Siaran Pers No. 37/DJPT.1/KOMINFO/VIII/2005
KETERANGAN PERS DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Dr. Ir. BASUKI YUSUF ISKANDAR, MA DALAM JUMPA PERS PERDANA


  1. DITJEN POSTEL TELAH DAN AKAN TERUS BERKOMITMEN MENGELUARKAN BERBAGAI KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENJAMIN KETERSEDIAAN LAYANAN YANG MEMUASKAN DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI KEPADA MASYARAKAT, SERTA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INDUSTRI POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG LEBIH KONDUSIF BAGI DUNIA USAHA. KOMITMEN ITU SEKALIGUS UNTUK MENDORONG PARA STAKE-HOLDER BAIK DARI INDUSTRI POS DAN TELEKOMUNIKASI, PERGURUAN TINGGI MAUPUN INSTITUSI PEMERINTAHAN AGAR TUJUAN PERCEPATAN PENYEBARAN FASILITAS POS DAN TELEKOMUNIKASI DAPAT TEREALISASI DENGAN EFISIEN DAN EFEKTIF. SELURUH STAKE-HOLDER TERMASUK DITJEN POSTEL DIMINTA UNTUK TIDAK BERPUAS DIRI DENGAN KONDISI BERBAGAI PERSOALAN POS DAN TELEKOMUNIKASI.
  2. DITJEN POSTEL SEDANG MELAKUKAN SERANGKAIAN PENYEM-PURNAAN KEBIJAKAN PERIZINAN SECARA INTERNAL YANG DIMAKSUDKAN UNTUK LEBIH MEMBERIKAN KEPASTIAN TIME FRAMEPELAKSANAAN PROSES IZIN, KEJELASAN MEKANISME EVALUASINYA, KEJELASAN BAGI PEMOHON IZIN DALAM MEMPERSIAPKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN, TERUTAMA YANG MENYANGKUT PROPOSAL BUSSINESS PLAN , SERTA ASPEK BISNIS, TEKNIS MAUPUN FINANSIAL.
  3. STRATEGI PEMBANGUNAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI (FASTEL) DI DAERAH NON-KOMERSIAL DILAKUKAN BERDASARKAN SISTEM KOMPETISI TEBUKA, MARKET DRIVEN , SERTA PEMBUKAAN AKSES DI 43.000 DESA DALAM KERANGKA PROGRAM UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO) YANG DILAKSANAKAN SEJAK TAHUN 2003. DANA PEMBANGUNAN FASTEL UNTUK TAHUN 2003 – 2004, TERMASUK TAHUN 2005 YANG BERUPA MAINTENANCE FASTEL YANG SUDAH DIBANGUN, BERASAL DARI APBN. SEDANG DAN PEMBANGUNAN FASTEL USO UNTUK TAHUN 2006, DIHARAPKAN BERASAL DARI KONTRIBUSI SEBESAR 0,75% DARI PENDAPATAN KOTOR OPERATOR YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA DEPKOMINFO.
  4. BERDASARKAN PP.NO.53 DAN KEPMEN 20/2001 PASAL 60 DINYATAKAN BAHWA UNTUK ALOKASI FREKUENSI EKSKLUSIF ANTARA LAIN SEPERTI SELULAR DILAKUKAN BERDASARKAN SELEKSI, DIMANA SALAH SATU MEKANISME SELEKSI YANG FAIR DAN TRANSPARAN ADALAH BERDASARKAN LELANG FREKUENSI. DIHARAPKAN SEGERA DAPAT DISUSUN SUATU DRAFT KEBIJAKAN DAN REGULASI PENDUKUNG PENATAAN ULANG FREKUENSI 3G YANG KOMPREHENSIF.
  5. FAKTA MENUNJUKKAN, BAHWA BEBERAPA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI TELAH BERSEPAKAT MENERBITKAN PERDA TENTANG PEMBERIAN IZIN FREKUENSI RADIO DAERAH UNTUK PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DAN RADIO SIARAN, SERTA PENGENAAN RETRIBUSI/BIAYA KONTRIBUSI JASA KEPADA OPERATOR TELEKOMUNIKASI/PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI WILAYAHNYA MASING-MASING . PEMBERIAN IZIN FREKUENSI TERSEBUT DIKHAWATIRKAN MENIMBULKAN " CHAOS " DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN FREKUENSI RADIO DI INDONESIA DAN BERDAMPAK MENIMBULKAN EKONOMI BIAYA TINGGI YANG DAPAT MENGANCAM KELANGSUNGAN IKLIM INVESTASI DAN MENGGANGGU HUBUNGAN KOORDINASI FREKUENSI RADIO DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN YANG LANGSUNG BERBATASAN DENGAN INDONESIA.
  6. BERKAITAN DENGAN HAL DI ATAS, DITJEN POSTEL TELAH MENYAMPAIKAN KEPADA PARA OPERATOR JARINGAN/JASA TELEKOMUNIKASI DAN PENGGUNA FREKUENSI RADIO BAHWA SEMUA IZIN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT HARUS TETAP DIAJUKAN KEPADA DITJEN POSTEL DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO HARUS DISETOR KE KAS NEGARA. KARENA KEHARUSAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEHINGGA PEMDA TIDAK BERHAK MENERBITKAN IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO BAIK UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MAUPUN PENYIARAN.
  7. BERKENAAN DENGAN INFORMASI DARI PARA IMPORTIR/VENDOR DAN PEMASOK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TENTANG ADANYA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERTAHAN DI BEA CUKAI DIKARENAKAN BELUM DIKETAHUI SECARA JELAS TENTANG STATUS PERANGKAT TERSEBUT, DITJEN POSTEL MENGHIMBAU KEPADA SELURUH IMPORTIR, VENDOR ATAU SIAPAPUN PEMASOK PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENGKLARIFIKASI TERLEBIH DAHULU KE DIREKTORAT STANDARDISASI DITJEN POSTEL SEBELUM MELAKUKAN PEMASOKAN.
  8. DITJEN POSTEL TELAH MENERBITKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM 10 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELAKOMUNIKASI SEBAGAI REVISI DARI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 65 TAHUN 2003. PERUBAHAN YANG CUKUP PENTING DALAM PERATIRAN MENTERI TERSEBUT ADALAH DIBUKANYA KESEMPATAN UNTUK MENSERTIFIKASI TIPE ALAT ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI OLEH IMPORTIR, MESKIPUN TIPE ALAT ATAU PERANGKAT TERSEBUT TELAH DISERTIFIKASI OLEH PRINCIPAL ATAU DISTRIBUTOR RESMI.
  9. DALAM KEGIATAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) INDONESIA BERKOMITMEN MELIBERALISASI PASAR TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN SOC ( SHCEDULE OF SPECIFIC COMMITMENT ) YANG DISAMPAIKAN KE WTO, DIMANA UNTUK LIBERALISASI TELEKOMUNIKASI DASAR SEBESAR 35%, SEDANG UNTUK KAWASAN ASEAN TERCANTUM SEBESAR 40%. NAMUN SECARA FAKTUAL, INDONESIA TELAH LEBIH MAJU DALAM MELAKUKAN LIBERALISASI PASAR TELEKOMUNIKASI MELALUIAUTONOMOUS LIBERALIZATION.

  10. MASALAH INVESTASI ASING TIDAK HANYA DIATUR OLEH DITJEN POSTEL, TETAPI JUGA INSTANSI LAIN TERUTAMA BKPM-DEPKEU DAN MENEG BUMN. KHUSUS UNTUK JASA POS PEMBAHASAN MASIH YANG RELATIF MASIH BARU, INDONESIA BELUM MEMBERIKAN SOC DI WTO KARENA KONDISI PERPOSAN NASIONAL MASIH DALAM TAHAP PEMBENAHAN MELALUI PERUNDANG-UNDANGAN DIMANA RUU POS MASIH DALAM TAHAP PEMBAHASAN UNTUK DISAHKAN OLEH DPR.

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS,

GATOT S. DEWA BROTO

HP: 0811898504

E-mail: gatot_b@postel.go.id

Banner `Contact Center`
Banner `Layanan Ditjen SDPPI`
Banner `eKinerja`
Banner `Sistem Informasi Data Statistik`
Banner `Infografis`