Siaran Pers No. 113/PIH/KOMINFO/5/2009
Tanggapan Publik Menjelang Perdebatan Pembahasan Daftar Inventarisasi (DIM) Pemerintah Atas RUU Tentang Pos Pada Tanggal 18 Mei 2009 di Komisi 1 DPR-RI

13-05-2009

(Jakarta, 14 Mei 2009). Menurut rencana pada tanggal 18 Mei 2009 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR-RI akan berlangsung pembahasan awal secara terbuka terhadap Daftar Inventarisasi (DIM) Pemerintah atas RUU tentang Pos. Pembahasan awal tersebut dari pihak Departemen Kominfo akan dipimpin langsung oleh para pejabat tinggi Departemen Kominfo dan yang terkait. Sejauh ini Departemen kominfo sudah mempersiapkan diri secara komprehensif. Salah satu dokumen awal yang sudah disusun oleh Departemen Kominfo adalah berupa materi Daftar Inventarisasi (DIM) Pemerintah Atas RUU tentang Pos. Itulah sebabnya dan mengingat pentimnya materi pembahasan RUU tentang Pos ini yang nantinya akan diperdebatkan di DPR-RI, maka sebagaimana sudah disebutkan pada Siaran Pers No. 111/PIH/KOMINFO/5/2009 kepada masyarakat umum dan yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pos diharapkan menyampaikan tanggapan, komentar, kritik dan saran terhadap DIM RUU Pos ini yang paling lambat diterima pada tanggal 17 Mei 2009 ke alamat ermail: widyawan@postel.go.id dan ketut@postel.go.id.

Sebagai informasi, penyelenggaraan pos di Indonesia selama ini pengaturan dan regulasinya adalah berdasarkan UU No. 6 Tahun 1984sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos. Dalam perkembangannya, UU No. 6 Tahun 1984 tersebut kini dianggap kurang lagi relevan dengan perkembangan saat ini, sehingga dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru. Menyadari kondisi tersebut, Ditjen Postel (sejak masih di bawah Departemen Perhubungan dan kini berada di bawah Departemen Kominfo) sesungguhnya sudah cukup lama mengupayakan adanya pembahasan internal dan dalam beberapa kesempatan dengan pihak eksternal untuk mencoba merumuskan konsep dasar perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dari berbagai upaya pada masa lalu hingga saat ini tersebut, nampaknya rangkaian pembahasan dengan berbagai pihak yang berkepentingan (Ditjen Postel, para penyelenggara jasa titipan dan PT Pos Indonesia serta pihak lainnya) kini sudah mulai mengkerucut. Diharapkan dalam waktu dekat ini RUU Pos ini dapat dibahas dalam lingkup legislatif secara intensif dan diperkirakan juga akan cukup kritis perdebatannya khususnya terkait dengan sikap para penyelenggara jasa kurir (perposan swasta) terhadap materi DIM tersebut, sehingga pengaturan dan regulasi penyelenggaraan pos dapat lebih dioptimalisasikan secara komprehensif, relevan, aktual baik dari sisi domestik maupun dalam tataran internasional.

—————

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

SIARAN PERS NO. 38/HM/KOMINFO/04/2017
04-04-2017

Menkominfo Serukan Isu Pemerataan Dicantumkan pada Deklarasi G20 Digital Mi…

Seputar SDPPI

Kementerian Kominfo Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Kominfo
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian Komunikasi dan Informatika meresmikan Pelayanan Terpadu Satu...

Penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penataan Organisasi UPT Monitor Spektrum Frekuensi...
22-06-2017

SDPPI (Jakarta) - Kementerian PANRB menyerahkan surat persetujuan penataan organisasi dan...

Rudiantara: Transportasi Mudik Lancar, Komunikasi Lancar
20-06-2017

Jakarta (SDPPI) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika