• SELEKSI
• Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memerlukan alokasi spektrum frekuensi tertentu dan atau memerlukan kode akses jaringan (Jartap Lokal, SLJJ, SLI dan Jaringan Bergerak Seluler)
• Jumlah Penyelenggara dibatasi v Dirjen Postel membentuk Tim seleksi
• Izin Prinsip diterbitkan kepada pemenang seleksi
• Izin Prinsip berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama-lamanya sampai dengan 1 (satu) tahun
• Izin Penyelenggaraan diterbitkan setelah sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemilik izin prinsip dinyatakan laik operasi
• Izin penyelenggaraan tidak berbatas waktu berlaku, tetapi setiap 5 (lima) tahun [dalam Modern Licensing yang baru 1 (satu) tahun] dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban pemilik izin.
• Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan untuk jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa teleponi dasar diterbitkan oleh Menteri.
• Memasukkan Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen).
• Memasukkan klausul denda terhadap keterlambatan pembangunan (KEPPRES No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) serta denda terhadap keterlambatan PNBP (UU No. 20/1997 tentang PNBP).
  
  
• EVALUASI
  • Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tidak memerlukan alokasi spektrum frekuensi tertentu dan atau memerlukan kode akses jaringan (Jaringan Tetap Tertutup, Jaringan Bergerak Satelit, dan Jaringan Bergerak Terestrial).
  • Untuk peyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar.
  • Untuk peyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia.
  • Untuk peyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
  • Dirjen Postel membentuk tim evaluasi.
  • Izin Prinsip diterbitkan kepada pemohon yang memenuhi syarat.
  • Izin Prinsip berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama-lamanya sampai dengan 6 (enam) bulan.
  • Izin Penyelenggaraan diterbitkan setelah sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemilik izin prinsip dinyatakan laik operasi.
  • Izin penyelenggaraan tidak berbatas waktu berlaku, tetapi setiap 5 (lima) tahun [dalam Modern Licensing yang baru 1 (satu) tahun] dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban pemilik izin.
  • Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan untuk jenis penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia dan telekomunikasi khusus diterbitkan oleh Dirjen Postel.
  • Memasukkan Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen).
  • Memasukkan klausul denda terhadap keterlambatan pembangunan (KEPPRES No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) serta denda terhadap keterlambatan PNBP (UU No. 20/1997 tentang PNBP).

PROSES PERIZINAN TELEKOMUNIKASI (MELALUI SELEKSI)

MODERN LICENSING

• Bersifat Kontraktual/Kesepakatan
• Mengatur hal-hal :
  • Hak Pemilik Izin;
  • Kewajiban Pemilik Izin;
  • Sanksi;
• Kepastian waktu:
  • Masa Laku Izin Prinsip;
  • Kepastian Pelaksanaan ULO;
  • Kepastian Pengajuan Izin Penyelenggaraan
  • Kepastian melakukan Lounching/Komersial
• Memberikan Kepastian Hukum