Jakarta (SDPPI) - Pada pertengahan Februari 2019, Kemenko Polhukam bersama Kemkominfo melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim Kemkominfo terdiri dari Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Pengendalian PPI, Balmon Kelas I Kupang, dan BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi).
Kunjungan kerja bertujuan memperoleh data, informasi dan saran masukan, kondisi di lapangan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas telekomunikasi serta dampaknya bagi aktifitas pemerintahan daerah dan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain kunjungan kerja dan rapat di kantor Balmon SFR Kupang, rakor bersama Pemerintah Provinsi NTT dipimpin oleh Asisten I Bid Pemerintahan dan Kesra yang melibatkan beberapa dinas seperti Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan.
Kunjungan juga dilakukan ke landing site Palapa Ring di wilayah Batu Nona, Kupang serta ke Pos Lintas Batas Negara RI - RDTL Motaain NTT. Selain itu dilaksanakan rapat bersama stakeholder terkait yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Perwakilan dari Telkomcel (Telin Telkom Group) serta pihak TNI dan POLRI yang bertugas di perbatasan.
Ada beberapa permasalahan dan solusi yang disepakati dalam kunjungan kerja tersebut. Diantaranya terkait tingginya permintaan fasilitas akses internet yang disampaikan oleh Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
Kementerian Polhukam mendorong Kemkominfo untuk menindaklanjuti pembuatan kerjasama bilateral di bidang Spektrum frekuensi dengan Negara Timor Leste. Kerjasama ini sangat bermanfaat antara lain untuk melakukan koordinasi pengaturan penggunaan frekuensi serta penyelesaian gangguan frekuensi di wilayah perbatasan negara.
Selain itu akan ditingkatkan kekuatan sinyal WiFi yang disediakan oleh BAKTI, termasuk yang terpasang di kantor Pengelola Perbatasan di Motaain – Atambua serta perlunya edukasi ke masyarakat di perbatasan dalam menggunakan telepon genggam terkait tarif internasional roaming.
(Sumber info/foto : Rizqi H / Dit. Pengendalian SDPPI)
