Ambon (SDPPI) - Bimbingan Teknis Perangkat Radio Nelayan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di Ambon, Maluku merupakan salah satu implementasi dalam mendukung kedaulatan maritim Indonesia.
Sejalan dengan Program Nawacita pemerintah dalam bidang kemaritiman, mewujudkan ketersediaan dan meningkatnya layanan komunikasi dan informatika bagi nelayan merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
“Kegiatan Bimbingan Teknis Perangkat Radio Nelayan dengan tema ‘Perangkat Radio Nelayan untuk Keamanan, Keselamatan, dan Peningkatan Produktivitas Nelayan’ yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu implementasinya,” kata Kasubdit Standar Telekomunikasi Radio Ditjen SDPPI, Jhon Burman Sianipar, ketika membacakan sambutan Ditjen SDPPI Ismail dalam Bimtek Radio Nelayan di Ambon, Maluku, Kamis (9/11/2017).
Melanjutkan sambutan Dirjen, Jhon Burman Sianipar mengatakan bahwa berdasarkan data, jumlah nelayan di wilayah Indonesia—sebagai negara kepualuan terbesar dunia—mencapai sekitar 2,7 juta atau sekira 0,87 persen dari total tenaga kerja di negara ini.
Jumlah nelayan dan wilayah Indonesia yang luas menyebabkan nelayan membutuhkan satu sistem komunikasi yang handal dan sesuai standar. “Perangkat tersebut kami harapkan dapat diproduksi di Indonesia.”
Menurut data lapangan yang diterima Ditjen SDPPI, sebagian besar nelayan dengan muatan perahu kecil kurang dari 30 GT (gross tonnage) belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika mereka berada di tengah laut. Hal ini menyebabkan keselamatan dan komunikasi nelayan tidak terjamin selama berlayar.
Melalui Bimbingan Teknis Perangkat Radio Nelayan ini, Ditjen SDPPI berharap para nelayan bisa mengerti menggunakan radio komunikasi yang sesuai dengan peruntukannya sehingga tercipta kondisi tertib frekuensi dan keselamatan mereka akan lebih terjamin serta produktivitasnya meningkat.
Dirjen SDPPI, disampaikan Jhon Burman Sianipar, mengajak seluruh hadirin untuk memanfaatkan forum bimbingan teknis ini dengan seluas-luasnya.
Dalam bimbingan teknis ini, Ditjen SDPPI juga melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koperasi dan UKM sehingga kedepan nelayan akan mendapatkan kemudahan dalam penyediaan dan penggunaan perangkat radio nelayan.
Forum yang dibuka oleh Jhon Burman Sianipar mewakili Dirjen SDPPI dan dimoderatori Kepala Loka Monitor Ambon Andrew J.N. Latukolan ini juga menghadirkan Willem Pasaribu dari Kemenkop dan UKM sebagai narasumber.
Bimbingan Teknis Perangkat Radio Nelayan ini dihadiri oleh 50 nelayan yang mewakili komunitas nelayan seluruh Ambon, serta perwakilan dari satuan kerja terkait Dirjen SDPPI Kemkominfo.
(Sumber/Foto : Anne/Rastana)
