|
|
KEPUTUSAN MENTERI
KM. NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)KM. 5 TAHUN 2001 PENYEMPURNAAN TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIAKM. 76 TAHUN 2003 RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)KM. 2 Tahun 2005 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400-2483.5 MHZ
|
Rancangan Peraturan Menteri
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN AKSES PITA LEBAR BERBASIS NIRKABEL (BROADBAND WIRELESS ACCESS)RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG PENGGUNAAN ORBIT SATELIT UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASIRANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO RANCANGAN PERATURAwered-By: ASP.NET TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUINIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
|
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NOMOR: 162/KEP/M.KOMINFO/5/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 181/KEP/M.KOMINFO/12/ 2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULERPERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIOPERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 27/P/M.KOMINFO/8/2008 TENTANG UJI COBA LAPANGAN PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL Peraturan Menkominfo Nomor : 05/P/M.Kominfo/5/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2002PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULERPERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR: 8/P/M.KOMINFO/3/2007 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTAPeraturan Menkominfo No. 17/P/M.KOMINFO/6/2006 tentang TATA CARA PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA YANG TELAH MEMILIKI IZIN STASIUN RADIOPERATURAN MENKOMINFO NO. 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000PERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 13/P/M.KOMINFO/8/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELIT PERATURAN MENKOMINFO NOMOR :19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIOPERATURAN MENKOMINFO NOMOR : 37/P/M.KOMINFO/12/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 13/P/M.KOMINFO/8/2006 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELITKEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NOMOR: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 26/PER/M.KOMINFO/6/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL PADA PITA FREKUENSI RADIO 2 GHZPERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 27/PER/M.KOMINFO/6/2009 TENTANG PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL PADA PITA FREKUENSI RADIO 5.8 GHZPERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 26/PER.KOMINFO/9/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PNBP DARI BHP SPEKTRUM FREKUENSI RADIOPERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 25/PER.KOMINFO/6/2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PNBP DARI BHP SPEKTRUM FREKUENSI RADIOKEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NO. 114/KEP/M.KOMINFO/4/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NO. 4/KEP/M.KOMINFO/4/2009 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 29/PER/M.KOMINFO/7/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIALAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 29/PER/M.KOMINFO/7/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM F KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.363/KEP/M.KOMINFO/10/2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR:181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULERPERATURAN MENTERI KOMINFO NO.40/PER/M.KOMINFO/10/2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIAPERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN MELALUI SISTEM STASIUN JARINGAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISIPERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 28/P/M.KOMINFO/9/2008 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 39/P/M.KOMINFO/12/2008 DAERAH EKONOMI MAJU DAN DAERAH EKONOMI KURANG MAJU DALAM PENYELOENGGARAAN PENYIARAN Keputusan Menteri Kominfo No. 4/KEP/M.KOMINFO/1/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Peraturan Menteri Kominfo No. 7/KEP/M.KOMINFO/1/2009 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)Peraturan Menteri Kominfo No. 8/KEP/M.KOMINFO/1/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHzPeraturan Menteri Kominfo No. 9/KEP/M.KOMINFO/1/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Leba PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 12/PER/M.KOMINFO/2/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 76 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) PERATURAN MENKOMINFO NOMOR: 15/PER/M.KOMINFO/02/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIOPERATURAN MENKOMINFO NOMOR: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN AMATIR RADIOPERATURAN MENKOMINFO NOMOR: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN RADIO ANTAR PENDUDUKPERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 TENTANG KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (FREE TO AIR)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 35/PER/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 09/PER/M.KOMINFO/01/2009PERATURAN MENTERI NOMOR : 22/PER/M. KOMINFO/04/2009 TENTANG DOKUMEN SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2,3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
|
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN MENKOMINFO NO. 196/M.KOMINFO/8/2008 TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN
|
Surat Menteri Komunikasi dan Informatika
Surat Nomor 199/M.KOMINFO/8/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 Perihal Penghentian penerbitan RK yang mencantumkan Kanal Televisi SiaranSurat No. 161/M.KOMINFO/7/2008 Tanggal 17 Juli 2008 Perihal Penghentian Penerbitan Izin Baru dan Perpanjangan Kanal Radio untuk LPS Radio dan TV Siaran serta Izin Frekuensi Radio untuk Keperluan Komrad lainnyaSurat No. 197/M.Kominfo/8/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Perihal Koordinasi Korwas PPNS di Wilayah Polda dalam rangka Penertiban Frekuensi Radio
|
|
KONSULTASI PUBLIK
No data
|
|
LAIN-LAIN
No data
|