Announcement

Ilustrasi: Rancangan Peraturan Dirjen Postel tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Multi Service Access Gateway/MSAG

Rancangan Peraturan Dirjen Postel tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Multi Service Access Gateway/MSAG

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Dirjen Postel mengenai tentang tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Multi Service Access Gateway/MSAG.Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk memenuhi unsur prosedur penyusunan persyaratan teknis maka diperlukan konsultasi publik sebagai bahan pembanding jika ada masukan atau saran dar...

Ilustrasi: Rancangan Peraturan Dirjen Postel Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Global Satellite Phone Services (GSPS) Untuk Terminal Telepon Genggam Satelit Bergerak dengan Menggunakan Satelit Inmarsat Generasi 4 (IsatPhone )

Rancangan Peraturan Dirjen Postel Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Global Satellite Phone Services (GSPS) Untuk Term...

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Dirjen Postel mengenai Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Global Satellite Phone Services (GSPS) Untuk Terminal Telepon Satelit Bergerak dengan Menggunakan Satelit Inmarsat Generasi 4 ( IsatPhone . )Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk memenuhi unsur kelaikan dari peraturan tersebut, maka...

Ilustrasi: Perpanjangan Kedua Konsultasi Publik Mengenai Rancangan Peraturan Dirjen Postel Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

Perpanjangan Kedua Konsultasi Publik Mengenai Rancangan Peraturan Dirjen Postel Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaia...

Mengingat sampai dengan batas waktu konsultasi publik tentang RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar tanggal 8 Desember 2010, baru beberapa operator yang memberikan masukan dan dikarenakan Ditjen Postel masih memerlukan masukan dari para penyelenggara ja...

Ilustrasi: PERPANJANGAN KEDUA KONSULTASI PUBLIK mengenai  RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang   Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

PERPANJANGAN KEDUA KONSULTASI PUBLIK mengenai RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencap...

Mengingat sampai dengan batas waktu konsultasi publik tentang RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar tanggal 8 Desember 2010, baru beberapa operator yang memberikan masukan dan dikarenakan Ditjen Postel masih memerlukan masukan dari para penyelenggara ja...

Ilustrasi: PERPANJANGAN KONSULTASI PUBLIK mengenai  RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

PERPANJANGAN KONSULTASI PUBLIK mengenai RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Sta...

Mengingat sampai dengan batas waktu konsultasi publik tentang RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar tanggal 8 Desember 2010, baru beberapa operator yang memberikan masukan dan Ditjen Postel masih memerlukan masukan dari para penyelenggara jasa teleponi ...

Ilustrasi: RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang  Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

RANCANGAN PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Dirjen Postel mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar untuk mendapatkan masukan dari penyelenggara jasa teleponi dasar.Adapun ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Dirjen Postel ini antara lain mengenai :1. Pengukuran panggilan terput...

Ilustrasi: PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang  Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Internet Protocol – Private Branch Exchange  dan Media Converter

PERATURAN DIRJEN POSTEL tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Internet Protocol – Private Branch Exchan...

Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Internet Protocol – Private Branch Exchange dan Media Converter telah diselesaikan pembahasan teknisnya oleh tim teknis yang terdiri dari Ditjen Postel, Balai Uji/Laboratorium Uji, dan para vendor.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memenu...

Ilustrasi: Tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi  Key Telephone System

Tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Key Telephone System

Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Revisi Kepdirjen Postel Nomor : 61/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Key Telephone System telah diselesaikan pembahasan teknisnya oleh tim teknis yang terdiri dari Ditjen Postel, Balai Uji/Laboratorium Uji, dan para vendor.Revisi Kepdirjen dimaksud diper...

Ilustrasi: Konsultasi Publik mengenai Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia

Konsultasi Publik mengenai Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia

Bersama ini disampaikan bahwa Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) telah menyusun draft Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia.Roadmap ini akan menjadi panduan bagi ID-IPv6TF dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menerapkan IPv6, serta panduan bagi seluruh elemen pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.Mohon kirany...

Ilustrasi: PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DIGITAL LOOP CARRIER (DLC)

PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DIGITAL LOOP CARRIER (DLC)

Bersama ini kami sampaikan bahwa pembahasan Revisi Kepdirjen Postel Nomor : 58/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Digital Loop Carrier telah diselesaikan pembahasan teknisnya oleh tim teknis yang terdiri dari Ditjen Postel, Balai Uji/Laboratorium Uji, dan para vendor.Revisi Kepdirjen dimaksud diper...