Announcement

Ilustrasi: SIARAN PERS NO.25/PIH/KOMINFO/4/2015

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan Perangkat Telekomunikasi

(Jakarta, 23 April 2015) – Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan...

Ilustrasi: Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Menteri mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication

Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Menteri mengenai Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication

(Jakarta, 8 Januari 2015). Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak ke berbagai bidang, termasuk di bidang sistem pembayaran, khususnya instrumen secara elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang berpotensi besar untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan kedepannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ses...

Ilustrasi: Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri terhadap Persyaratan Teknis Alat & Perangkat Telek

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri terhadap Persyaratan Teknis Alat & Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat

(Jakarta, 16 Desember 2014). Kementerian Kominfo mengonsultasipublikan Rancangan Peraturan Menteri Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (short range devices) (beserta lampirannya). Masukan terhadap rancangan peraturan menteri tersebut dapat disampaikan melalui pehaes@postel.go.id, astri@postel.go.id, dan cendrawasih@p...

Ilustrasi: Sumber ilustrasi : http: //3.bp.blogspot.com /- fdyUHaKKMMU /UnEIl_Rgl5I / AAAAAAAAAFM/NrHEINx1Og0 /

Konsultasi Publik RPM Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Titik ke Titik Melalui Gelombang Mikro dengan Sistem...

(Jakarta, 30 September 2014). Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis. Te...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://meyindaqueen.blogspot.com/2010/04/sejarah-jaringan-komputer.html

Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Perangkat Telekomunikasi

(Jakarta, 19 September 2014). Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Kementerian Kominfo mendorong berkembangnya industri dan mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Khususnya dalam penyelenggaraan telekomun...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://content.moonblink.com/wordpress/wp-content/uploads/WirelessBackhaulInfogra

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Perencanaan Pita Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Titik ke Tit...

(Jakarta, 11 September 2014). Dalam rangka penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan sistem komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang mikro secara tertib, efektif dan efisien maka Kementerian Kominfo memandang perlu ditetapkannya perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diidentifikasi untuk penggunaan si...

Ilustrasi: Sumber ilustrasi : http://3.bp.blogspot.com/-PVFGmN2puS0/UGUwVwSMgaI/AAAAAAAAAAY/tsl7u9h2v7I/s758/12

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri terhadap Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 me...

(Jakarta, 5 September 2014). Dalam rangka mendorong pertumbuhan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, Kementerian Kominfo perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Selain mendorong pertumbuhan penyelenggaraan jaringan t...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://www.itu.int/osg/spu/ngn/images/ngn.jpg

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Persyaratan Teknis Perangkat Next Generation – Synchronous Digital Hierarchy

(Jakarta, 3 September 2014). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan tekni...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : beningpost.com/files/contents/10936/10936.jpg

Rancangan Peraturan Menteri Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

(Jakarta, 2 September 2014). Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Untuk keperluan konsultasi publik tersebut, masyarakat dipersilakan menanggapi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud ke alama...

Ilustrasi: Sumber Ilustrasi : http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/Televisi-Ilustrasi.jpg

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo terkait Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Analo...

(Jakarta, 21 Agustus 2014). Dalam rangka memenuhi ketersediaan atas kebutuhan kanal frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency (UHF) dan terjadinya perubahan wilayah administratif di Indonesia yang berdampak pada perubahan wilayah layanan penyelenggaraan televi...