Siaran Pers No. 113/PIH/KOMINFO/5/2009
Tanggapan Publik Menjelang Perdebatan Pembahasan Daftar Inventarisasi (DIM) Pemerintah Atas RUU Tentang Pos Pada Tanggal 18 Mei 2009 di Komisi 1 DPR-RI

13-05-2009

(Jakarta, 14 Mei 2009). Menurut rencana pada tanggal 18 Mei 2009 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR-RI akan berlangsung pembahasan awal secara terbuka terhadap Daftar Inventarisasi (DIM) Pemerintah atas RUU tentang Pos. Pembahasan awal tersebut dari pihak Departemen Kominfo akan dipimpin langsung oleh para pejabat tinggi Departemen Kominfo dan yang terkait. Sejauh ini Departemen kominfo sudah mempersiapkan diri secara komprehensif. Salah satu dokumen awal yang sudah disusun oleh Departemen Kominfo adalah berupa materi Daftar Inventarisasi (DIM) Pemerintah Atas RUU tentang Pos. Itulah sebabnya dan mengingat pentimnya materi pembahasan RUU tentang Pos ini yang nantinya akan diperdebatkan di DPR-RI, maka sebagaimana sudah disebutkan pada Siaran Pers No. 111/PIH/KOMINFO/5/2009 kepada masyarakat umum dan yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pos diharapkan menyampaikan tanggapan, komentar, kritik dan saran terhadap DIM RUU Pos ini yang paling lambat diterima pada tanggal 17 Mei 2009 ke alamat ermail: widyawan@postel.go.id dan ketut@postel.go.id.

Sebagai informasi, penyelenggaraan pos di Indonesia selama ini pengaturan dan regulasinya adalah berdasarkan UU No. 6 Tahun 1984sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos. Dalam perkembangannya, UU No. 6 Tahun 1984 tersebut kini dianggap kurang lagi relevan dengan perkembangan saat ini, sehingga dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru. Menyadari kondisi tersebut, Ditjen Postel (sejak masih di bawah Departemen Perhubungan dan kini berada di bawah Departemen Kominfo) sesungguhnya sudah cukup lama mengupayakan adanya pembahasan internal dan dalam beberapa kesempatan dengan pihak eksternal untuk mencoba merumuskan konsep dasar perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dari berbagai upaya pada masa lalu hingga saat ini tersebut, nampaknya rangkaian pembahasan dengan berbagai pihak yang berkepentingan (Ditjen Postel, para penyelenggara jasa titipan dan PT Pos Indonesia serta pihak lainnya) kini sudah mulai mengkerucut. Diharapkan dalam waktu dekat ini RUU Pos ini dapat dibahas dalam lingkup legislatif secara intensif dan diperkirakan juga akan cukup kritis perdebatannya khususnya terkait dengan sikap para penyelenggara jasa kurir (perposan swasta) terhadap materi DIM tersebut, sehingga pengaturan dan regulasi penyelenggaraan pos dapat lebih dioptimalisasikan secara komprehensif, relevan, aktual baik dari sisi domestik maupun dalam tataran internasional.

—————

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 77/HM/KOMINFO/11/2016
11-11-2016

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 mengen…

SIARAN PERS NO.73/HM/KOMINFO/10/2016
27-10-2016

Kementerian Kominfo Klarifikasi Pesan Hoax Pengambilan Informasi melalui Si…

SIARAN PERS NO. 70/HM/KOMINFO/10/2016
26-10-2016

Delapan Surat Keputusan Pencabutan Izin Penyelenggara Telekomunikasi

Seputar SDPPI

Empat Pejabat Ditjen SDPPI Masuki Purna Bakti, Termasuk Direktur Standardisasi Perangkat Pos...
01-12-2016

Batam (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen...

Indonesia-Singapura Bahas Strong Spillover (limpahan sinyal yang kuat) Frekuensi Radio...
01-12-2016

Singapura (SDPPI) - Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan...

Kolaborasi ASEAN Untuk Inovasi Ekonomi Digital
28-11-2016

Brunei Darussalam, Kominfo- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak para...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika