Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sebagai direktorat pengalola spektrum frekuensi radio dan standaridisasi perangkat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, ingin hadir lebih bersahabat dengan masyarakat melalui strategi komunikasi yang terencana dan tepat.
“Kita ingin mengubah pola (strategi komunikasi), ke depan kita hadir lebih bersahabat, menjelaskan frekuensi radio kepada orang awan tidak lah mudah, tidak mudah menjelaskannya kepada masyarakat. Oleh karena itu strategi komunikasi penting,” kata Dirjen SDPPI Ismail pada Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Strategi Komunikasi Ditjen SDPPI di Jakarta, Rabu.
SDPPI, dalam mengawal penggunaan frekuensi dan penggunaan perangkat telekomunikasi, akan lebih mendahulukan pencegahan daripada penindakan. Pencegahan melalui sosialisasi penting tapi perlu dirancang dengan baik cara dan materi serta target sosialisasinya.
“Dengan mengedapankan pencegahan, nanti hasilnya bisa banyak menciptakan efisiensi baik biaya, tenaga, maupun sumber daya. Jadi setiap kegiatan sosialisasi yang kita jalankan harus berdampak pada pembangunan image,” katanya.
SDPPI, lanjut Ismail, sekarang sedang membangun branding baru, nanti akan diperkenalkan logo baru dan lain sebagainya yang menimbulkan kesan bahwa SDPPI merupakan institusi yang bersahabat dan manfaat dari frekuensi radio itu sangat besar.
Memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai standardisasi perangkat telekomunisi ini penting karena berkaitan dengan keamanan dan kelancaran masyarakat dalam berkomunikasi, menggunakan internet dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Ismail meminta penciptaan branding baru SDPPI ini harus dijalankan bersama-sama oleh seluruh satuan kerja, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Program sosialisasi mengenai frekuensi dan standardisasi perangkat harus direncanakan dengan baik selama satu tahun, dengan tema yang tepat.
“Kita ingin dalam sqtu tahun itu isu fekuensi dan standardisasi terus bergulir di mana-mana, direktorat-direktorat juga punya program sosialisasi masing-masing, ada yang inti, ada yang bersifat pengembangan,” jelasnya.
Sasaran program sosialisasi juga harus jelas dan tepat, jika perlu dilaksanakan di tempat-tempat yang nyaman bagi masyarakat target sosialisasi. “UPT harus punya pemataan di daerahnya masing-masing karena potential problem yang berbeda-beda, ada yang lebih banyak masalah radio siaran, ada radio komunitas, dan ada radio nelayan.”
Dirjen juga meminta seluruh jajarannya untuk menggunakan berbagai media, termasuk media sosial dalam membangun citra yang baik bagi SDPPI. Media sosial sekarang tidak hanya digunakan oleh kaum milenial tapi juga orang tua mereka.
Sementara terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Ismail meminta prosesnya cepat dan tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi, ketika pada akhir tahun target penyerapan dan kegiatan sudah bisa dijalankan dengan baik dan dengan niat baik.
“Kita ingin menbangun SDPPI ini sebagai instutusi yang sehat, kuat, bersih, dan nyaman lahir dan batin,” tegas Ismail menutup sambutannya.
Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Strategi Komunikasi Ditjen SDPPI ini dihadiri perwakilan dari seluruh satuan kerja di kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis dari seluruh Indonesia.
Hadir juga Plt. Direktur Pengendalian Nurhaedah, Direktur Standardisasi PPI Mochamad Hadiyana, Direktur Operasi Dwi Handoko, Sesditjen SDPPI R. Susanto, dan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Moch. Rus’an.
(Sumber/foto: Rastana)
