Kemkominfo Berupaya Tingkatkan Nilai PMPRB

12-04-2017

Sekditjen SDPPI, Sadjan yang juga ketua Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kemkominfo (kiri) saat memimpin rapat persiapan Penillaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Bogor (12/4)

Bogor (SDPPI) - Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rabu (12/4) di Bogor, Jawa Barat mengadakan pertemuan yang membahas Persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2017 yang dihadiri perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Komunikasi dan Informatika yang menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

Sekretaris Ditjen SDPPI Sadjan, selaku Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kemkominfo, mengingatkan bahwa setiap satuan kerja yang memiliki layanan publik di Kemkominfo harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sehingga semakin kedepan semakin baik.

“Peningkatan layanan publik haruslah berpatokan pada kaidah atau aturan yang berlaku,” kata Sadjan di hadapan anggota Pokja Peningkatan Pelayanan Publik. “Jadi pelayanan publik harus mengikuti standar dan syarat pelayanan yang telah ditetapkan.”

Disinggung mengenai target penilaian PMPRB tahun ini, Sadjan menegaskan bahwa nilai yang didapat harus meningkat dari tahun lalu. “Kita akan berupaya nilai PMPRB untuk tahun ini mencapai nilai 80,” katanya.

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh kementerian/lembaga. Dasar pelaksanaan PMPRB adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

PMPRB dilaksanakan dengan tujuan memudahkan kementerian/lembaga dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga disamping penyediaan data atau informasi bagi Kementerian PAN dan RB guna menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

PMPRB juga merupakan pengganti kegiatan Quality Assurance yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011.

(Sumber/Foto : gat/wdi)

Siaran Pers

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018
10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Seputar SDPPI

Pendakwah Belum Maksimal Manfaatkan Media Digital
22-05-2018

Bandung (SDPPI) - Dalam era digital sekarang ini, internet memiliki jangkauan jarak dan...

Dirjen SDPPI Ajak Jajarannya Buat Perubahan Perlahan Tapi Permanen
21-05-2018

Bandung (SDPPI) - Memaknai Hari Kebangkitan Nasional ke-110 pada 20 Mei 2018, Direktur...

Harkitnas Momentum Bangsa Indonesia Tingkatkan Kapasitas Diri
21-05-2018

Bandung (SDPPI) - Dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan, bangsa Indonesia harus...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika