Bogor (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terus melakukan validasi informasi data SIMS (Sistem Informasi Manajemen SDPPI) sebagai bagian dari upaya membentuk big data yang diharapkan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Tantangan Ditjen SDPPI sekarang ini adalah bagaimana mengekstrak informasi dari data-data tersebut menjadi informasi yang lebih optimal dan bermanfaat untuk membentuk big data, kata Direktur Pengendalian SDPPI Dwi Handoko dalam sambutannya ketika membuka Workshop dan Training Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7).
Oleh karena itu, menurut Dwi, data SIMS, sebagai data utama yang dimiliki Ditten SDPPI, selain data monitoring dan sertifikasi alat/perangkat, harus selalu dimonitor validitasnya.
Guna menghasilkan validitas data yang baik, menurutnya, pelayanan perizinan harus selalu didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang ada, salah satunya Peraturan Menteri nomor : 33 Tahun 2015 tentang perencanaan penggunaan pita frekuensi radio microwave link dari titik ke titik (point to point) yang sekarang revisinya sudah ditandatangani oleh Menteri Kominfo.
Sementara mengenai kegiatan workshop ini, Dwi Handoko berpesan agar dalam penyelenggaraan kegiatan serupa berikutnya, peserta dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) bisa memaparkan pengalaman dan kegiatan keseharian yang dilakukan UPT sehingga bisa diketahui tingkat pemahaman peserta mengenai prosedur operasional standar (SOP) dan regulasi yang ada.
Setelah sambutan Dwi Handoko, workshop selanjutnya diisi presentasi dari Subdit Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD) Direktorat Operasi Sumber Daya yang memaparkan mengenai evaluasi E-Licensing, monev ISR dan revoke, serta kendala dan permasalahan yang sering muncul terkait pelayanan perizinan frekuensi radio.
Berikutnya, Subdit Pengelolaan SIMS menyampaikan materai tentang tata cara penggunaan modul SIMS oleh UPT, baik itu Spectraweb maupun SDPPI Report berikut kendala dan permasalahan yang sering ditemui serta cara penyelesainnya.
Pada sesi tanya jawab, peserta secara interaktif menyampaikan permasalahan terkait pelayanan perizinan dan pengoperasian modul SIMS di UPT.
Setelah mengikuti acara workshop ini diharapkan UPT dapat memaksimalkan pelayananan dan pengoperasian modul-modul SIMS di wilayahnya masing-masing. Workshop diikuti oleh perwakilan dari kantor pusat Ditjen SDPPI dan UPT di seluruh Indonesia.
(sumber/Foto : Erwal , Dit. Pengendalian)
