Bandung (SDPPI) - Direktorat Operasi Sumber Daya bersama Balmon Kelas II Bandung mengadakan kegiatan bimbingan teknis penggunaan e-licensing bagi pengguna frekuensi radio konvensional atau radio konsesi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya yang telah memiliki ISR, namun belum memiliki akun untuk mengakses e-licensing.
Kegiatan yang diselenggarakan pada Selasa (25/7) tersebut dibuka oleh Kasubdit Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, Direktorat Operasi Sumber Daya, Jenny M. Lumingkewas. Jenny menyampaikan ketentuan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan proses pelayanan ISR, dimulai dari permohonan sampai dengan terbitnya ISR. Dalam melakukan permohonan ISR, penggunaan e-licensing sangat penting dalam mempermudah dan mempercepat pengajuan permohonan ISR. E-licensing juga bermanfaat dalam penanganan BHP Frekuensi Radio, yang memungkinkan pemohon dapat memonitor status permohonan ISR, mengunduh SPP BHP Frekuensi Radio, Surat Tagihan, dan Salinan ISR. Dengan demikian, pemohon selaku wajib bayar dapat melakukan sendiri penanganan perizinan frekuensi radio secara online. Jenny juga menyampaikan bahwa di wilayah Bandung baru sekitar 30% wajib bayar yang telah memiliki akun e-licensing.
Kepala Balmon Kelas II Bandung, Sri Rahayu, menyampaikan paparan terkait dengan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Sri menegaskan bahwa setiap penggunaan spektrum frekuensi radio harus memiliki izin dan beratnya sanksi pelanggaran penggunaan frekuensi radio.
Bimbingan teknis penggunaan fitur-fitur layanan e-licensing dipandu oleh Kasi Pelayanan Dinas Bergerak Darat, Sulistiyono Catur K.P. beserta tim, dan peserta yang hadir sudah dapat membuat akun e-licensing sendiri dan sebagian besar diantaranya sudah disetujui sehingga sudah dapat memanfaatkan fitur-fitur layanan tersebut.
Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis ini mendapatkan respon positif dan apresiasi dari peserta atas upaya-upaya yang dilakukan Ditjen SDPPI dalam peningkatan pelayanan perizinan frekuensi radio.
(sumber/foto: Direktorat Operasi Sumber Daya)
