Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pada Database Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI (SIMS)
No Surat : 450 /DJSDPPI/SP.02.05/10/2016 Tanggal : 24 November 2016 Pengumuman Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pada Database Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI (SIMS) Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan spektrum frekuensi radio yang belum melakukan klarifikasi agar dapat melakukan klarifikasi atas data hasil audit dan pe...
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 mengenai Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan perlu dilakukan penyebarluasan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik melalui situs kementerian (www.kominfo.go.id) terhadap R...
Pemberitahuan Ujicoba Switchover Database
Sehubungan akan dilaksanakannya pengujian fungsi dan kehandalan kinerja layanan SIMS, disampaikan bahwa Subdit SIMS Direktorat Pengendalian SDPPI akan melakukan skenario perpindahan database (switchover database) dari Data Centre Gedung Sapta Pesona ke DRC Ciracas. Kami sampaikan bahwa aktifitas ini akan dilakukan mulai hari Jum t tanggal 2 Sep...
Pengumuman Lomba Desain Prangko Nasional 2016
Direktorat Pos, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyelenggarakan Lomba Desain Prangko Nasional tahun 2016 dengan tema "Postcrossing Indonesia Jendela Dunia" dan sub tema "Berkirim Kartupos Cara Pintar Berkomunikasi untuk Menjalin Persatuan, Persahabatan, dan Persaudaraan antar B...
ITU - Kominfo Akan Selenggarakan Workshop dan Simposium Satelit
Dalam rangka peningkatan kerja sama antar para pembuat kebijakan, regulator, dan sektor privat dan industri di bidang persatelitan, serta melanjutkan rangkaian Simposium Satelit tahun-tahun sebelumnya yang telah diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tahun 2014, dan Da Nang, Vietnam pada tahun 2015, International Telecommunication Union (ITU)...
Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Jakarta, 30 Maret 2016 - Sehubungan dengan ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini maka Kementerian Komunikasi...
Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat
Jakarta, 20 Januari 2016– Kementerian Kominfo mengujipublikan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat. Rancangan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, pen...
Konsultasi Publik mengenai Rancangan Peraturan Menteri mengenai Uji Coba Lapangan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Peny...
Jakarta, 6 Januari 2016 - Dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran, telekomunikasi, dan informatika di masa depan, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Uji Coba Lapangan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran untuk Keperluan Masa Depan.Sem...
Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
Jakarta, 11 Desember 2015 –Dalam rangka penyederhanaan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran untuk meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Kominfo melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Adapun Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan...
Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri mengenai Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler
(Jakarta, 20 Oktober 2015) – Sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang terkait bencana alam sehingga diperlukan pengaturan penyampaian informasi kebencanaan melalui penyelenggara bergerak sel...
