Paperless  |   Email  |   Hubungi Kami  |   Sitemap  |   Switch to English English
SDPPI Tab Image
… …..................Hati-hati terhadap penipuan melalui SMS atau telepon yang mengatasnamakan pimpinan Ditjen SDPPI yang meminta imbalan sejumlah uang.................… …..............Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Secara Sembarangan dan Ilegal Bisa Mengakibatkan Kekacauan Komunikasi, dan Fatal Akibatnya, Itu Sebabnya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diatur Oleh Undang-Undang.......… …Mengingat setiap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dilakukan secara obyektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan lain apapun dengan alasan atau atas perintah Pimpinan Ditjen SDPPI untuk memenangkan suatu proses pengadaan tertentu.… …Pejabat dan Staf Ditjen SDPPI Dilarang Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Membantu Pengurusan Izin Layanan Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan Tentang Tarif PNBP Telah Diatur Dalam PP No. 7 Tahun 2009. Pengaduan Terhadap Penyalahgunaan Pelayanan di Ditjen SDPPI Dapat Dikirimkam ke PO BOX 2727 Jakarta 10000 atau SMS ke 0811898504.

Unit Pelaksana Teknik

10-07-2006
Laporan dari Kantor Monitoring Frekuensi Radio Banjarmasin
  1. Rapat Koordinasi Pokja dan Gelar Perkara telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2006 di Kantor Loka Monitor Sepektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Banjarmasin dengan dipimpin oleh Joni Adrian, SH, MH (Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Sateli Banjarmasin). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat beserta staf dari Kantor Pusat Ditjen Postel, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Direktorat Reskrim Polda Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negri Martapura, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Polres Kabupaten Banjar dan Polresta Banjarbaru.
  2. Materi bahasan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut :
    1. Paparan secara umum tentang tugas dan fungsi Loka Monitor Frekuensi Banjarmasin.
    2. Potensi penyelengaraan pengguna telekomunikasi yang ada di Kalimantan Selatan.
    3. Keterkaitan tugas – tugas pokok Loka Banjarmasin dengan instansi tekait.
    4. Pemaparan kronologis kasus yang ditangani.
    5. Pemaparan unsur–unsur pasal dari Undang-undang No. 36 Tahun 1999 sesuai pasal yang dilanggar yaitu Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1) tentang Telekomunikasi yang telah dilanggar oleh tersangka, atas nama: Gazali Rahman, Fadliono, Rudianto, Ruslian Noor, dan Supian Hadi.
  3. Beberapa tanggapan yang muncul dalam rapat adalah:

    1. Ibrahim Jamal SH, MH. dari Dijen Postel:
      1. Rapat Koordinasi dan gelar perkara yang diadakan oleh Banjarmasin adalah merupakan salah satu program kerja Ditjen secara khusus yang harus dilaksankan, dan kegiatan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS UPT Ditjen Postel diseluruh Indonesia, dan kegiatan yang diadakan Loka Banjarmasin sudah cukup baik.
      2. Penerapan pasal – pasal yang berkaitann dengan tindakan pidana pelanggaran di bidang telekomunikasi tidak hanya 1 pasal saja akan tetapi dapat di Juncto dengan pasal – pasal yang lebih mengikat dan mengena relevan dengan kasus. Kasus yang ditangani, sehingga dapat dihindari keputusan Hakim yang memutus bebas terdakwa karena penerapan pasal yangkurang tepat dan alat bukti yang kurang lengkap.
    2. AKP Agus Durijanto SH dari Ditreskrim Polda Kalimantan Selatan:
      1. Sangat setuju adanya rapat koordinasi dan gelar perkara dan siap dikonfimasi dan dikomunikasi oleh PPNS Loka Bajarmasin dalam hal penanganan kasus tindak pidana di bidang telekomunikasi tersebut.
      2. Faktor-faktor penghambat dalam suatu proses penyidikan memang biasa terjadi, namun Polda beserta jajaran didaerah selalu siap membantu PPNS untuk mengatasi masalah – masalah yang ada.
    3. Supriadi SH dari Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan:
      1. Menyambut baik diadakannya rapat kordinasi dan Gelar pekara yang diadakan oleh Loka Banjarmasin.
      2. Untuk kasus-kasus penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai izin dar Pemerintah Daerah sebaik di tangani secara hati – hati, dan kalau perlu selain memakai tenaga ahli dari Postel , sebaiknya memakai Pakar Hukum Tata Negara sehingga dapat kejelasan siapa yang berwenang mengeluarkan izin radio tesebut.
    4. Haryanto, SH Kasi Pidum Kejaksaan Negri Martapura
      1. Kasus atas nama Gazali Rahman , Rudianto, H. Fadliyono, Rusliannor dan Supian Hadi dkk dalam pembuatan uraian keterangan masih belum menggambarkan secara gambalang dan jelas seperti pada BAP Pemeriksaan saksi.
      2. Kasus atas nama Gazali Rahman , Rudianto, H. Fadliyono, Rusliannor dan Supian Hadi dkk dalam pembuatan uraian Analisis Kasus dan Analisis Yuridis masih terlalu simple atau sederhana disarankan agar pasal - pasal di juncto dengan pasal – pasal yang lebih mempertajam analisa kasus dan apspek yuridisnya.
      3. Untuk Kasus atas nama Supian Hadi, karena dilakukan bersama – sama perlu dalam penerapan pasal yang dilanggar perlu ditambah pasal 55 KUHP.
    5. Deddy . F Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banjarbaru :
      1. Senada dengan apa yang disampaikan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Martapura, bahwa kasus – kasus tersebut perlu penyempunaan.
      2. Dalam Pemberkasan suatu kasus alat bukti yang lengkap sangat Diperlukan, untuk barang atau alat bukti yang sulit dipindahkan dapat disampaikan melalui foto- foto dengan berita acara pemotretan.
    6. AKP M. Hendrik Siregar Kasat Reskrim dkk Polres Kab. Banjar:
      1. Kewenangan Dishub sesuai Keputusan Menteri Perhubungan sering dipertanyakan apakah berlaku dan apakah biasa diterapkan untuk pengunna radio konsesi jarak pendek dengan frekuensi Veri Haigh Frekuensi yang menurut Dishub katagori radio Lokal.
  4. Hasil rapat adalah sebagai berikut:

    1. Rapat Koordinasi dan gelar Perkara telah berjalan dengan baik dan lancar
    2. Para undangan/peserta rapat secara umum menyetujui dan mendukung adanya rapat koordinasi dan gelar perkara yang dilaksanakan dan diharapkan kegiatan ini akan tetap berlanjut.
    3. Proses penyidikan dan penyusunan berkas perkara atas nama Gazali Rahman , Rudianto, H. Fadliyono, Rusliannoor dan Supian Hadi dkk akan terus disempurnakan dan selanjutnya akan segera diserahkan ke Penuntut umum melalui Korwas PPNS Polda Kalsel .

(Sumber: Nurlian, Loka Monitoring Frekuensi Banjarmasin).


« Artikel SebelumnyaArtikel Berikutnya »

Contact Center Uji Coba eLicensing Tahap 1 Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi SIAP: Sistem Informasi Pegawai Online
Siaran Pers
Konsultasi Publik
Pengumuman
Seputar SDPPI
Kampanye Stop Korupsi