Surabaya (SDPPI) – Di akhir batas waktu jadwal refarming (penataan ulang) pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz secara nasional, Senin (1/4/2019), Tim Balai Monitor Kelas I Surabaya terus berupaya mengantisipasi terjadinya interferensi frekuensi.
Upaya tim ini mendapat apresiasi langsung dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan perangkat Pos dan Informastika (Dirjen SDPPI) Ismail. “Tim teknis telah bekerja cepat dan beberapa negara belajar ke Indonesia terkait pelaksanaan refarming yang berjalan lancar dan tidak ada isu sesudahnya. Di beberapa negara membutuhkan waktu lama,” kata Dirjen melalui video conference yang dilakukan antara kantor pusat di Jakarta dan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Surabaya (Jawa Timur), Manado (Sulawesi Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Pangkal Pinang (Bangka Belitung).
Refarming dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 998 Tahun 2018 Tentang penataan ulang pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak selular. Selain itu, Keputusan Dirjen SDPPI Nomor 29 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penataan ulang pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak selular.
Keputusan Menteri dan Keputusan Dirjen SDPPI tersebut mengatur tentang tahapan refarming pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz, pembagian wilayah layanan tertentu (cluster), jadwal, mekanisme dan ketentuan terkait pengaturan balik (fallback). Tujuan refarming untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan diperoleh penetapan pita frekuensi radio yang berdampingan (contiguous) untuk setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler pengguna pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz.
Di setiap wilayah refarming dibentuk tim bersama yang terdiri dari unsur dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Telkomsel dan Indosat. Balai Monitor Kelas I Surabaya menyiapkan dua tim lapangan selama pelaksanaan penataan ulang pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz. “Ini untuk antisipasi terjadinya interferensi frekuensi. Selain stasiun monitor bergerak, stasiun monitor tetap dan stasiun transportable juga disiagakan,” kata Kepala Balai Monitor Kelas I Surabaya Sensilaus Dore.
Jawa Timur terbagi dalam tiga cluster, yaitu wilayah layanan Jawa Timur 1, meliputi Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Tuban, Pasuruan dan Kota Surabaya. Wilayah layanan Jawa Timur 2, meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Malang, Probolinggo, Situbondo, Kota Batu, Malang dan Probolinggo. Wilayah layanan Jawa Timur 3, meliputi Kabupaten Blitar, Jombang, Kediri, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kota Blitar, Kediri, Madiun, Mojokerto dan Pacitan.
Tepat pukul 23.00 WIB refarming di Jawa Timur dimulai dengan jumlah BTS Indosat sekitar 1,200 BTS dan Telkomsel 4,550 BTS termasuk 42 BSC dan 24 RNC. Alokasi frekuensi Telkomsel semula 880-887,5 MHz dan 900-907,5 MHz untuk uplink sedangkan 925-932,5 MHz dan 945-952,5 MHz untuk downlink. Alokasi frekuensi Indosat 887,5-900 MHz untuk uplink dan 932,5-945 MHz untuk downlink. Setelah dilakukan penataan ulang maka alokasi frekuensi uplink Telkomsel menjadi 880-895 MHz dan downlink 925-940 MHz sedangkan alokasi frekuensi uplink Indosat menjadi 940-952 MHz dan 895-907,5 MHz.
Selesainya refarming pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz diharapkan meningkatkan experience pelanggan di Jawa Timur yaitu meningkatnya penetrasi indoor, upgrade capacity LTE 900 dari 5 MHz ke 10 MHz.
(Syamsul Huda, Balmon Surabaya)
