Bandung (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi (Ditjen SDPPI) pada Jumat (11/3) di Bandung, Jawa Barat, menyelenggarakan sosialisasi peraturan bidang penganggaran kepada seluruh satuan kerja di kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia.
Kegiatan yang dibuka oleh Kasubag Anggaran Setditjen SDPPI Among Wardoyo tersebut dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi satuan kerja di lingkungan Ditjen SDPPI dalam penyusunan perubahan anggarannya.
Peraturan bidang penganggaran yang disosialisasikan meliputi Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggran 2016 dan Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Tahun Jamak (Multiyears contract) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Menteri Keuangan.
Poin-poin revisi anggaran yang dimaksud dalam peraturan itu meliputi perubahan anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu, perubahan rincian atau pergeseran anggaran dalam pagunya dan revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi yang perubahan susunannnya tidak terkait dengan anggaran.
Sementara untuk kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana APBN dan secara karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran atau lebih dari satu tahun anggaran, maka harus dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak (KTJ).
KTJ dimaksud, pengajuan persetujuannya dilakukan secara tertulis oleh Menteri atau Pimpinan atau Lembaga atau Pengguna Anggaran kepada menteri keuangan sebelum KTJ dilaksanakan.
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kota Kembang tersebut dihadiri oleh satuan Kerja dari Kantor Pusat Ditjen SDPPI dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia dengan menghadirkan nara sumber dari Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. (gat/hms)
