Laporan dari Kantor Monitoring Frekuensi Radio Banjarmasin

10-07-2006

  1. Rapat Koordinasi Pokja dan Gelar Perkara telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2006 di Kantor Loka Monitor Sepektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Banjarmasin dengan dipimpin oleh Joni Adrian, SH, MH (Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Sateli Banjarmasin). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat beserta staf dari Kantor Pusat Ditjen Postel, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Direktorat Reskrim Polda Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negri Martapura, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Polres Kabupaten Banjar dan Polresta Banjarbaru.
  2. Materi bahasan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut :
    1. Paparan secara umum tentang tugas dan fungsi Loka Monitor Frekuensi Banjarmasin.
    2. Potensi penyelengaraan pengguna telekomunikasi yang ada di Kalimantan Selatan.
    3. Keterkaitan tugas – tugas pokok Loka Banjarmasin dengan instansi tekait.
    4. Pemaparan kronologis kasus yang ditangani.
    5. Pemaparan unsur–unsur pasal dari Undang-undang No. 36 Tahun 1999 sesuai pasal yang dilanggar yaitu Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1) tentang Telekomunikasi yang telah dilanggar oleh tersangka, atas nama: Gazali Rahman, Fadliono, Rudianto, Ruslian Noor, dan Supian Hadi.
  3. Beberapa tanggapan yang muncul dalam rapat adalah:

    1. Ibrahim Jamal SH, MH. dari Dijen Postel:
      1. Rapat Koordinasi dan gelar perkara yang diadakan oleh Banjarmasin adalah merupakan salah satu program kerja Ditjen secara khusus yang harus dilaksankan, dan kegiatan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS UPT Ditjen Postel diseluruh Indonesia, dan kegiatan yang diadakan Loka Banjarmasin sudah cukup baik.
      2. Penerapan pasal – pasal yang berkaitann dengan tindakan pidana pelanggaran di bidang telekomunikasi tidak hanya 1 pasal saja akan tetapi dapat di Juncto dengan pasal – pasal yang lebih mengikat dan mengena relevan dengan kasus. Kasus yang ditangani, sehingga dapat dihindari keputusan Hakim yang memutus bebas terdakwa karena penerapan pasal yangkurang tepat dan alat bukti yang kurang lengkap.
    2. AKP Agus Durijanto SH dari Ditreskrim Polda Kalimantan Selatan:
      1. Sangat setuju adanya rapat koordinasi dan gelar perkara dan siap dikonfimasi dan dikomunikasi oleh PPNS Loka Bajarmasin dalam hal penanganan kasus tindak pidana di bidang telekomunikasi tersebut.
      2. Faktor-faktor penghambat dalam suatu proses penyidikan memang biasa terjadi, namun Polda beserta jajaran didaerah selalu siap membantu PPNS untuk mengatasi masalah – masalah yang ada.
    3. Supriadi SH dari Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan:
      1. Menyambut baik diadakannya rapat kordinasi dan Gelar pekara yang diadakan oleh Loka Banjarmasin.
      2. Untuk kasus-kasus penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai izin dar Pemerintah Daerah sebaik di tangani secara hati – hati, dan kalau perlu selain memakai tenaga ahli dari Postel , sebaiknya memakai Pakar Hukum Tata Negara sehingga dapat kejelasan siapa yang berwenang mengeluarkan izin radio tesebut.
    4. Haryanto, SH Kasi Pidum Kejaksaan Negri Martapura
      1. Kasus atas nama Gazali Rahman , Rudianto, H. Fadliyono, Rusliannor dan Supian Hadi dkk dalam pembuatan uraian keterangan masih belum menggambarkan secara gambalang dan jelas seperti pada BAP Pemeriksaan saksi.
      2. Kasus atas nama Gazali Rahman , Rudianto, H. Fadliyono, Rusliannor dan Supian Hadi dkk dalam pembuatan uraian Analisis Kasus dan Analisis Yuridis masih terlalu simple atau sederhana disarankan agar pasal - pasal di juncto dengan pasal – pasal yang lebih mempertajam analisa kasus dan apspek yuridisnya.
      3. Untuk Kasus atas nama Supian Hadi, karena dilakukan bersama – sama perlu dalam penerapan pasal yang dilanggar perlu ditambah pasal 55 KUHP.
    5. Deddy . F Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banjarbaru :
      1. Senada dengan apa yang disampaikan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Martapura, bahwa kasus – kasus tersebut perlu penyempunaan.
      2. Dalam Pemberkasan suatu kasus alat bukti yang lengkap sangat Diperlukan, untuk barang atau alat bukti yang sulit dipindahkan dapat disampaikan melalui foto- foto dengan berita acara pemotretan.
    6. AKP M. Hendrik Siregar Kasat Reskrim dkk Polres Kab. Banjar:
      1. Kewenangan Dishub sesuai Keputusan Menteri Perhubungan sering dipertanyakan apakah berlaku dan apakah biasa diterapkan untuk pengunna radio konsesi jarak pendek dengan frekuensi Veri Haigh Frekuensi yang menurut Dishub katagori radio Lokal.
  4. Hasil rapat adalah sebagai berikut:

    1. Rapat Koordinasi dan gelar Perkara telah berjalan dengan baik dan lancar
    2. Para undangan/peserta rapat secara umum menyetujui dan mendukung adanya rapat koordinasi dan gelar perkara yang dilaksanakan dan diharapkan kegiatan ini akan tetap berlanjut.
    3. Proses penyidikan dan penyusunan berkas perkara atas nama Gazali Rahman , Rudianto, H. Fadliyono, Rusliannoor dan Supian Hadi dkk akan terus disempurnakan dan selanjutnya akan segera diserahkan ke Penuntut umum melalui Korwas PPNS Polda Kalsel .

(Sumber: Nurlian, Loka Monitoring Frekuensi Banjarmasin).

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 12/PIH/KOMINFO/1/2016
29-01-2016

Proyek Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring

SIARAN PERS NO. 10/PIH/KOMINFO/1/2016
21-01-2016

Daftar Pencabutan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Pada Tahun 2015

SIARAN PERS NO. 9/PIH/KOMINFO/1/2016
20-01-2016

Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Lay…

Seputar SDPPI

Lulusan Diklat REOR Dukung Bidang Kemaritiman
28-01-2016

Jakarta, Kominfo - Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Radio Elektronika dan Operator Radio...

Loka Monitor Palu Mendapat Penghargaan Atas Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara
26-01-2016

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Palu ditetapkan sebagai Juara III untuk kategori...

DITJEN SDPPI DAPATKAN ALOKASI PAGU ANGGGARAN 2016 SATU TRILIUN
22-01-2016

(Bogor) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mendapatkan...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika