Jakarta (SDPPI) – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendorong operator telekomunikasi melakukan konsolidasi guna efisiensi mengantisipasi penurunan pertumbuhan industri telekomunikasi.
“Hal itu sudah mulai disadari oleh para pemegang saham antaroperator telekomunikasi. Konsolidasi itu corporate action, sehingga pemegang saham yang menentukan, tapi pemerintah yang memfasilitasi “ kata Menkominfo Rudiantara dalam sambutannya di Talkshow dan Seminar Indonesia Technology Forum, Rabu (2/5/2019).
Menurut Chief RA, sapaan akrab Menkominfo, kementeriannya sedang menyusun aturan merger dan akuisisi di sektor telekomunikasi yang intinya untuk keadilan bagi industri. Termasuk frekuensi, yang tidak akan diambil pemerintah jika ada aksi korporasi satu operator mengakuisisi operator lain. “Aturan ini sedang dipersiapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kendati demikian, konsolidasi bisa dilakukan tanpa perlu menunggu aturan keluar,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail mengungkapkan industri telekomunikasi sepanjang 2018 semakin terpuruk. Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebutkan pertama kalinya dalam sejarah, industri telekomunikasi Indonesia mengalami pertumbuhan minus 6,4 persen tahun lalu.
Penurunan disebabkan oleh beberapa faktor penting, yakni penurunan layanan voice/SMS yang telah digantikan oleh layanan baru dari penyelenggara Over the Top (OTT), perang tarif antar operator di layanan data, dan juga adanya regulasi registrasi SIM Card.
Pemerintah dirasa perlu membuat aturan dan regulasi yang jelas untuk mempermudah apabila ada operator yang akan melakukan konsolidasi, serta perlu dilakukan simplifikasi perizinan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Selaku Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sekaligus Dirjen SDPPI, Ismail menyebutkan tigal hal penting terkait usaha konsolidasi. Pertama, tujuan dari konsolidasi adalah membuat sehat industri agar sustainability dari pembangunan infrastruktur terus berjalan.
Terjadinya konsolidasi pada segmen pasar yang tersedia itu cukup sehat untuk dibagi dengan jumlah operator yang tersedia. Saat ini, kondisi pasar terlalu ketat dengan jumlah operator yang sudah banyak. Hal ini membuat persaingan menjadi tidak sehat, sehingga keberlangsungan, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur, menjadi berkurang.
Kedua, soal frekuensi. “Ini resource esensial yang sangat penting bagi kelanjutan dari merger itu, maka pihak operator menanyakan kepada regulator bagaimana policy dan regulasinya. Pada dasarnya, mengenai frekuensi akan dievaluasi oleh pemerintah kalau terjadi merger. Kemudian evaluasi yang paling pas untuk jumlah perusahaan baru itu frekuensi berapa itu akan kami terbitkan,” jelasnya.
Ketiga, isu soal pelanggan. Adanya merger, pelanggan akan diuntungkan, karena terjadi sebuah perusahaan yang sehat dalam memberikan layanan kepada publik. Perusahaan sehat yang dimaksud adalah korporasi yang secara berkelanjutan membangun dan memberikan kualitas layanan yang maksimal. Sebaliknya, ketika perusahaan tidak sehat, maka kualitas layanan pun tak akan bisa terjaga.
ITF adalah lembaga yang bergerak di bidang kajian, iskusi, seminar, riset yang terkait dengan isu dan perkembangan teknologi, regulasi dan trend yang sedang berkembang di masyarat. ITF berkomitmen mengawal persoalan bangsa yang berkenaan dengan ranah teknologi, telekomunikasi dan regulasi.
Acara dihadiri berbagai operator telekomunikasi, perusahaan, para pengamat dan awak media. Selain Dirjen SDPPI, ada tiga narasumber lain, yaitu Muhammad Buldansyah dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Raymond Kosasih dari Deutsche Bank, dan M Syarkawi Rauf dari Institute For Competition and Policy Analysis (ICPA). Selain itu, turut hadir Direktur Penataan Sumber Daya Denny Setiawan serta Kepala Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Oki Suryawahono.
(Iwan, Setditjen)
