakukan dengan menggunakan layanan telekomunikasi, khususnya telefon seluler dan FWA (Fixed Wireless Access) serta layanan internet untuk saling berkomunikasi termasuk yang sudah berada di dalam tempat tahanan dan lembaga pemasyarakatan sekalipun.
  3. Pada tanggal 26 Maret 201, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah meresmikan peluncuran program pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang berlangsung di SMP Negeri 1 Bantul Yogyakarta tersebut dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Perwakilan JICA (Japan International Cooperation Agency) Mr. Kohara Motofumi (yang mewakili Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shiojiri Kojiro yang berhalangan hadir karena masih dalam suasana duka akibat bencana gempa bumi, tsunami dan persoalan reaktor nuklir di Fukushima), Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto (yang mewakili Menteri Pendidikan Nasional), beberapa pejabat Kementerian Kominfo dan Pemda DIY. Program ini didanai oleh Pemerintah Jepang melalui JICA dan merupakan kerjasama Kementerian Kominfo dengan Pemda DIY melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) dan akan diimplementasikan di 500 sekolah yang terdiri 300 SD dan 200 SMP di seluruh wilayah Provinsi DIY. Program tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mencanangkan DIY sebagai Cyber Province melalui pelaksanaan Jogja Learning Gateway sebagai gerbang pembelajaran berbasis TIK . Implementasi program telah dimulai tahun 2010 (namun sempat mengalami kendala teknis administrasi dan kemudian juga terjadinya musibah meletusnya Gunung Merapi) dengan pembangunan IDC, jaringan komunikasi, pengadaan perangkat TIK di 110 sekolah, pengembangan konten materi ajar, pelatihan guru, dan pencairan dana Block Grant. Tahap selanjutnya akan dilakukan implementasi untuk 240 sekolah di tahun 2011 dan 150 sekolah di tahun 2012. Mulai tahun 2012, sistem pembelajaran ini akan dijadikan model percontohan di sejumlah propinsi lain.
  4. Pada tanggal 15 April 2011, Kementerian Kominfo merilis ulang informasi yang diperoleh dari Duta Besar RI pada Perwakilan Tetap RI di Jenewa mengenai berita peringkat Indonesia pada World Economic Forum Global Information and Technology Report (GITR) 2010 – 2011. Kawat diplomatik yang juga ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Menurut laporan tersebut, pada GITR tahun 2010 – 2011, Indonesia menempati peringkat NRI (Networked Readiness Index) ke- 53, atau naik dari peringkat ke-67 pada tahun 2009-2010. Sehingga, Indonesia mengungguli peringkat peringkat NRI dari sejumlah negara-negara maju tertentu (major emerging economies) dan negara-negara Eropa serta Amerika Latin seperti Brazil (56), Afrika Selatan (61), Polandia (62), Yunani (64), Turki (71), Rusia (77) dan Argentina (96) . Sedangkan di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia pada urutan ke-3 setelah Singapura (2) dan Malaysia (28), dan berada di atas peringkat Vietnam (55), Brunei Darussalam (57), Thailand (59), Filipina (86) dan Kamboja (111). Kenaikan peringkat NRI Indondesia ini khususnya disebabkan oleh meningkatnya peringkat pada komponen lingkungan, yaitu di antaranya pada aspek dan komponen tarif telefon seluler (dari 35 menjadi 14), government prioritization of ICT (dari 71 menjadi 68), government procurement of advanced technology (dari 34 menjadi 29), dan importance of ICT to government's vision (dari 85 menjadi 62). Beberapa indikator pada komponen individu, usaha dan pemerintah juga meningkat, yaitu akses internet di sekolah (dari 59 menjadi 50), ICT use and government efficiency (dari 90 menjadi 72), extent of business internet use (dari 71 menjadi 61), dan capacity of innovation (dari 44 menjadi 30). GITR 2010 – 2011 juga menginformasikan, bahwa keunggulan negara-negara Skandinavia (seperti Swedia, Finlandia, Denmark dan Norwegia) dan beberapa negara Asia tertentu (Singapura, Taiwan dan Korea Selatan) dalam peringkat tersebut adalah karena mengimplementasikan ICT secara konsisten, sistematis dan terstruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasionalnya masing-masing. Sehubungan dengan kenaikan peringkat Indonesia tersebut, Kementerian Kominfo menyambut gembira informasi tersebut, karena itu menunjukkan, bahwa usaha kerja keras Kementerian Kominfo (sebagai leading sector di bidang pembangunan ICT di Indonesia) bersama para mitra kerja dan sejumlah lembaga pemerintah dan swasta sudah mulai memperoleh pengakuan internasional secara lebih baik.
  5. Pada tanggal 21 Mei 2011, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring membuka Pekan Informasi Nasional 2011 di Pendapa Taman Budaya Jawa Tengah di Solo dan sekaligusmenandatangani penerbitan pertama perangko edisi internet sehat dan aman. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo danWali Kota Surakarta Joko Widodo itu. Usai upara pembukaan PIN 2011 dilanjutkan dengan parade para delegasi peserta kegiatan tersebut, pembukaan pameran produk teknologi informasi, serta pembukaan lomba blogger dan animasi, disamping jugaKirab Budaya Nusantara. Kegiatan ini rutin berlangsung setiap tahun dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional dan khusus untuk di Solo dapat terselenggara atas kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Kominfo Jawa Tengah, serta Kominfo Surakarta Berbagai hiburan kesenian rakyat juga digelar guna meramaikan Pekan Informasi Nasional, seperti wayang kulit, ketoprak dan kesenian daerah lainnya. Selama ini, Kementerian Kominfo dalam menyambut Hari Kebangkitan Nasional tersebut selalu dilakukan dengan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta, dan juga di makam dokter Wahidin Sudiro Husodo di Sleman, Yogyakarta dan makam dokter Soetomo di Surabaya. Bahkan pada tanggal 19 Mei 2011 Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah memimpin upacara tabur bunga dari KRI Tanjung Bunga dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Bagi Kementerian Kominfo, tradisi tabur bunga di tengah laut dalam rangka peringatan hari Kebangkitan Nasional ini merupakan yang pertama kalinya.
  6. Pada tanggal 31 Mei 201, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah meresmikan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) di Kawasan Industri Jababeka Bekasi. Pusat pelatihan ini merupakan ICT Tranining Center yang terbesar di Indonesia. Balai yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Bekasi tersebut dibangun dari bantuan hibah Pemerintah Republik Korea Selatan melalui pendanaan Proyek Korea International Cooperation Agency (KOICA) sebesar USD 8.900.000. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007 oleh Muhammad Nuh yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kominfo dan Duta Besar Korea saat itu Mr. Kim Ho-young. Sedangkan serah terima gedung dari KOICA ke Pemerintah Indonesia dilakukan pada Juni 2009. BPPTIK didirikan di atas lahan Pemerintah Kabupaten Bekasi seluas 2,5 hektar. Di area tersebut terdapat gedung utama, welfare building, dan asrama yang dapat menampung hingga 300 orang dalam sehari. Balai itu mampu mengakomodir hingga 4.000 peserta pelatihan setiap tahunnya.
  7. Pada tanggal 27 Juli 2011, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah membuka di Kementerian kominfo acara sosialisasi perlindungan dan apresiasi karya cipta seni musik di dunia maya. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, seperti anggota DPR-RI (Theresia Pardede dari Komisi X DPR-RI), pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara internet service provider, penyelenggara televisi, penyanyi dan kalangan artis asosiasi dan industri musik (Sam Bimbo, Acil Bimbo, Titiek Puspa, James Sundah dan lain-lain). Adanya sosialisasi ini dilatar-belakangi oleh adanya concern dari sejumlah pelaku industri musik mengenai maraknya download konten ilegal untuk musik digital di internet, dan menengarai, bahwa potensi kerugiaannya sangat besar yaitu hingga Rp 12 trilyun per tahun dengan adanya penjualan musik digital dari internet tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta, sehingga dikhawatirkan industri fisik rekanan (infustri kaset, CD dan DVD legal) akan terdestruksi secara bertahap. Mereka ini juga berharap agar Kementerian Kominfo memfasilitasi perlindungan karya / hak cipta dalam dunia maya.
  8. Pada tanggal 26 September 2011, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring di Jogja Expo Center telah membuka secara resmi acara 1st ICT USO Expo and Conference, yang disiarkan secara langsung oleh TVRI yang bekerja-sama dengan PT Telkom pada jam 10.00 hingga 11.00 WIB. Acara pameran tersebut berlangsung tanggal 26 sd 28 September 2011 dan diikuti oleh beberapa instansi pemerintah (pusat dan daerah), penyelenggara telekomunikasi dan juga pos, penyelenggara siaran , vendor perangkat telekomunikasi, lembaga pendidikan, lembaga media cetak, dan berbagai instansi lainnya. Di samping itu, di sela-sela acara pameran, berlangsung pula kegiatan belasan seminar dengan berbagai topik, yang terkait dengan masalah penyiaran, telekomunikasi, frekuensi radio dan sejumlah topik lainnya. Meskipun yang namanya pameran dan sekaligus seminar ICT sudah sering diadakan di Jakarta dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, namun kegiatan pameran di Yogyakarta tersebut cukup unik , karena memungkinkan Kementerian Kominfo bersama seluruh mitra terkait untuk menyampaikan pesan pada masyarakat tentang perkembangan pembangunan USO ( layanan telefon dan akses internet pedesaan ) pada khususnya dan perkembangan ICT pada umumnya dengan dikemas melalui sentuhan seni dan budaya lokal. Dalam ungkapan sederhana , Tifatul Sembiring mengatakan , bahwa USO adalah salah satu bentuk pengabdian pemerintah dan mitra kerjanya dalam memperluas akses komunikasi bagi masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia.
  9. Pada tanggal 4 Oktober 2011, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah meresmikanIndonesia Information and Communication Technologies Award(INAICTA) di JCC yang ditujukan untuk memberikan penghargaan pada anak bangsa di bidang Teknologi Industri Kreatif (TIK). INAICTA 2011 mengambil tema "Leverage Digital Creativity for National Economic Growth” dan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi para pelaku TIK dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menghasilkan berbagai produk dan jasa dan juga bertujuan untuk mendorong, menggali potensi, dan kreativitas anak bangsa sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa TIK yang berkualitas, memiliki daya saing dan nilai jual ke pasar domestik, regional dan internasional. INAICTA 2011 diikuti oleh 1.765 pendaftar dan dibagi dalam kelompok profesional individu sebanyak 393, profesional kelompok sebanyak 212, profesional perusahaan atau lembaga sebanyak 216, pelajar individu sebanyak 421 dan pelajar kelompok sebanyak 523. Sedangkan jumlah kategori yang di lombakan sebanyak 28 kategori, terdiri dari 16 kategori professional dan 12 kategori pelajar. Secara umumminat peserta INAICTA meningkat signifikan dari tahun ke tahun.
  10. Pada tanggal 14 s/d. 19 November 2011, Kementerian Kominfo telah terlibat aktif dalam penyediaan dan pengorganisasian Media Center dalam rangka pelaksanaan KTT ASEAN dan KTT Yang Terkait yang diselenggarakan pada tanggal 17 s/d. 19 November 2011 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Hal serupa juga pernah berlangsung ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada bulan Mei 2011 di Jakarta. Belajar dari berbagai kendala yang ada dan diakui oleh Kementerian Kominfo saat KTT ASEAN di Jakarta, maka Media Center di Bali sangat jauh berbeda meskipun dengan tingkat eskalasi tantangannya yang jauh lebih tinggi (dengan kehadiran 1.958 personil media, dibandingkan hanya sekitar 700 personil media saat di Jakarta). Di samping itu, dalam Chairmanship Indonesia di ASEAN selama tahun 2011, Kementerian Kominfo juga telah mengadakan berbagai kegiatan:
    1. Pemasangan ribuan umbul-umbul, spanduk dan billboard di Jakarta dan di sejumlah daerah, terutama di Bali lokasi berlangsungnya KTT ASEAN dan KTT Yang Terkait 2011.
    2. Pelaksanaan sejumlah sosialisasi melalui berbagai forum dan media massa di berbagai kota dan dengan beragam kegiatan sosialisasi.
    3. Pamasangan iklan layanan masyarakat di sejumlah media dalam negeri dan luar negeri, termasuk di CNN.
  1. Pada tanggal 5 Desember 2011, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring di Surabaya telah menyampaikan penghargaan berupa penganugerahan ICT Pura (semacam penghargaan Adipura namun untuk bidang ICT bagi sejumlah Pemerintah Kabupaten / Kota yang berprestasi di bidang ICT) dan USO Award 2011. Penghargaan yang diberikan pertama kalinya ini ICT Pura didefinisikan sebagai gerakan nasional pemetaan, penghitungan indeks dan pemberian apresiasi kepada Kabupaten/Kota dalam upaya merealisasikan visi Indonesia di tahun 2012 sebagai Indonesia Connected, tahun 2014 sebagai Indonesia Informatif, tahun 2016 sebagai Indonesia Broadband dan tahun 2018 sebagai Indonesia Digital. Esensi dari program ICT Pura adalah tahap pemetaan data indikator TIK . Dalam tahap tersebut, Kementerian Kominfo melibatkan lebih dari 200 orang surveyor relawan yang mayoritas tergabung dalam Asosiasi Perguruan TInggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) dan dengan tim penilai yang sangat independen tanpa campur tangan dari Kementerian Kominfo. Para surveyor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tersebut melakukan pendampingan pemetaan terhadap 165 Kabupaten/Kota yang telah terpilih untuk diprioritaskan , dimana tingkat partisipasi nya mencapai 96,97 % dan berarti direspon cukup positif (160 Kabupaten/Kota meresponnya langsung) meski baru pertama kalinya diadakan. Sebagai apresiasi dan hasil penilaian ini, Kementerian Kominfo memberikan penghargaan kepada beberapa Kabupaten/Kota dengan predikat Utama (yaitu Kabupaten/Kota yang telah siap dalam menghadapi era masyarakat digital dan mampu dalam bersaing), Madya (yaitu Kabupaten/Kota yang telah siap dalam menghadapi era masyarakat digital) dan Mula (denganspecial achievement, yaitu Kabupaten/Kota yang dinilai memiliki potensi untuk segera menjadi kota yang siap dalam menghadapi era masyarakat digital).
  2. Pada tanggal 8 Desember 2011, Dirjen Aplikasi Informatika Ashwin Sasongko (yang mewakili Menteri Kominfo Tifatul Sembiring) telah memberikan penghargaan kepada sejumlah Pemda dan lembaga pendidikan yang dianggap baik menerapkan Open Source dalam sistem komputerisasi kepemerintahan dalam mendukung e-government. Program penghargaan IOSA 2011 (Indonesia Open Source Award) ini adalah atas kerjasama Kementerian Kominfo RI dengan 5 Kementerian (Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Hukum dan HAM). Pemerintah telah berupaya untuk terus mempromosikan pemanfaatan OSS khususnya di instansai-instansi pemerintah, mengingat masih terbatas penggunaannya. Mereka yang memperoleh penghargaan tersebut adalah sebagai berikut: a. Kategori Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian : Juara 1 (Badan Pengawas Tenaga Nuklir/BAPETEN) , Juara 2 (Kementerian Kehutanan), Juara 3 (Kementerian Pemuda dan Olah Raga); b. Penghargaan khusus diberikan kepada: Bank Indonesia, penghargaan khusus untuk pengembangan strategi dan implementasi migrasi server berbasis Open Source Software (OSS) , dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ( LAPAN ), penghargaan khusus untuk keberhasilan mengatasi hambatan implementasi OSS secara inovatif ; c. Kategori Pemerintah Propinsi, Kota, Kabupaten: Juara 1 (Pemerintah Kota Pekalongan), Juara 2 (Pemerintah Kabupaten Jembrana) , Juara 3 (Pemerintah Kota Surabaya) ; d. Penghargaan khusus diberikan kepada: Pemkot. Balikpapan - penghargaan k husus untuk k emandirian p engembangan aplikasi OSS, Pemkab. Kebumen - penghargaan khusus untuk pemanfaatan OSS secara maksimal untuk m embangun jaringan , dan P emkab. Banyuasin - penghargaan khusus untuk p rogram pengembangan kompetensi OSS, Pemkot Denpasar - penghargaan khusus untuk pemanfaatan maksimal aplikasi berbasis OSS untuk layanan publik, Pemkab Lamongan - penghargaan k husus untuk pembangunan komunitas OSS Mandiri, Pemkab Batanghari - penghargaan khusus untuk kecepatan dalam implementasi awal OSS, dan Pemkab Aceh Tengah - penghargaan khusus untuk keberhasilan implementasi OSS sampai pelosok desa; e. Kategori SMA/MA : Juara 1 (SMA Muhammadiyah 1 Weleri), Juara 2 (Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2 Brebes), Juara 3 (SMK IT Smart Informatika Surakarta); dan f. Penghargaan Khusus diberikan kepada: SMK PGRI 3 Malang - penghargaan khusus untuk konsistensi dalam pemanfaatan Free/OSS , SMK Negeri Pasirian - penghargaan khusus untuk pendatang baru pengguna Free/OSS, SMA IT Ummul Quro Bogor - penghargaan khusus untuk usaha pengintegrasian Free/OSS , dan SMAN 39 Jakarta - penghargaan khusus untuk pengembangan Free/OSS.
  3. Pada tanggal 9 Desember 2011, Kementerian Kominfo, BRTI dan perwakilan penyelenggara telekomunikasi telah mengadakan rapat final jelang implementasi SMS berbasis interkoneksi, yang sesungguhnya sudah cukup lama dipersiapkan. Berdasarkan rapat, pemerintah akan mengubah skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya ( costbased ). Adapun biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23,- / per SMS. BRTI menetapkan implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya akan berlaku mulai tanggal 31 Mei 2012 Pukul 23:59:59 WIB . Untuk itu, para penyelenggara telekomunikasi diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan, baik teknis maupun non teknis. Kurun waktu 5 bulan persiapan tersebut telah dikaji secara komprehensif atas pertimbangan teknis dan komersial, baik berupa persiapan modifikasi storage, server, sistem billing , pengalokasikan dana untuk belanja modal (capex) dan sistem interkoneksinya masing-masing.
  4. Pada tanggal 8-9 Desember 2011, Delegasi Indonesia telah menghadiri sidang “the 11 th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers' Meeting (TELMIN)” di Na Pyi Taw, Myanmar. Sidang didahului dengan rangkaian sidang-sidangASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Official Meeting (TELSOM) Joint Working Groups (JWG)pada tanggal 4 Desember 2011,Governing Council ASEAN ICT Center (GCAICTC )Meetingtanggal 5 Desember 201, serta Sidang ke- 12 TELSOM pada tanggal 6 – 7 Desember 2011. Diselenggarakan pula sidang TELMIN dengan negara-negara mitra wicara, (TELMIN+1) masing-masing dengan Cina, India, Jepang dan Korea dan ITU. Sidang ini mengambil tema “ICT : Engine For Growth in ASEAN” dan merupakan pertemuan puncak para Menteri Telekomunikasi / TIK negara-negara ASEAN yang membahas serta merundingkan inisiatif-inisiatif implementasiASEAN ICT Master Plan 2015,meningkatkan kerja sama dan membangunASEAN Economic Community (AEC)pada tahun 2015, serta akan melakukan dialog dengan negara mitra wicara ASEAN lainnya yaitu China, Jepang, Korea, India, International Telecommunication Union (ITU),Uni Eropa (EU). Di sela-sela sidang TELMIN,Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar telah mengadakan pertemuan bilateral masing-masing dengan delegasi Myamar dan Jepang.
  5. Seluruh rangkaian kegiatan strategis di tahun 2011 diakhiri dengan sejumlah rangkaian kegiatan peresmian fasilitas komunikasi dan informatika yang langsung dilakukan oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring di daerah-daerah yang sangat terpencil. Di antaranya kegiatan itu adalah saat meresmikan tujuh desa informasi yang dipusatkan di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada tanggal 23 Desember 2011. Menurut Tifatul, desa informasi akan terus diperbanyak untuk mewujudkanIndonesia conected(Indonesia Tersambung). 7 desa informasi yang diresmikan oleh Menteri Kominfo ini adalah Kecamatan Pulau Bacan, Halmahera Selatan-Maluku Utara; Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Morotai Jaya-Maluku Utara; Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Morotai Jaya-Maluku Utara; Kapupaten Kepalauan Aru-Maluku; Kecamatan Aru Selatan-Maluku; Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat-Maluku; Kecamatan Tanibar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat-Maluku. Sebelumnya, Menteri Kominfo baru saja juga meresmikan 8 desa informasi yang dipusatkan di distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua pada tanggal 21 Desember 2011, dengan rincian 2 desa di Kabupaten Keerom, 2 desa di Merauke, 2 desa di Manokwari dan 2 desa di Talaud, Sulawesi Utara. Desa informasi adalah program pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi berupa: telepon masuk desa, pusat layanan internet kecamatan (PLIK), mobile-PLIK, televisi satelit, radio komunitas serta komunitas informasi masyarakat (KIM). Total desa informasi yang telah dibangun oleh Kementerian Kominfo untuk tahun 2011 berjumlah 84 desa.

----------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email:gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

Sumber ilustrasi:www.bisnis-kti.com/show_image_ NpAdvMainFea.php?filename =/2011/12/desa -informasi.jpg&cat=17&pid=31718&cache=false.


« Artikel SebelumnyaArtikel Berikutnya »

Contact Center Kotak Pengaduan Pelayanan Publik Ijin Penggunaan Frekuensi Radio Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Uji Coba eLicensing Tahap 1 Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi SIAP: Sistem Informasi Pegawai Online
Siaran Pers
20-03-2014
Siaran Pers No. 28/PIH/KOMINFO/3/2013
16-03-2014
Siaran Pers No. 27/PIH/KOMINFO/3/2014
06-03-2014
Siaran Pers No. 25/PIH/KOMINFO/3/2014
Konsultasi Publik
Pengumuman
Seputar SDPPI
Kampanye Stop Korupsi