Paperless  |   Email  |   Hubungi Kami  |   Sitemap  |   Switch to English English
SDPPI Tab Image
… …..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang.................… …..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang.......… …Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.… …Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

Siaran Pers

06-04-2009
Siaran Pers No. 91/PIH/KOMINFO/4/2009
Tanggapan Terhadap Berita Mengenai Tingkat Kinerja Menteri Kominfo Selama Periode Masing-Masing

(Jakarta, 6 April 2009). Dengan judul berita "Butuh Menteri" di rubrik format yang terbit pada Harian Kompas (hal. 33) hari ini tanggal 6 April 2009, Departemen Kominfo melalui Siaran Pers bermaksud menyampaikan hak jawab sebagai tanggapan terhadap berita tersebut. Hak jawab ini digunakan dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers , yang menyebutkan, bahwa pers wajib melayani hak jawab. Adalah benar, bahwasanya persoalan dan tantangan di sekitar ruang lingkup yang menjadi tanggung-jawab Menteri Kominfo dalam dua periode ini sangat berat, khususnya di bidang telekomunikasi. Namun demikian, baik pada masa Sofyan A. Djalil dan kemudian dilanjutkan oleh Mohammad Nuh sebagai Menteri Kominfo, secara agregat akumulasi hasil kerja untuk mengatasi sejumlah persoalan telah dapat dirasakan bersama.

Sebagai informasi, selama kepemimpinan Menteri Kominfo Sofyan A. Djalil telah banyak bebijakan dan regulasi di bidang pos dan telekomunikasi yang telah dihasilkan serta juga yang sedang disusun finalisasi rancangannya (terhitung sejak bulan Mei 2005 Ditjen Postel bergabung dengan Departemen Kominfo dari yang semula di Departemen Perhubungan, dimana sejak tanggal 2 Juni 2005 jabatan Dirjen Postel mulai dijabat oleh Basuki Yusuf Iskandar hingga saat ini) adalah sebagai berikut:

  1. Periode Tahun 2005: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Kominfo (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/PER/M.KOMINFO/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Service Obligation, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Kamunikasi Kabel Laut, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Dan Badan Hukum, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 21/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/PER /M.KOMINFO/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER /M.KOMINFO/11/2005 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor km. 31 tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia); Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 81/KEP/M.KOMINFO/10/2005 dan Nomor : SKB/889/x/2005 tentang Pengaturan Realokasi Pita Frekuensi Radio Untuk Kepentingan Komunikasi Departemen Pertahanan Dan Tantara Nasional Indonesia; Nota Kesepahaman Antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 339/M/KOMINFO/10/2005; NOMOR: 127 Tahun 2005; Nomor: 04/M-PDT/KB/X/2005 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal.
  2. Periode Tahun 2006: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2006 tentang Pengesahan Seventh Additional Protokol of The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia); Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/KOMINFO/01/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/KOMINFO/01/2006 Tentang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 04/PER/ KOMINFO/01/2006 Tentang Tata Cara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.KOMINFO/01/2006 Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Interkoneksi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal Dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/03/2006 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000 ) Pembangunan Telekomunikasi Nasional, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.. 84 Tahun 2002 Tentang Kliring Trafik Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.Kominfo/09/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19/ P/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negar Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/ PER/M.KOMINFO/11/2006 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Satuan Kerja Sementara Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 35/ PER/M.KOMINFO/11/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/ PER/M.KOMINFO/12/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13/Per/M.Kominfo/8/2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 40/PER/M.KOMINFO/12/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi); Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Seleksi Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) Pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Peluang Usaha Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Generasi Ketiga Dengan Cakupan Nasional, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Penetapan Dokumen Lelang Dalam Rangka Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Imt-2000 Pada Pita Frekuensi 2,1 GHz, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Harga Dasar (Reserve Price) Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Imt-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/ KEP/M.KOMINFO/3/2006 tentang Besaran Tarif Izin Penggunaan Pita Frekuensi Radio Pada Pita 2,1 GHz Untuk Jaringan Bergerak Seluler, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29 / KEP / M.KOMINFO / 03 / 2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio Dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 88/ KEP/M.KOMINFO/09/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio PT. Wireless Indonesia dan PT. Indoparima Mikroselindo, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 181/ KEP/M.KOMINFO/02/2006 tentang Pengalokasi Kanal Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
  3. Periode Tahun 2007: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PER/M.KOMINFO/01/2007 Tentang Sewa Jaringan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :05/ PER/M.KOMINFO/03/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Pelayanan Universal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :11/ PER/M.KOMINFO/04/2007 Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :15/ PER/M.KOMINFO/03/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8/Per/M.Kominfo/3/2007 Tentang Tatacara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :10/ PER/M.KOMINFO/03/2007 Tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :26/ PER/M.KOMINFO/05/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet), Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika: Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 58/KEP/M.KOMINFO/02/2007 Tentang Bank Indonesia Rate Untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaank Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2007.
  4. Sedang program-program yang terselesaikan selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut: Pembentukan BTIP (Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan) berdasarkan Permen Kominfo Nomor 35/PER/M.Kominfo/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006; Peningkatan status UPT Balai Pengujian Perangkat Telekomuniaksi menjadi Balai Besar serta Loka Banten, Pontianak dan Merauke menjadi Balai Monitoring Frekuensi Kelas II; Keberhasilan Indonesia untuk kembali menjadi salah satu anggota Dewan ITU pada Plenipotentiary Conference di Antalya, Turki tahun 2006; Pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio berdasarkan Peraturan Bersama Menkominfo dan Kepala BKN No. 09/PER/M.Kominfo/3/2007 dan No. 20A Tahun 2007 tentang Petujnjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekeunsi Radio dan Angka Kreditnya; SKTT (Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi). Sampai dengan Desember 2006, pelaksanaan SKTT sudah sampai pada tahap Uji Laik Operasi (Lanjutan), ULO ini merupakan kelanjutan dari ULO yang telah dilaksanakan sebelumnya. Saat ini pelaksana SKTT sedang melakukan perubahan kepemilikan saham, di mana operator telekomunikasi terlibat aktif dalam kepemilikan sahamnya. Proses due diligent sedang dilakukan para operator untuk mengetahui company valeu.. Setelah proses kepemilikan saham selesai, tahap berikutnya adalah menyempurnakan Kepmenhub. No. 84/2002; Pengawasan dan Penyelesaian Masalah Atas Kode Aksess SLJJ (lanjutan). Penyelenggara Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP-VoIP) yang selama ini menggunakan kode akses "01X" telah mengganti dengan kode akses ITKP "010XY" (di mana X dan Y adalah angka 0-9) sebelum 31 Desember 2006. Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri No. 6 tahun 2005 , kode akses SLJJ harus dapat dilaksanakan secara bertahap s/d. tahun 2010; Fixed Wireless Access (FWA). Dalam implementasi di lapangan telah ditemukan bahwa ketiga operator FWA (Telkom, Indosat dan Bakrie Telecom) telah melakukan pelanggaran berupa perlanggaran mobilitas (yang seharusnya hanya terbatas pada satu kode area-limited mobility). Pada tanggal 7 November 2006 BRTI mengeluarkan surat yang isinya berupa instruksi agar PT Telkom, PT Indosat, dan PT Bakrie Telecom untuk mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku dalam layanan FWA dan diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 1 Desember 2006 untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pelanggaran wilayah layanan. Ketentuan tersebut akhirnya dapat dipatuhi bersama; Interkoneksi (terkait dengan Evaluasi dan Penetapan DPI). PT Telkom, PT Indosat, dan PT Telkomsel yang ditetapkan sebagai penyelenggara dominant telah menyampaikan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) kepada BRTI; SMS Premium. Sepanjang tahun 2006, BRTI telah banyak menerima keluhan dan informasi terkait dengan layanan dari Content Provider yang bekerjasama dengan operator telekomunikasi. BRTI telah "menegur" dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara dan beberapa kali melakukan "blocking" kepada beberapa penyelenggara Content Provider melalui Operator seperti: PT Code Jawa dengan short number 9090 (layanan SMS Seleberiti), PT Infokom Elektrindo dengan short number 6288 (kuis interaktif berhadiah di TV yang disinyalir mengandung unsur judi), dan PT STAR dengan short number 9700 (yang ditemukenali bersifat normally open); Penyempurnaan revisi Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Saat ini BRTIsedang dilakukan proses pengkajian dengan telah dibentuknya Tim Kajian Analisis Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Dikaitkan Dengan Perkembangan Konvergensi Telematika. BRTI menemukenali hal-hal pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 serta jabaran pengatuannya (PP, Permen dan KM) yang kurang mendukung perkembangan bisnis telekomunikasi saat ini. Pengaturan pada Undang Undang Nomor 36/1999 masih berdasarkan kepada teleponi dasar berbasis circuit switches, padahal bisnis telekomunikasi tidak hanya teleponi dasar, tetapi messaging (SMS dan MMS), data, video, games, inter-active telah menjadi bagian dari telekomunikasi. Telah diselesaikan White Paper Kajian Akademik Perubahan Undang-undang No. 36/1999 untuk diadakan konsultasi publik; Pengawasan implementasi persaingan di sektor telekomunikasi. Selama tahun 2006 BRTI telah menemukan sejumlah perilaku para operator maupun lembaga pemerintah yang berpotensi menghambat persaingan usaha di industri telekomunikasi. Misalnya antaralain: kesulitan melakukan interkoneksi yang dilakukan kepada operator incumbent terhadap sejumlah operator. Di samping itu, hubungan bisnis antara TELKOM dan Warung Telkom menghambat pelanggan untuk bebas memilih operator yang melayani hubungan internasional. Selain itu peraturan daerah yang mengharuskan satu menara harus menampung minimal 3 (tiga) operator selular dapat berpotensi menghambat persaingan. Hal ini mengingat sulitnya untuk "mengumpulkan" tiga operator yang akan menggunakan satu menara, sedangkan satu operator incumbent bersama dengan 2 (dua) anak perusahaannya dapat langsung membangun menara;Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Pos (PSO) 2005 – 2006. Dana PSO dari Pemerintah diberikan kepada PT. Pos Indonesia dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Berbasis IMT-2000 (layanan 3G), dikenakan BHP pita. Melalui seleksi, terpilih Telkomsel, Excelcomindo Pratama, dan Indosat sebagai penyelenggara layanan berbasis IMT-2000 dengan perolehan PNBP tahun 2006 sebesar Rp. 1.292 Triliun dari up-front fee dan annual fee berdasarkan hasil lelang. Hutchison dan NTS sebagai price taker membayar masing-masing di tahun 2006 Rp. 32 Miliar . Setiap tahun penyelenggara IMT-2000 rata-rata membayar Rp. 160 Miliar. Primasel (dan WIN) ditetapkan sebagai penyelenggara selular CDMA 1900 MHz dan wajib membayar BHP Pita Rp. 80 Milyar (menggunakan setengah dari blok pita IMT-2000) dimulai sejak tahun 2008.

Sedangkan pada era kepemimpinan Menteri Kominfo Muhammad Nuh hingga saat ini telah banyak juga dihasilkan sejumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh Departemen Kominfo (baik atas kerja-sama bersama DPR, Deplu, beberapa instansi lain maupun internal Departemen Kominfo), yang terdiri dari 2 UU: UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3 Peraturan Presiden: Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention, Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan General Regulations of the UPU, dan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2008 tentang Pengesahan Postal Payment Services, serta sekitar 17 Peraturan Menteri Kominfo.

Di samping itu beberap[a hal yang merupakan hasil kinerja Menteri Kominfo antara lain sebagai berikut:

  1. Beberapa layanan Departemen Kominfo sepenuhnya berbasis IT atau lebih dikenal dengan e-Services (yang telah diresmikan oleh Menteri Kominfo Muhammad Nuh pada tanggal 17 Desember 2008)), yang salah satunya adalah sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah (SePP) yang telah sertifikasi ISO 9001, sehingga SePP akan memberikan layanan prima kepada instansi pengguna dan penyedia barang dan jasa (vendor).
  2. Departemen Kominfo juga mampu menyediakan bea siswa bagi masyarakat umum dengan persyaratan tertentu tanpa ada ikatan atau keharusan untuk mengabdi bekerja di Departemen Kominfo.
  3. Penurunan tarif telekomunikasi berdasarkanperhitungan besaran interkoneksi per tanggal 1 April 2008.
  4. Trial WiMAX berbasis produksi dalam negeri pada Peringatan Harkitnas.
  5. Pemberlakuan standar kualitas layanan telekomunikasi per tanggal 22 Juli 2008 .
  6. Soft Launching siaran Televisi Digital pada tanggal 13 Agustus 2008 .
  7. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota dua Dewan UPU dalam Konggres UPU 2008 di Geneva (mengulangi sukses serupa untuk keanggotaan Indonesia di ITU pada Plenipotentiary Confertence ITU di Antalya, 2006).
  8. Dimulainya penegakan hukum untuk penggunaan frekuensi radio bagi penyelenggaraan siaran televisi..
  9. Telah dilaksanakan beberapa kali FRB untuk membahas perizinan penyiaran untuk hampir seluruh provinsi. Tersedianya database penyiaran yang memuat data-data lembaga penyiaran, proses perizinan.
  10. Telah berhasil diselamatkannya filling satelit yang sempat hilang dari hak otorisasi Pemerintah Indonesia melalui pertemuan ITU-WRC 2007.
  11. Tuntasnya penyelesaian kode akses (yang mel;ibatkan PT Telkom dan PT Indosat) yang sebelum itu belum dapat dipenuhi secara komprehensif.
  12. Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dalam Pengoperasian Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) kepada Ditjen APTEL
  13. Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dalam Pelayanan Perizinan Telekomunikasi kepada Dijen Postel.
  14. Tindak Lanjut Pelaksanaan Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dalam Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio kepada Ditjen Postel..
  15. Selesainya tender SLJJ pada tanggal 22 Desember 2008 (sebagai kelanjutan tender SLI pada akhir tahun 2007) yang menandai berakhirnya era duopoli.
  16. Perluasan jangkauan siaran RRI Toli-Toli dan Tarakan melalui Grant dari JICA.
  17. Izin penyiaran yang telah diterbitkan sejak 2006 sampai 2008 sebanyak 668 yang terdiri dari jasa penyiaran radio 634 buah dan jasa penyiaran televisi 34.
  18. Telah ditanda-tanganinya kontrak pelaksanaan penyediaan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan (program USO) untuk paket 1, 2, 3, 6 dan 7 yang dalam tendernya telah dimenangkan oleh PT Telkomsel.
  19. Pelaksanaan sosialisasi program penanggulangan masalah kemiskinan melalui program nasional PNPM dan program keluarga harapan (yang merupakan lintas sektoral dan lintas instansi.
  20. Tetap rutinnya Departemen Kominfo dengan berbagai pihak untuk sosialisasi penggunaan internet sehat.
  21. Telah tuntasnya penyelesaikan masalah SKTT Peraturan Menteri Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/2/2009 tentang Kliring Trafik Telekomunikasi .
  22. Telah dilantiknya anggota BRTI yang baru.
  23. Telah ditanda-tanganinya kontrak pengerjaan Sistem Komunikasi Kabel Laut yang langsung menghubungkan Hong Kong, Jakarta dan Surabaya dalam kurun waktu sangat cepat persiapannya dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun ke depan.

Lebih dari itu, yang sangat menonjol dalam era Muhammad Nuh sebagai Menteri Kominfo adalah komitmen pemerintah untuk memernuhi sejumlah janji sebagaimana disampaikan Menteri Kominfo pada tanggal 4 Pebruari 2008 dalam acara jumpa pers di Kantor Departemen Kominfo dengan topik implementasi hasil perhitungan interkoneksi berbasis biaya. Impelementasi hasil perhitungan ulang biaya interkoneksi tersebut dilaksanakan paling lambat 1 April 2008 termasuk implementasinya terhadap tarif retail PSTN dan STBS. Pada sisi yang lain, Menteri Kominfo juga menjelaskan saat itu, bahwa pemerintah tidak hanya memfasilitasi terjadinya penurunan tarif telekomunikasi, tetapi juga berusaha agar memberikan insentif dan kemudahan bagi terselenggaranya pelayanan telekomunikasi secara lebih efisien dan efektif , yaitu dalam bentuk efisiensi proses perizinan penyelenggaraan (ini kini telah dibuktikan dengan adanyapenerimaan sertifikat ISO 9001 :2000 pada tanggal 4 Pebruari 2009 untuk pelayanan perizinan telekomunikasi dari Lembaga Sertifikasi Bureau Veritas Certification Indonesia kepada Ditjen Postel), efisiensi proses perizinan frekuensi ( ini kini dibuktikan dengan adanya percepatan pengurusan ISR dan tidak perlu terlalu lama lagi) , efisiensi proses sertifikasi perangkat ( ini kini telah dibuktikan adanya proses pengajian sertifikasinya sudah cukup berbasis online ), efisiensi proses pelaksanaan uji laik operasi ( ini kini telah dibuktikan adanya proses pengujian bukan 45 hari tetapi cukup 21 hari) , mendorong terjadinya sharing infrastruktur antar penyelenggara ( ini kini telah dibuktikan dengan terbitnya Permenkominfo No. 2 Tahun 2008 ), dan menyediakan proses mediasi terhadap perselisihan interkoneksi antara operator.

Bahwasanya masalah implementasi regulasi tentang menara telekomunikasi memang faktual yaitu mulai dari adanya "beberapa Pemda" yang terlalu "bersemangat secara kurang komprehensif" dalam menerjemahkan Peraturan Menara Telekomunikasi, hingga pada masalah resistensi oleh beberapa Pemda tertentu seperti contohnya oleh Pemda DKI Jakarta (namun kemudian dapat diminimalisasi konfliknyaantara Pemda DKI dengan beberapa penyelenggara telekomunikasi) dan juga oleh Pemda Badung yang hingga mengharuskan Ditjen Postel, Pemda Badung, KPPU, Depdagri dan para penyelenggara telekomunikasi harus duduk bersama untuk menangani masalah krusial yang cukup lama dan besar menyita perhatian. Departemen Kominfo sudah barang tentu tidak menghendaki kontroversi masalah menara telekomunikasi tersebut terus berkembang berlarut-larut dan sebagai konsekuensinya Departemen Kominfo melakukan percepatan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Setelah pada pertengahan bulan Maret 2009 Menteri Kominfo sudah mendahului penanda-tanganannya, maka akhirnya mulai kemarin tanggal 30 Maret 2009 seluruh pejabat tinggi yang terkait sudah tuntas menanda-tangani Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 tertanggal 30 Maret 2009. Departemen Kominfo menganggap perdebatan selama ini tentang regulasi menara telekomunikasi adalah sebagai bagian dari dinamika demokratisasi politik bagi tujuan kepentingan nasional yang lebih baik.

Kembali pada masalah prestasi penurunan tarif telekomunikasi, pemerintah menaruh apresiasi pada para penyelenggara telekomunikasi yang telah bersaing untuk saling menurunkan tarifny a. Bahwasanya pada pertengahan April 2008 hingga sekitar akhir Mei 2008 sempat terjadi penurunan kualitas layanan telekomunikasi yang cukup signifikan, kondisi tersebut merupakan awal dari suatu kondisi baru dimana "secara positif" dapat dimaknai, bahwa penurunan tarif telekomunikasi tersebut sangat berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi buruknya kualitas layanan tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan secara berlebihan, yaitu selain karena setiap penyelenggara telekomunikasi pasti tidak tinggal diam di dalam suasana kompetisi yang sangat ketat, juga karena pemerintah pun juga sudah mengantisipasinya melalui pengesahan 5 Peraturan Menteri Kominfo, yaitu yaitu:

  1. Peraturan Menteri Kominfo No. 10/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh.
  2. Peraturan Menteri Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal .
  3. Peraturan Menteri Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Seluler.
  4. Peraturan Menteri Kominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas.
  5. Peraturan Menteri Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional. .

Meskipun masih cukup banyak masalah yang terkait dengan dampak penurunan tarif telekomunikasi tersebut, namun fakta menunjukkan seperti dalam penilaian oleh pihak luar ( sebagaimana disampaikan publikasinya secara terbuka oleh Deutsche Bank dalam analisa laporannya pada bulan Agustus 2008 melalui Global Market Research ) sebagai suatu kondisi yang positif, karena berdasarkan penilaian independen tersebut tarif telekomunikasi seluler maupun FWA di Indonesia bukan lagi yang termahal di kawasan Asia, tetapi justru yang paling murah . Sudah barang tentu masyarakat umum akan menjadi lebih terbuka dengan iktikad baik para penyelenggara telekomunikasi tersebut yang telah menunjukkan upayanya untuk menurunkan tarif meski kualitas layanannya masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi ideal yang dikehendaki pemerintah adalah: tarif terjangkau seperti saat ini, industri telekomunikasi tidak terbebani ( pemerintah tidak ingin saat itu mendorong penurunan tarif telekomunikasi lebih besar lagi prosentase hitungan interkoneksinya yang ujung-ujungnya justru merepotkan kelangsungan industri telekomunikasi ) namun tetap terjaga kualitas layanan layanananya. Pemerintah tetap akan bersikap kritis dan obyektif: mengupayakan pemberian kemudahan dan insentif jika itu memungkinkan bagi penyelenggara teleklomunikasi (sebagai reward) dan juga menyoroti dan bahkan bila perlu memperingatkan jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara telekomunikasi (sebagai punishment)

Sejumlah daftar panjang prestasi kinerja baik pada masa Menteri Kominfo Sofyan A. Djalil maupun masa Menteri Kominfo Muhammad Nuh tersebut belum termasuk dengan sejumlah regulasi lain yang terkait dengan bidang penyiaran dan aplikasi telematika yang juga cukup signifikan. Namun karena yang menjadi sorotan pemberotaan tersebut adalah bidang telekomunikasi, maka tanggapan ini lebih ditekankan juga pada bidang telekomunikasi. Bahwasanya seluruh hasil kinerja tersebut belum dapat memenuhi harapan semua pihak adalah wajar, karena ini merupakan bagian dari proses politik yang harus dihadapi oleh Departemen Kominfo yang baru terbentuk sejak awal tahun 2005 dengan berbagai "pekerjaan rumah" yang dengan sangat cepat dan tinggi kompleksitasnya untuk segera diatasi. Departemen Kominfo tetap sangat terbuka bekerja-sama dengan berbagai pihak terkait langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk lebih optimalnya kinerja. Dengan demikian adalah tidak benar kalau disebutkan bahwa hanya "ingin ini ingin itu" saja. Bahkan dalam hitungan waktu, tidak lama lagi tender BWA akan digelar, sehingga menambah daftar panjang kewajiban Departemen Kominfo yang satu demi satu mulai dapat dipenuhi secara konkret dari pada sekedar wacana.

Mungkin Departemen Kominfo perlu menginformasikan, bahwa departemen ini selalu berinteraksi dengan para pemangku kepentingan dalam membahas berbagai masalah dan bahkan dalam penyusunan rancangan regulasi. Sesuatu hal yang belum sepenuhnya dilakukan oleh instansi pemerintah lain-lainnya. Tujuan konsultasi publik yang sering dilakukan tersebut selain untuk memperoleh tanggapan publik, juga untuk memperoleh kesempurnaan regulasi yang disusun. Ini semua ditujukan untuk mengurangi tingkat resistensi satau keberatan jika diimplementasikan.

Akan tetapi, apapun substansinya, perlu diberitahukan, bahwa Departemen Kominfo menyampaikan ucapan terima-kasih, bahwasanya selama ini hubungan kemitraan antara Departemen Kominfo dengan Pimpinan dan Redaksi Kompas berlangsung cukup konstruktif dan dinamis, karena atas dasar kerja-samanya tersebut, Departemen Kominfo cukup banyak memperoleh di antaranya bantuan dalam pemberitaan berbagai regulasi dan kebijakan Departemen Kominfo bagi kepentingan masyarakat umum dan juga pandangan kritis dan obyektif yang termuat di Harian Kompas maupun media-media massa yang lain bagi tujuan perbaikan kinerja Departemen Kominfo. Adalah hak dari masyarakat umum untuk memberikan penilaian obyektif terhadap Departemen Kominfo, karena mereka mungkin memiliki parameter tersendiri. Namun adalah hak Departemen Kominfo untuk menyampaikan tanggapannya berdasarkan bukti konkret hasil kinerja yang telah tercapai. Departemen Kominfo mengharapkan kerja-sama yang berbasis obyektivitas dan independensi tersebut akan terus meningkat di masa mendatang.

Demikian penggunaan hak jawab ini disampaikan dan atas perhatian dan kerja-samanya diucapkan terima-kasih.

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).


« Artikel SebelumnyaArtikel Berikutnya »

Contact Center Kotak Pengaduan Pelayanan Publik Ijin Penggunaan Frekuensi Radio Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Uji Coba eLicensing Tahap 1 Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi SIAP: Sistem Informasi Pegawai Online
Siaran Pers
20-03-2014
Siaran Pers No. 28/PIH/KOMINFO/3/2013
16-03-2014
Siaran Pers No. 27/PIH/KOMINFO/3/2014
06-03-2014
Siaran Pers No. 25/PIH/KOMINFO/3/2014
Konsultasi Publik
Pengumuman
Seputar SDPPI
Kampanye Stop Korupsi