Announcement

Ilustrasi: Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat

Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat

Jakarta, 20 Januari 2016– Kementerian Kominfo mengujipublikan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat. Rancangan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, pen...

Ilustrasi: SIARAN PERS NO. 2/PIH/KOMINFO/1/2016

Konsultasi Publik mengenai Rancangan Peraturan Menteri mengenai Uji Coba Lapangan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Peny...

Jakarta, 6 Januari 2016 - Dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran, telekomunikasi, dan informatika di masa depan, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Uji Coba Lapangan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran untuk Keperluan Masa Depan.Sem...

Ilustrasi: Siaran Pers Tentang Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Jakarta, 11 Desember 2015 –Dalam rangka penyederhanaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran untuk meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Kominfo melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Adapun Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan...

Ilustrasi: Siaran Pers Tentang Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

(Jakarta, 20 Oktober 2015) – Sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang terkait bencana alam sehingga diperlukan pengaturan penyampaian informasi kebencanaan melalui penyelenggara bergerak sel...

Ilustrasi:

Konsultasi Publik atas RPM Standar Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler...

(Jakarta, 2 Oktober 2015) - Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Standar Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. RPM ini diperuntukan meningkatkan ...

Ilustrasi: SIARAN PERS NO.52/PIH/KOMINFO/07/201

Konsultasi Publik atas Tiga Rancangan Peraturan Menteri mengenai Standar Kualitas Pelayanan

(Jakarta, 7 Juli 2015) – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dalam penyelenggaraan telekomunikasi maka perlu ditetapkan parameter standar kualitas pelayanan serta tolak ukurnya yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi. Sehubungan hal tersebut, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Tiga ...

Ilustrasi: SIARAN PERS NO.42/PIH/KOMINFO/6/2015

Uji Publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemer...

(Jakarta, 16 Juni 2015) – Kementerian Kominfo melakukan uji publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instanasi Pemerintah atau Badan Hukum. Bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau tanggapannya, dapat disampaikan ke email hukumppi@mail.kominfo.go...

Ilustrasi: SIARAN PERS NO.41/PIH/KOMINFO/6/2015

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2012

(Jakarta, 16 Juni 2015) – Dalam pelaksanaan pengujian alat dan perangkat pemancar televisi siaran digital berbasis standar digital video broadcasting terrestrial – second generation mengalami dispute sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi S...

Ilustrasi: SIARAN PERS NO.26/PIH/KOMINFO/5/2015

Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Long Term Evolution

(Jakarta, 4 Mei 2015) – Dalam rangka penyempurnaan kebijakan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE), telah dikeluarkan Draft Kebijakan Menteri yang akan dijadikan sebagai pedoman.Adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah:Alat dan perangkat telekomunikasi berbas...

Ilustrasi: SIARAN PERS NO.25/PIH/KOMINFO/4/2015

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan Perangkat Telekomunikasi

(Jakarta, 23 April 2015) – Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan...