Banda Aceh (SDPPI) - Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, khususnya Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada 10 hingga 13 Mei 2016 melakukan pengukuran spektrum frekuensi radio (SFR) di wilayah perbatasan di Sabang, Nangroe Aceh Darusalam (NAD).

Pengukuran yang dipimpin Direktur Pengendalian SDPPI Dwi Handoko itu melibatkan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain seperti UPT Aceh, Batam, Pekanbaru, Pontianak, Balikpapan, Kupang, Tahuna dan Merauke.

Pelaksanaan pengukuran di wilayah perbatasan, yang juga dihadiri para kepala UPT di daerah-daerah tersebut, bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan spektrum frekuensi radio yang berasal dari negara lain.

Pengukuran SFR dilangsungkan di Pulau Weh yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, dan beberapa kepulauan di Samudera Hindia, serta difokuskan pada penggunaan spektrum frekuensi pada pita seluller dan penyiaran (broadcasting).

Kegiatan pengukuran menyimpulkan tidak ditemukan adanya spektrum frekuensi radio yang berasal dari negara lain di wilayah perbatasan tersebut. Sebagai informasi bahwa jarak lokasi pengukuran dengan negara tetangga seperti India sekitar 200 km, Malaysia (Langkawi) dan dengan Thailand (Phuket) kurang lebih 300 km.

Selain untuk mendeteksi SFR asing di perbatasan, kegiatan pengukuran yang dilaksanakan setiap setahun sekali bersama UPT di wilayah perbatasan ini juga bertujuan untuk sharing ilmu dan pengalaman pengukuran spektrum frekuensi radio, khususnya di wilayah perbatasan.

Kegiatan pengukuran wilayah perbatasan (Bordercom) dibutuhkan karena Indonesia sebagai negara anggota wajib menata alokasi frekuensi nasionalnya sesuai region/wilayah yang telah ditentukan dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mencegah timbulnya gangguan pada penggunaan spektrum frekuensi.

Sumber/foto : Mohan