WG1 bahas Refarming Broadband dan Analog Swich Off (ASO)

27-04-2017

Working Group (WG) 2 bahas Refarming Broadband dan ASO (27/4)

Bandung (SDPPI) - Kegiatan lokakarya Ditjen SDPPI pada Kamis (27/4) memasuki hari kedua atau terakhir dengan melangsungkan pembahasan di Working Group (WG) guna merumuskan masalah, mengindentifikasi solusi, dan penyusan rekomendasi untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Ada empat WG yang menggelar pembahasan secara paralel dan membahas isu yang berbeda-beda sesuai bidangnya, salah satunya WG1 yang membahas Refarming Broadband dan Analog Switch Off (ASO).

Pembahasan pada WG 1 itu mencakup rencana refarming 2,1 GHz pascaseleksi, masterplan FM Radio, usulan revisi PM 31 Tahun 2014, moratorium perizinan TV analog, persyaratan teknis TV digital, percepatan sertifikasi perangkat, dan post market surveillance perangkat telekomunikasi.

Untuk refarming atau penataan 2,1 GHz, proses migrasi akan berbasiskan cluster atau wilayah di Indonesia, dengan mengadopsi pembagian cluster seperti pada penataan 1800 MHz yang lalu, yaitu per provinsi namun untuk daerah tertentu akan dipecah menjadi cluster lebih kecil.

Jadwal penataan ulang untuk 2.1 GHz akan dimulai dari Papua yang jumlah penggunanya tidak terlalu signifikan dan akan berakhir di Jakarta, sedangkan proses refarming-nya diperkirakan maksimal enam bulan sejak penetapan peraturan menteri (PM) terkait refarming.

Untuk keberhasilan ASO diperlukan langkah-langkah strategis antara lain melibatkan satuan kerja terkait pada Komunikasi dan Informatika disamping revisi PM 31/2014 dengan mencabut pasal perluasan jangkauan wilayah layanan guna mempercepat ASO.

Dalam hal sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disampaikan bahwa perpanjangan sertifikat tidak diperlukan sebagaimana diatur dalam Permen 18 Tahun 2014 sepanjang alat dan perangkat telekomunikasi dimaksud tidak lagi dibuat, dirakit dan/atau dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

Disinggung mengenai Radio dan TV Siaran, Ketua WG 1 Gunarto mengatakan,“Permasalah titik referensi (test point) atau pengukuran untuk radio dan TV siaran yang perlu dibenahi kembali”.

Menurutnya, pengukuran test point wilayah layanan tidak selalu harus delapan mata angin, namun diprioritaskan di daerah kritis yang berpotensi terjadi interferensi, ada penduduknya, dan terdapat infrastruktur jalan untuk memudahkan pengukuran oleh UPT.

(Sumber/Foto : hms, Setditjen SDPPI)

Siaran Pers

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018
10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Seputar SDPPI

Pendakwah Belum Maksimal Manfaatkan Media Digital
22-05-2018

Bandung (SDPPI) - Dalam era digital sekarang ini, internet memiliki jangkauan jarak dan...

Dirjen SDPPI Ajak Jajarannya Buat Perubahan Perlahan Tapi Permanen
21-05-2018

Bandung (SDPPI) - Memaknai Hari Kebangkitan Nasional ke-110 pada 20 Mei 2018, Direktur...

Harkitnas Momentum Bangsa Indonesia Tingkatkan Kapasitas Diri
21-05-2018

Bandung (SDPPI) - Dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan, bangsa Indonesia harus...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika