Uji Publik RPM Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi Layer Switch
(Jakarta, 9 Juli 2012). Kementerian Kominfo pada tanggal 9 s/d. 16 Juli 2012 melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi Layer Switch beserta Lampirannya. Perangkat Multi Layer Switch (MLS) adalah perangkat jaringan yang mempunyai fungsi switching pada OSI layer 2 ...
Uji Publik Pemanfaatan dan Pembiayaan ICT Berbasis ICT Fund
(Jakarta, 3 Juli 2012). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada bulan Oktober 2012 telah mengesahkan Peraturan Menteri No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemanfaatan dan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund). Peraturan tersebut telah disusun secara sistematis dan sesempurna mungkin sesuai dengan keperluannya dan mempertimba...
Uji Publik Penetapan Rencana Dasar Teknis Pembangunan Telekomunikasi (FTP 2000)
(Jakarta, 31 Mei 2012). Kermenterian Kominfo kembali melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kominfo yang mengatur tentang Fundamental Technical Plan ( FTP) 2000. Perubahan  ini terkhusus pada Bab Penomoran yang dilatarbelakangi perkembangan dan kondisi industri telekomunikasi di Indonesia yang menuntut dilakukannya penyesuaian da...
Uji Publik RPM Pedoman Umum Audit Sistem Elektronik Penyelenggara Pelayanan Publik
(Jakarta, 26 Mei 2012). Untuk memastikan pemanfaatan sistem elektronik mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka penyelenggaraan sistem elektronik instansi pemerintah harus memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dan aspek pengelolaan risiko, aspek akurasi & integritas data/informasi, serta aspek auditabilitas. At...
Sanksi Denda Bagi Operator Telekomunikasi Dalam Uji Publik
(Manado, 21 Mei 2012). Kementerian Kominfo pada tanggal 21 s/d. 28 Mei 2012 mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi. Penyusunan RPM ini adalah sebagai tindak lanjut sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Pener...
Uji Publik RPM Standar Kualitas Pelayanan Penyelenggara Konten Pada Jaringan Telekomunikasi
(Semarang, 9 Mei 2012). Masalah kualitas pelayanan penyelenggaraan konten pada jaringan telekomunikasi yang sering menjadi kreluhan pengguna layanan telekomunikasi telah menjadi concern dari Kementerian Kominfo. Oleh sebab itu melalui Siaran Pers ini Kementerian Kominfo pada tanggal 9 s/d. 16 Mei 2012 mengadakan uji publik terhadap Rancanga...
Uji Publik RPM Spektrum Frekuensi Transisi TV Digital
Semarang, 8 Mei 2012). Setelah pada tanggal yang sama ini melakukan uji publik terhadap 2 RPM yang terkait dengan rencana penyelenggaraan televisi digital, Kementerian Kominfo pada tanggal 8 s/d. 14 Mei 2012 melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 478-694 MHz Pada Zo...
Uji Publik RPM Penetapan Multipleksing dan RPM Tarif Sewa Saluran Multipleksing
(Semarang, 8 Mei 2012). Kementerian Kominfo pada tanggal 8 s/d. 14 Mei 2012 mengadakan uji publik mengenai Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing dan juga Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Multipleksing. Penyusunan RPM yang pertam...
Uji Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Short Range Devices
(Jakarta, 10 April 2012). Kementerian Kominfo pada tanggal 10 s/d. 20 April 2012 mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Short Range Devices. Seperti biasa, kepada siapapun yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapannya, dapat mengirimkannya langsung ke alamat email:...
Uji Publik RPM Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Dense-Wavelength Digital Multiplexer dan RPM Persyaratan Teknis Perang...
(Jakarta, 28 Maret 2012). Dengan pertimbangan, bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, ...
