Paperless  |   Email  |   Hubungi Kami  |   Sitemap  |   Switch to English English
SDPPI Tab Image
… …..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang.................… …..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang.......… …Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.… …Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

Siaran Pers

04-07-2011
Siaran Pers No. 46/PIH/KOMINFO/7/2011
Penjelasan Kementerian Kominfo Mengenai Masalah Hukum Yang Menyangkut Penggunaan IPad 1 dan IPad 2
Siaran Pers No. 46/PIH/KOMINFO/7/2011

(Jakarta, 4 Juli 2011). Beberapa hari terakhir ini, sejumlah media massa memberitakan tentang proses hukum atas Dian Yudha Negara dan Randy Lester Samu yang menjual iPad melalui situs online. Terkait dengan masalah tersebut, Kementerian Kominfo menyampaikan tanggapan penjelasan sebagai berikut:

  1. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Sesuai ketentuan yang berlaku, di Kementerian Kominfo yang dikategorikan sebagai perangkat telekomunikasi dapat berupa pesawat telefon analog, pesawat telepon seluler, antena BWA, microwave radio SDH, digital satellite receiver, C-Band Duo LNBF, set top box, PC tablet, pemancar radio siaran, personal acces network, hingga Bluetooth. Sehingga yang namanya perangkat telekomunikasi tidak hanya perangkat telfon saja.
  3. Mengenai jual-beli secara secara on-line apapun komoditas yang diperdagangkan adalah sah sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan transaksi secara on-line tersebut diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 1 butir (23) yang menyebutkan, bahwa transaksi Eeektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
  4. Hanya saja, masih dalam UU ITE, pada Pasal 217 disebutkan, bahwa (1) penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat; (2) para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Sehingga, mengutip Pasal 28 ayat (1) yang termasuk dilarang dilakukan dalam tranmsaksi elektronik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
  5. Peraturan yang terkait dengan kewajiban sertifikasi tersebut pada Peraturan Menteri Kominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dimana pengecualian sertifikasi disebut pada Pasal 6, yang dinyatakan: (1) alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib disertifikasi meliputi: a. alat dan perangkat pendukung telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d; b. barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan barang pindahan serta barang yang dikirim melalui pos atau jasa titipan dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, yaitu: 1). alat pelanggan ( Customer Premises Equipment/CPE ); 2) alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan pribadi yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, tidak digunakan untuk keperluan perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan (komersial); c. alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian (riset), uji coba ( field trial ) dan atau penanganan bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tidak untuk diperdagangkan. 2) dalam hal perangkat menggunakan spektrum frekuensi radio harus memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) sementara; 3) waktu penggunaan perangkat paling lama 1 tahun. 4) setelah waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada butir 3) berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi wajib direekspor ke negara asal atau dapat dipergunakan kembali setelah melalui sertifikasi; d. alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia; e. alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pengukuran sarana telekomunikasi. (2) Alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib disertifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  6. Adapun Pasal 5 menyebutkan, bahwa (1) alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu: a. kelompok jaringan network; b. kelompok akses; c. kelompok alat pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE); d. kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi. (2) ketentuan lebih lanjut tentang pengelompokan alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
  7. Sedangkan Pasal 7 menyebutkan, bahwa permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan oleh : a. pabrikan atau perwakilannya (representative ), yaitu produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang; b. distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan; c. importir, yaitu perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi; d. badan usaha perakit alat dan perangkat telekomunikasi; atau e. institusi, yaitu badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.
  8. Untuk mengecek adanya seritikat yang ada, Pasal 32 menyebutkan: (1) pemegang sertifikat wajib memberikan label (pelabelan) yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat serta kemasan/pembungkusnya sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal label tidak dapat dilekatkan pada alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, label dapat dilekatkan pada kemasan/pembungkusnya. (3) Bentuk label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh desain yang tercantum pada sertifikat asli. (4) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum alat dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan atau dipergunakan. (5) Pemegang sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 hari sejak diterbitkan sertifikat dengan melampirkan contoh label.
  9. Seandainya disebutkan bahwa Kementerian Kominfo kurang sosialisasi, maka anggapan tersebut tidak benar, karena sudah cukup lama Kementerian Kominfo melakukan sosialisasi, seperti misalnya saat terjadi masalah dengan RIM (Research In Motion) dari Kanada dimana dianggap pernah tidak memiliki layanan purna jual BlackBerry pada pertengahan tahun 2009 (namun kemudian dipenuhi oleh RIM), dan juga saat awal berlakunya CAFTA di awal tahun 2010.
  10. Penjelasan Kementerian Kominfo ini tidak ada pretensi kepentingan apapun dengan pihak produsen IPad, karena semata-mata adalah untuk penyampaian klarifikasi, dan itu terbuka kemungkinan juga untuk perangkat dengan merek lain. Kementerian Kominfo sanggup mempertanggung-jawabkannya.
  11. Khusus mengenai sertifikasi perangkat IPad 1 dan IPad 2 pada umumnya sudah tersertifikasi secara resmi dari Kementerian Kominfo, yaitu beberapa contoh data sertofikasinya adalah sebagai berikut:

No.

Perangkat

Model / Type

No. Sertifikat

Tanggal

Keterangan (Dilengkapi)

1.

IPad 1

Apple IPad / A 1219 (16 GB)

1737

1-12- 2010

Wifi

2.

IPad 1

Apple IPad / A 1219 (32 GB)

17448

2-12-2010

Wifi

3.

IPad 1

Apple IPad / A 1219 (64 GB)

17742

27-12-2010

Wifi

4.

IPad 1

Apple IPad / A 1337 (16 GB)

17391

29-11-2010

3G

5.

IPad 1

Apple IPad / A 1337 (32 GB)

17386

29-11-2010

3G

6.

IPad 1

Apple IPad / A 1337 (64 GB)

17311

24-11-2010

3G

7.

IPad 2

Apple IPad / A 1395 (16 GB)

19640

15-6-2011

Wifi

8.

IPad 2

Apple IPad / A 1395 (32 GB)

19651

15-6-2011

Wifi

9.

IPad 2

Apple IPad / A 1395 (64 GB)

19546

10-6-2011

Wifi

10.

IPad 2

Apple IPad / A 1396 (16 GB)

19682

20-6-2011

3G

11.

IPad 2

Apple IPad / A 1396 (32 GB)

19647

15-6-2011

3G

12.

IPad 2

Apple IPad / A 1396 (64 GB)

19654

15-6-2011

3G

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo (Gatot S. Dewa Broto; HP: 0811898504; Email: gatot_b@postel.go.id ; Tel/Fax: 021.3504024).

Sumber ilustrasi gambar: 3.bp.blogspot.com/_HpWlM_BD7NM/S8gj0uOSZdI/AAAAAAAACwM/6H98NybYya4/s1600/apple-ipad.jpg.


« Artikel SebelumnyaArtikel Berikutnya »

Contact Center Ijin Penggunaan Frekuensi Radio Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Uji Coba eLicensing Tahap 1 Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi SIAP: Sistem Informasi Pegawai Online
Siaran Pers
Konsultasi Publik
Pengumuman
Seputar SDPPI
Kampanye Stop Korupsi