PEMBERITAHUAN JAM KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU DITJEN SDPPI SELAMA LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H
Diberitahukan kepada seluruh pemohon Izin Pengguna Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ditjen SDPPI, bahwa dengan adanya LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1438 H, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne...
PEMBERITAHUAN JAM KERJA PUSAT LAYANAN TERPADU DITJEN SDPPI SELAMA BULAN RAMADHAN 1438 H
Berdasarkan Surat Edaran MENPANRB No. 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI Pada Bulan Ramadhan, diberitahukan kepada seluruh pelanggan Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, bahwa jam kerja loket pelayanan selama bulan Ramadhan 1438 H diberlakukan sebagai berikut : Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan teri...
Pembayaran BHP Frekuensi Radio ISR Dengan Sistem LS (Melalui KPPN)
Sehubungan dengan ditemukenalinya permasalahan pembayaran BHP ISR yang dibayarkan tidak melalui host to host melainkan melalui KPPN dengan sistem LS dan tidak adanya informasi kepada Ditjen SDPPI u.p. Dit. Operasi Sumber Daya terkait pembayaran tersebut sehingga menyebabkan terhapusnya SPP baru secara otomatis oleh sistem, bersama ini kami infor...
Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pada Database Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI (SIMS)
No Surat : 450 /DJSDPPI/SP.02.05/10/2016 Tanggal : 24 November 2016 Pengumuman Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pada Database Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI (SIMS) Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan spektrum frekuensi radio yang belum melakukan klarifikasi agar dapat melakukan klarifikasi atas data hasil audit dan pe...
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 mengenai Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan perlu dilakukan penyebarluasan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik melalui situs kementerian (www.kominfo.go.id) terhadap R...
Pemberitahuan Ujicoba Switchover Database
Sehubungan akan dilaksanakannya pengujian fungsi dan kehandalan kinerja layanan SIMS, disampaikan bahwa Subdit SIMS Direktorat Pengendalian SDPPI akan melakukan skenario perpindahan database (switchover database) dari Data Centre Gedung Sapta Pesona ke DRC Ciracas. Kami sampaikan bahwa aktifitas ini akan dilakukan mulai hari Jum t tanggal 2 Sep...
Pengumuman Lomba Desain Prangko Nasional 2016
Direktorat Pos, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyelenggarakan Lomba Desain Prangko Nasional tahun 2016 dengan tema "Postcrossing Indonesia Jendela Dunia" dan sub tema "Berkirim Kartupos Cara Pintar Berkomunikasi untuk Menjalin Persatuan, Persahabatan, dan Persaudaraan antar B...
ITU - Kominfo Akan Selenggarakan Workshop dan Simposium Satelit
Dalam rangka peningkatan kerja sama antar para pembuat kebijakan, regulator, dan sektor privat dan industri di bidang persatelitan, serta melanjutkan rangkaian Simposium Satelit tahun-tahun sebelumnya yang telah diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tahun 2014, dan Da Nang, Vietnam pada tahun 2015, International Telecommunication Union (ITU)...
Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Jakarta, 30 Maret 2016 - Sehubungan dengan ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini maka Kementerian Komunikasi...
Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat
Jakarta, 20 Januari 2016– Kementerian Kominfo mengujipublikan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat. Rancangan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, pen...
