Siaran Pers
Ilustrasi: Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Menteri mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication

Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Menteri mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication

SIARAN PERS NO.1/PIH/KOMINFO/1/2015

(Jakarta, 8 Januari 2015). Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak ke berbagai bidang, termasuk di bidang sistem pembayaran, khususnya instrumen secara elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang berpotensi besar untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan kedepannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ses...

Ilustrasi: Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri terhadap Persyaratan Teknis Alat & Perangkat Telek

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri terhadap Persyaratan Teknis Alat & Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat

SIARAN PERS NO.68/PIH/KOMINFO/12/2014

(Jakarta, 16 Desember 2014). Kementerian Kominfo mengonsultasipublikan Rancangan Peraturan Menteri Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (short range devices) (beserta lampirannya). Masukan terhadap rancangan peraturan menteri tersebut dapat disampaikan melalui pehaes@postel.go.id, astri@postel.go.id, dan cendrawasih@p...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://giplatform.org/sites/default/files/ITU%20Plenipot_0.png

Indonesia Terpilih Kembali sebagai Anggota International Telecommunication Union (ITU) Council untuk Periode 2014-2018

SIARAN PERS NO.62/PIH/ KOMINFO/11/2014

Jakarta, 3 November 2014). International Telecommunication Union (ITU) menyelenggarakan Sidang ITU Plenipotentiary Conference 2014 (PP-14) dari tanggal 20 Oktober s.d. 7 November 2014 di Busan, Korea Selatan. Sidang ITU PP-14 merupakan sidang/organ tertinggi ITU yang akan menentukan masa depan, peran, dan tujuan dari organisasi. Agenda sidang ...

Ilustrasi: Sumber ilustrasi : http: //3.bp.blogspot.com /- fdyUHaKKMMU /UnEIl_Rgl5I / AAAAAAAAAFM/NrHEINx1Og0 /

Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Titik ke Titik Melalui Gelombang Mikro dengan Sistem Digital Hybrid (Point-To-Point Digital Microwave Link Hybrid)

SIARAN PERS NO.57/PIH/KOMINFO/9/2014

(Jakarta, 30 September 2014). Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. Te...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://meyindaqueen.blogspot.com/2010/04/sejarah-jaringan-komputer.html

Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Perangkat Telekomunikasi

SIARAN PERS NO.55/PIH/KOMINFO/9/2014

(Jakarta, 19 September 2014). Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Kementerian Kominfo mendorong berkembangnya industri dan mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Khususnya dalam penyelenggaraan telekomun...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://content.moonblink.com/wordpress/wp-content/uploads/WirelessBackhaulInfogra

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Perencanaan Pita Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Titik ke Titik (Point-To-Point) melalui Gelombang Mikro

SIARAN PERS NO. 54/PIH/KOMINFO/9/2014

(Jakarta, 11 September 2014). Dalam rangka penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan sistem komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro secara tertib, efektif dan efisien maka Kementerian Kominfo memandang perlu ditetapkannya perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diidentifikasi untuk penggunaan si...

Ilustrasi: Sumber ilustrasi : http://3.bp.blogspot.com/-PVFGmN2puS0/UGUwVwSMgaI/AAAAAAAAAAY/tsl7u9h2v7I/s758/12

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri terhadap Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 mengenai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

SIARAN PERS NO.53/PIH/KOMINFO/9/2014

(Jakarta, 5 September 2014). Dalam rangka mendorong pertumbuhan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, Kementerian Kominfo perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Selain mendorong pertumbuhan penyelenggaraan jaringan t...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://www.itu.int/osg/spu/ngn/images/ngn.jpg

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Persyaratan Teknis Perangkat Next Generation – Synchronous Digital Hierarchy

SIARAN PERS NO.52/PIH/KOMINFO/9/2014

(Jakarta, 3 September 2014). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan tekni...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : beningpost.com/files/contents/10936/10936.jpg

Rancangan Peraturan Menteri Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

SIARAN PERS NO.51/PIH/KOMINFO/9/2014

(Jakarta, 2 September 2014). Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Untuk keperluan konsultasi publik tersebut, masyarakat dipersilakan menanggapi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud ke alama...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/Televisi-Ilustrasi.jpg

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo terkait Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita UHF

SIARAN PERS NO. 50/PIH/KOMINFO/8/2014

(Jakarta, 21 Agustus 2014). Dalam rangka memenuhi ketersediaan atas kebutuhan kanal frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) dan terjadinya perubahan wilayah administratif di Indonesia yang berdampak pada perubahan wilayah layanan penyelenggaraan televi...

Kontak Ditjen SDPPI

Gedung Sapta Pesona
Jl. Medan Merdeka Barat 17
Jakarta 10110, Indonesia

Loket Pelayanan Publik SDPPI

Menara Danareksa Lantai UG
Jl. Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110, Indonesia

Pusat Layanan

Contact Center SDPPI
  • 159
  • callcenter_sdppi@kominfo.go.id
Waktu Layanan Contact Center 159
  • Senin - Jumat
  • 07.00 - 17.00 WIB
Waktu Layanan Loket Pelayanan SDPPI
  • Senin - Kamis
  • 08.00 - 16.00 WIB
  • Jumat
  • 08.00 - 16.30 WIB
Whatsapp Pelayanan (WAYAN)
  • 08111100159

Tautan Terkait

Follow Us


© Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika