Yogyakarta (SDPPI) - Sebanyak 12 (dua belas) satuan kerja Ditjen SDPPI sudah bersertifikasi ISO, demikian diungkapkan Sekditjen SDPPI, Sadjan, pada Kamis (25/5) di hadapan peserta Lokakarya Ditjen SDPPI 2016 yang berasal dari 37 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.
Hal tersebut merupakan salah satu capaian dari Ditjen SDPPI pada kerangka reformasi birokrasi dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, yang didasarkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat dalam kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.
Selain sertifikasi ISO, dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Ditjen SDPPI juga menerapkan pelayanan frekuensi radio berbasis M2M (Machine to Machine) yang merupakan inovasi dalam mewujudkan pelayanan prima.
Dengan sistem berbasis M2M tentunya akan menghubungkan secara langsung server milik pengguna frekuensi radio (operator) ke server Ditjen SDPPI, dengan demikian campur tangan petugas/manusia dapat dikurangi dan mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM).
Pada sisi lain, proses pelayanan perizinan dan lain-lain juga lebih cepat.
Untuk tahuan 2015, berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala, Ditjen SDPPI mendapatkan penilaian 79,05 dalam indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan, dari skala 0-100, sedangkan untuk Indeks Integrasi Pelayanan Publik Tahun 2015 didapat nilai 8,57 dengan sekala penilaian 0-10.
Berikut 12 satuan kerja Ditjen SDPPI yang sudah bersertifikat ISO:
- Direktorat Sumber Daya
- Direktorat Pengendalian (dua ISO)
- Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
- UPT Bandung
- UPT Surabaya
- UPT Denpasar
- UPT Semarang
- UPT Jakarta
- UPT Yogyakarta
- UPT Banten
- UPT Makassar
- UPT Mataram.
(Sumber/Photo : Setditjen SDPPI)
