A. DASAR HUKUM

1. UU 36/1999 tentang Telekomunikasi
2. UU 32/2002 tentang Penyiaran
3. PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
4. PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
5. Kepmen 5/2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia
6. Kepmen 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
   - Pasal 60: Bilamana menggunakan sumber daya terbatas (spektrum, penomoran) dilakukan proses seleksi
7. Peraturan Dirjen 155/2005 : SOP Perizinan Frekuensi

1. TINGKAT PUSAT : Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio
2. TINGKAT WILAYAH : Unit Pelayanan Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel
   
   

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Meliputi pengaturan dan perencanaan penyelenggaraan sbb:

1.LISENSI, SERTIFIKAT DAN KONSULTASI
2.INSPEKSI DAN PEMANTAUAN
3.PENERTIBAN