Paperless  |   Email  |   Hubungi Kami  |   Sitemap  |   Switch to English English
SDPPI Tab Image
… …..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang.................… …..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang.......… …Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.… …Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

Siaran Pers

29-08-2009
Siaran Pers No. 176/PIH/KOMINFO/8/2009
"Buku Putih" Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap (TVD-TT): Dasar Hukum Bagi Pembukaan Peluang Usaha Penyelenggaraan Layanan Televisi Digital

(Jakarta, 29 Agustus 2009). Berbekal pada kesuksesan secara berturut-turut pada saat uji coba lapangan untuk pertama kali diluncurkan pada tanggal 13 Agustus 2008 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di TVRI , kemudian uji coba lapangan TVD-TT kedua secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Mei 2009 di Studio SCTV dan dilaksanakan oleh dua penyelenggara yaitu KTDI (Konsorsium 6 LPS: SCTV, Metro TV, ANTV, TVOne, TransTV dan Trans7) dan konsorsium TVRI/Telkom, serta yang terakhir berupa launching uji coba Siaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Bergerak oleh Menteri Kominfo pada tanggal 3 Agustus 2009 di Departemen Kominfo, maka kini untuk sementara waktu sambil menunggu RUU Konvergensi yang mengakomodasikan UU Penyiaran dan dan UU Telekomunikasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan penggelaran TVD-TT dalam bentuk Peraturan Menteri yang dapat digunakan sebagai payung hukum untuk pelaksanaan penggelaran siaran TV Digital Terestrial (FTA) untuk penerimaan tetap yang diharapkan dapat digelar selambat-lambatnya di tahun 2011. Dengan diterbitkannya kebijakan penyelenggaraan siaran TV Digital Penerimaan Tetap ini, maka akan ada "kepastian hukum" bagi pelaku bisnis penyelenggara penyiaran untuk menyelenggarakan layanan TV digital dan bagi industri perangkat untuk dapat memproduksinya dengan harga terjangkau serta bagi masyarakat untuk menikmati siaran TV digital yang beragam, variatif, terlindungi dan berkualitas.

Melalui Siaran Pers ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan televisi digital teresterial penerimaan tetap, diharapkan dapat menyampaikan tanggapannya (dengan format tanggapan yang sudah tersedia) melalui email ke alamat: gatot_b@postel.go.id dan diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal 3 September 2009 jam 24.00 WIB. Berikut ini beberapa dokumen yang perlu ditanggapi:

  1. Daftar Isi.
  2. Daftar Tabel dan Gambar.
  3. Isi Bab I s/d. VI.
  4. Singkatan dan Akronim.
  5. Daftar Pustaka.
  6. Esensi Rancangan Peraturan Menteri Kominfo.

Seperti diketahui, perkembangan siaran TV di Indonesia menunjukkan, bahwa TV merupakan suatu media informasi yang sangat strategis dan efektif bagi masyarakat . Menyadari manfaat seperti tersebut diatas, minat masyarakat begitu besar, seperti terlihat pada pemohon izin LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) Lokal yang jumlahnya begitu banyak, sehingga tidak mungkin tertampung dalam alokasi frekuensi yang tersedia. Dengan terselenggaranya siaran digital yang dapat memuat 6 kali lebih banyak program siaran dalam satu kanal, diharapkan masalah ini dapat teratasi. Pada akhirnya, pemerintah telah mengadakan studi untuk melakukan migrasi dari siaran analog ke digital dalam bentuk Buku Putih ini, yang akan membahas mengenai rencana penyelenggaraan TV Digital Penerimaan Tetap (TVD-TT). Dalam perencanaannya, pelaksanaan migrasi ke TV Digital akan dilakukan 2 tahap, yaitu Tahap "Simulcast" (tahap dimana TV analog dan digital disiarkan bersama-sama) dan Tahap "Cut Off" (tahap dimana siaran TV analog dihentikan secara total). Tahap simulcast bertujuan mempersiapkan masyarakat agar secara bertahap menggunakan alat bantu penerima siaran TV digital (set-top box/STB) atau sekaligus menggunakan pesawat TV digital, dan kepada Lembaga Penyiaran untuk mengalihkan siarannya dari analog ke digital.

Peralihan siaran dari analog ke digital khususnya siaran televisi akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

  1. Penggunaan atau pemanfaatan kanal frekuensi secara lebih efisien, karena dengan satu kanal frekuensi dapat digunakan untuk beberapa program siaran dalam waktu bersamaan, dibandingkan dengan siaran analog yang menggunakan satu kanal frekuensi untuk satu program siaran. Dengan standar DVB-T, dan menggunakan video compression MPEG-2, satu kanal frekuensi dapat dimanfaatkan untuk 6 program siaran SDTV atau 1 HDTV; dan dengan video compression MPEG-4, satu kanal frekuensi dapat dimanfaatkan untuk 10-12 program siaran SDTV atau 2-4 HDTV. Pada saat ini standar DVB-T sedang dikembangkan ke standar DVB-T2 yang akan memuat kira-kira 3 kali lebih banyak program dari DVB-T.
  2. Menampung permintaan izin penyelenggaraan penyiaran televisi swasta yang melebihi ketersediaan frekuensi. Pada saat ini LPS analog yang telah mendapat izin penyiaran berjumlah 11, dan LPS analog lokal 115, pemohon baru yang tidak tertampung berjumlah kurang lebih 450.
  3. Meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi.
  4. Dengan penetrasi yang luas ke seluruh pelosok Indonesia, beragam dan variatifnya program siaran, serta jumlah siaran yang meningkat, maka masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya memilih konten-konten yang edukatif dan informatif, sehingga akan tercipta suatu masyarakat informasi ("information society") yang kritis, dan semangat untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
  5. Mendorong tumbuhnya program-program siaran dengan segmentasi yang khusus.
  6. Penyiaran TV digital diharapkan dapat memacu bisnis media TV di Indonesia, membuka peluang sekaligus tantangan bagi pebisnis media di bidang "content service provider", "content provider", "industri kreatif", penyedia multiplekser, transmisi, dan lain-lain. Bisnis media tentunya akan menjadi potensi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Penyedia perangkat alat bantu penerima siaran TV digital atau STB yang merupakan salah satu kunci keberhasilan penggelaran TV digital, akan menjadi peluang bagi industri dalam negeri untuk memproduksi di dalam negeri. Video kompresi MPEG2 dan SDTV telah dipilih agar diperoleh harga STB-T dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Jumlah TV analog yang telah dimiliki oleh 30-40 juta rumah tangga (household) diharapkan dapat memacu industri dalam negeri untuk mendesain, dan memproduksi STB dengan harga yang terjangkau. Regulator/pemerintah tentunya akan memberikan kesempatan dan kemudahan-kemudahan bagi industri dalam negeri, agar siaran TV digital bermanfaat tidak saja bagi pemirsa atau lembaga penyiaran tetapi juga bagi industri dalam negeri.
  7. Mendorong konvergensi layanan multimedia.

Dalam skemanya, arah kebijakan dalam implementasi TVD-TT terdiri dari 3 aspek, yaitu : 1. Aspek teknologi (bagi vendor). dalam aspek ini, arah kebijakan teknologi adalah untuk mengantisipasi teknologi dan tuntutan global yang sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh standar nasional/internasional, dan mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri dengan menetapkan TKDN untuk perangkat-perangkat penerima, dan untuk perangkat infrastruktur diutamakan buatan dalam negeri. 2. Aspek Bisnis (bagi penyelenggara), yang esensinya adalah menciptakan bisnis penyiaran dengan persaingan yang sehat, kerjasama yang baik, kesempatan yang adil, peningkatan efisiensi, meningkatkan minat berinvestasi, menjaga netralitas dalam penyediaan konten, serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa. Dan 3. Aspek layanan (bagi masyarakat), yang esensinya adalah memberikan layanan TVD-TT kepada masyarakat dengan kualitas yang bagus , jumlah program siaran yang banyak dan beragam (terutama siaran-siaran yang bersifat edukasi dan peningkatan wawasan), peningkatan kualitas hidup masyarakat serta tetap menjaga rasa aman dan terlindungi.

Berdasarkan rancangannya, ada beberapa prinsip regulasi yang perlu diperhatikan oleh para stakeholder. Khusus regulasi terkait layanan, maka layanan TVD-TT dihasilkan melalui kerjasama antar penyelenggara, yang terdiri dari: penyelenggara program siaran, yaitu penyelenggara yang menggabungkan beberapa konten yang diatur menjadi program siaran terjadwal untuk dipancarluaskan kepada masyarakat melalui penyelenggara multipleks, dan penyelenggara multipleks, yaitu penyelenggara yang menyalurkan program-program siaran dari beberapa penyelenggara program siaran dalam suatu perangkat multiplex dan mentransmisikan kepada pemirsa/masyarakat melalui suatu perangkat transmisi. Masing-masing penyelenggara membutuhkan izin tersendiri. Dalam memberikan layanannya, penyelenggara program siaran dapat bekerja sama dengan penyedia konten dan harus bekerja sama dengan penyelenggara multipleks yang beroperasi pada wilayah jangkauan siarannya. Sedangkan penyelenggara multipleks harus bekerja sama dengan penyelenggara program siaran dan penyedia menara pada tiap wilayah jangkauan siaran yang berada pada zona layanannya.

Untuk regulasi terkait frekuensi, maka penyelenggara program siaran tidak memerlukan izin stasiun radio (ISR). Karena Hak Penggunaan Frekuensi diberikan kepada penyelenggara multipleks untuk menyalurkan program-program siaran dari penyelenggara program siaran melalui sistem perangkat multipleks dan transmisi. Dalam penyiaran TVD-TT, satu saluran frekuensi bisa digunakan untuk menyalurkan beberapa program siaran. Sedangkan penyelenggara multiplex harus memiliki hak penggunaan frekuensi untuk zona layanan operasinya. Penyelenggara multipleks hanya boleh menggunakan 1 kanal frekuensi dalam satu wilayah jangkauan siaran, agar penyelenggara program s iaran mempunyai lebih banyak pilihan dalam menentukan penyelenggara multipleks yang akan diajak bekerja sama. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari monopoli dan menciptakan kompetisi yang sehat. penyelenggara multipleks ini berhak menggunakan frekuensi yang dimiliki untuk menyalurkan program siaran dari penyelenggara program saran yang bekerja sama dengannya. Dalam kegiatan penyaluran tersebut, penyelenggara m ultipleks berkewajiban untuk mencegah terjadinya interferensi dengan penyelenggara multipleks pada wilayah jangkauan siaran yang sama dan yang bersebelahan. Daya pemancar dalam setiap wilayah jangkauan siaran akan dikaji secara teknis agar tidak terjadi interferensi.

Akan halnya regulasi terkait program siaran , maka penyelenggara program siaran harus memiliki Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP). Tata cara memperoleh IPP diatur tersendiri. IPP dalam penyelenggaraan TVD-TT tidak mengharuskan penyelenggara program siaran mempunyai infrastruktur dan BHP sendiri. Di dalam penyelenggaraan sistem penyiaran TVD-TT, IPP eksisting yang dimiliki lembaga penyiaran analog tetap berlaku sebagai penyelenggara program siaran (Content >Service Provider), namun hak penggunaan frekuensi tidak dimiliki lagi. Penyelenggara program siaran tidak harus memiliki multipleks, pemancar ataupun menara sendiri. Penyelenggara program siaran (PS) swasta hanya boleh menyiarkan 1 program siaran yang disalurkan melalui 1 penyelenggara multipleks yang beroperasi dalam wilayah jangkauan siaran sebagaimana tercantum pada IPP yang dimiliki. Bila wilayah layanan dari penyelenggara program siaran yang tercantum dalam IPP mencakup beberapa wilayah jangkauan siaran pada lebih dari 1 zona layanan maka layanan yang dimaksud dalam IPP tetap dapat dilaksanakan.

Berbeda dengan penyelenggara program siaran, maka penyelenggara multipleks adalah jenis penyelenggaran baru yang dibutuhkan untuk memberikan layanan TVD-TT. Penyelenggara multipleks merupakan salah satu bentuk layanan infrastruktur untuk mengantisipasi konvergensi UU Telekomunikasi dan Penyiaran, dimana penyelenggara konten (content service provider) memerlukan izin tersendiri (diluar IPP). Penentuan pemberian Izin Penyelenggara Multipleks dilakukan melalui proses seleksi. Penyelenggara multipleks harus menyediakan sistem multiplekser dan sistem transmisi sendiri. Penyelenggara multipleks beroperasi sekurang-kurangnya dalam 1 zona layanan. Penyelenggara multipleks harus membawa dan memancarkan program-program siaran dari para penyelenggara program siaran yang ada di zona layanannya dengan menggunakan sekurang-kurangnya 2/3 dari kapasitas salurannya. Penyelenggara multipleks dapat menggunakan sebanyak-banyaknya sepertiga dari kapasitas salurannya untuk jasa tambahan. Penyimpangan dari dua point terakhir tersebut di atas (penyelenggara multipleks harus membawa dan memancarkan program-program siaran dari para penyelenggara program siaran yang ada di zona layanannya dengan menggunakan sekurang-kurangnya 2/3 dari kapasitas salurannya. Penyelenggara multipleks dapat menggunakan sebanyak-banyaknya sepertiga dari kapasitas salurannya untuk jasa tambahan ) harus seizin menteri dan bersifat sementara (sambil menunggu kesiapan dari penyelenggara program siaran lokal).

Masih terkait dengan penyelenggara multipleks, maka pemerintah menetapkan harga tertinggi sewa saluran siaran pada penyelenggara multipleks. Sehingga harga sewa yang ditetapkan oleh penyelenggara multipleks adalah harga yang layak. Penyelenggara multipleks harus menggunakan perangkat yang telah disertifikasi dan harus mengutamakan produk dalam negeri. Jangkauan layanan penyelenggara multipleks harus mencakup seluruh wilayah jangkauan siaran dalam zona layanannya. Penyelenggara multipleks dapat memperoleh izin di lebih dari satu zona layanan. Penyelenggara multipleks wajib memenuhi komitmen pambangunan dalam zona layanan dimana izinnya berlaku. Seluruh wilayah dalam zona layanan harus dapat dilayani sepenuhnya sesuai komitmen yang diberikan. Komitmen ini harus dituangkan dalam pengajuan izinnya dan bersifat mengikat. Perubahan atas komitmen pembangunan hanya dapat dilakukan atas izin Menteri. Keterlambatan pemenuhan komitmen pembangunan akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga penyiaran dapat mengajukan penyelenggara multipleks dengan cara mengajukan permohonan izin tersendiri diluar IPP yang telah dimilikinya. Penyelenggara multipleks harus lulus uji laik operasi sebelum dapat mengkomersialkan layanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uji laik operasi tersebut meliputi uji laik operasi perangkat multipleks untuk zona layanan dan perangkat transmisi untuk tiap wilayah jangkauan siaran. Izin Penyelenggara Multipleks berlaku 10 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun . Dalam hal penyelenggara multipleks akan menggunakan sebagian kapasitas salurannya untuk jasa tambahan, penyelenggara tersebut harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi blank spot di zona layanannya, penyelenggara multipleks dapat melakukan relai siaran dari wilayah siaran sekitar area blank spot dengan metode Single Frequency Network (SFN).

Hal lain yang juga penting adalah regulasi terkait penyedia menara. Penyedia menara diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang menara bersama. Dalam hal ini pemerintah akan menetapkan standar dan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh penyedia m enara. Penyedia menara diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang menara penyiaran. Dalam hal ini pemerintah akan menetapkan standar dan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh penyedia menara. Menara yang disediakan harus mengikuti ketentuan teknis yang berlaku meliputi penentuan lokasi dan ketinggian serta harus diperhitungkan kekuatannya untuk menampung kebutuhan penyelenggara m ultipleks. Diharapkan ketentuan ini dapat mewujudkan konsep pemakaian menara bersama (one tower policy). Penyedia menara harus menerapkan harga sewa yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga harga sewa yang ditetapkan oleh p enyedia m enara adalah harga yang layak.

Selain beberapa hal regulasi terkait tersebut di atas, ada beberapa hal lain yang juga terkait regulasi, yaitu yang mengenai wilayah penyelenggaraan, konten, perangkat pengguna, kualitas, pengamanan dan perlindungan, kepemilikan, badan hukum penyelenggara, kontribusi pada negara dan masyarakat, dan ketentuan peralihan. Deskripsi secara rinci adalah sebagai berikut:

  1. Regulasi terkait wilayah penyelenggaraan: wilayah penyelenggaraan multipleks adalah zona layanan; wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah jangkauan siaran; dan zona layanan dan wilayah jangkauan siaran ditentukan dalam peraturan tersendiri.
  2. Regulasi terkait konten: penyelenggara program siaran bertanggung jawab terhadap isi siaran dan harus mematuhi peraturan KPI mengenai isi siaran (PPP dan SPS ) serta wajib mematuhi ketentuan/aturan mengenai hak siar, ralat siaran, arsip siaran, dan siaran iklan . Sedangkan penyelenggara multipleks tidak bertanggung jawab terhadap isi siaran
  3. Regulasi terkait perangkat pengguna: alat bantu penerima siaran TV Digital (Set-Top-Box) yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 tahun. Alat bantu penerima siaran TV Digital (Set-Top-Box) dan perangkat penerima TV Digital standar harus memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dengan fitur yang mampu memberikan layanan data dengan menu Bahasa Indonesia, peringatan dini bencana alam, dan dapat dilengkapi dengan sarana pengukuran rating TV. Alat bantu penerima siaran TV Digital (Set-Top-Box) dan perangkat penerima TV Digital yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib disertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Regulasi terkait kualitas: penyelenggara multiplex dan penyedia menara harus mematuhi Peraturan Menteri mengenai Rencana Dasar Teknik Penyiaran yang berlaku. Kualitas penerimaan harus memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Standar kualitas ini akan dimuat dalam Rencana Dasar Teknik Penyiaran yang sekarang sedang dalam penyusunan.
  5. Regulasi terkait pengamanan dan perlindungan: dalam menyalurkan konten kepada masyarakat, penyelenggara program siaran wajib memiliki hak atas setiap konten yang disalurkan , mencantumkan hak yang dimilikinya untuk menyalurkan konten tersebut; dan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat, penyelenggara program siaran harus menyediakan pusat informasi dan pelayanan masyarakat. Sedangkan kewajiban penyelenggara multipleks adalah melakukan pengamanan terhadap pemanfaatan multipleksingnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap konten dari penyelenggara program siaran yang disalurkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Regulasi terkait kepemilikan: penyelenggara program siaran swasta wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan asing sebagaimana berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Kepemilikan asing pada p enyelenggara m ultipleks mengikuti ketentuan sebagaimana pada penyelenggara program siaran swasta. Tidak diperkenankan adanya kepemilikan silang antar penyelenggara multipleks dalam satu zona layanan baik langsung maupun tidak langsung.
  7. Regulasi terkait badan hukum penyelenggara: penyelenggara program siaran mengikuti ketentuan sebagaimana yang berlaku untuk lembaga penyiaran (LPP dan LPS). Penyelenggara multiplex harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d idirikan oleh WNI dan didirikan dengan bentuk Badan Hukum Indonesia berupa perseroan terbatas.
  8. Regulasi terkait kontribusi pada negara dan masyarakat: penyelenggara program siaran memiliki kewajiban pada negara dalam bentuk membayar IPP dan harus memberikan iklan layanan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk sosialisasi implementasi sistem penyiaran TVD-TT. Sedangkan penyelenggara multipleks berkewajiban membayar BHP frekuensi sesuai ketentuan yang berlaku dikenai BHP jasa telekomunikasi untuk jasa layanan tambahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkewajiban membayar kontribusi pembangunan universal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Point terakhir yang perlu juga diperhatikan adalah regulasi terkait ketentuan peralihan, yang meliputi sejumlah ketentuan berikut ini:

  1. Semua permohonan izin sebagai lembaga penyiaran yang diajukan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan diproses sebagai pengajuan izin sebagai penyelenggara program siaran yang pelaksanaannya setelah penyelenggara multipleks ditetapkan.
  2. Semua pemegang IPP eksisting secara otomatis akan memperoleh izin sebagai penyelenggara program siaran dengan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang tercantum pada IPP nya, kecuali hak penggunaan frekuensi.
  3. Apabila pada satu wilayah jangkauan siaran telah terdapat penyelenggara multipleks, maka ISR yang dipegang oleh lembaga penyiaran tidak dapat diperpanjang lagi setelah periode simulcast berakhir.
  4. Penyiaran secara simulcast antara TV Analog dan TV Digital diselenggarakan paling lambat sampai akhir tahun 2017.
  5. Selama masa simulcast, lembaga penyiaran yang telah beroperasi diharuskan menayangkan penjelasan migrasi ke TV Digital setiap dua jam sekali.
  6. Permohonan Izin Penyelenggara Penyiaran yang sedang dalam proses akan memperoleh IPP dengan ISR sekunder.
  7. Permohonan Izin Penyelenggara Penyiaran yang sedang dalam proses akan memperoleh IPP dengan ISR sekunder.
  8. Semua Lembaga Penyiaran dengan IPP sekunder diharuskan melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 1 tahun setelah tersedianya penyelenggara multipleks yang beroperasi di wilayah jangkauan siarannya .
  9. Masa transisi ke TV Digital (simulcast) bagi lembaga penyiaran yang telah beroperasi adalah selambat-lambatnya 3 tahun untuk daerah ekonomi maju dan 5 tahun untuk daerah ekonomi kurang maju sejak tersedianya penyelenggara multipleks .
  10. Selama masa simulcast perangkat penerima televisi analog harus tetap dapat dipakai menerima siaran dari pemancar TV digital (dengan alat bantu penerima siaran (STB)) .
  11. Selama masa transisi alokasi frekuensi yang digunakan untuk penyiaran TV digital harus disesuaikan kembali dengan rencana dasar induk frekuensi siaran TV digital.
  12. Penyelenggara Multipleks yang juga sebagai Lembaga Penyiaran diwajibkan membuat pembukuan akunting secara terpisah (accounting separation) untuk setiap izinnya.
  13. Layanan televisi digital teresterial penerimaan tetap yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Komunitas akan diatur dengan peraturan Menteri tersendiri.

Penerapan TVD-TT dilakukan secara bertahap dengan batas waktu cut-off TV Analog paling lambat 2017. Implementasi akan dimulai secara bertahap dengan kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Makasar, Denpasar, Banjarmasin dan kota-kota lainnya. Sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif akan dilakukan melalui promosi, iklan masyarakat, pampflet, penyuluhan ke sekolah-sekolah, dealer-dealer/took-toko pesawat penerima TV dan lain-lain. Dengan cara sosialisasi yang insentif, diharapkan masyarakat dapat memahami TVD-TT, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menerima/menikmati siaran TVD-TT dan juga memahami bahwa dalam jangka waktu tertentu, siaran TV Analog akan dihentikan sama sekali.

Selama masa transisi migrasi atau simulcast , masyarakat dapat menikmati siaran TVD-TT dengan alat bantu penerima STBT yang dihubungkan ke pesawat penerima TV analog yang telah dimiliki. Pemerintah akan mendorong agar industri dalam negeri dapat memproduksi STB standar dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Pusat-pusat bantuan masyarakat atau "call center" akan disediakan oleh semua stakeholder termasuk pemerintah, industri penyiaran, industri STB dan dealernya, agar transisi dapat berjalan secara mulus dengan kerugian seminimal mungkin bagi masyarakat dan industri. Diharapkan bila penetrasi jangkauan dalam suatu wilayah telah mencapai lebih dari 80% (delapan puluh per seratus) dan 80% (delapan puluh per seratus) pemirsa telah memiliki STB atau pesawat TV digital maka siaran analog di wilayah akan dihentikan. Masa simulcast diperkirakan berjangka waktu + 3 tahun di daerah ekonomi maju dan + 5 tahun di daerah ekonomi kurang maju dan dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga diperkirakan pada tahun 2018 – 2020 TV analog dapat dihentikan secara total. Bila terdapat pemirsa yang masih tidak dapat menerima siaran TVD-TT setelah "analog cut off", maka pemirsa tersebut masih dapat menerima siaran TVD melalui siaran TV kabel atau satelit. Alokasi frekuensi yang digunakan untuk TVD-TT selama simulcast dan setelah "analog cut off" akan diatur melalui peraturan Ditjen Postel yang akan segera disusun.

--------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).


« Artikel SebelumnyaArtikel Berikutnya »

Contact Center Ijin Penggunaan Frekuensi Radio Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Uji Coba eLicensing Tahap 1 Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi SIAP: Sistem Informasi Pegawai Online
Siaran Pers
Konsultasi Publik
Pengumuman
Seputar SDPPI
Kampanye Stop Korupsi